50 Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan Beserta Jawabannya untuk Seleksi CPNS dan BUMN
Jum'at, 09 Mei 2025 - 16:30 WIB
C. Mendukung perjuangan rakyat Sabah dan Serawak
D. Mendesak pembubaran kabinet seratus menteri
E. Mengibarkan bendera Merah Putih di wilayah Irian Barat
Jawaban: E
B. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
C. Komite Nasional Indonesia Pusat
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Jawaban: B
B. Konsultan perwakilan Indonesia di PBB
C. Utusan tetap Indonesia di PBB
D. Ketua dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
E. Kepala perwakilan tetap Indonesia di PBB
Jawaban: A
A. Program transmigrasi
B. Perkembangan sektor industri
C. Kemandirian pangan
D. Program Keluarga Berencana
E. Penghapusan buta huruf
Jawaban: B
A. Kabinet dengan anggota dari partai-partai besar
B. Kabinet yang terdiri dari politisi dan militer
C. Kabinet yang diisi oleh para ahli di bidang masing-masing
D. Kabinet tanpa posisi menteri negara
E. Kabinet yang melibatkan kelompok oposisi
Jawaban: C
A. Keputusan untuk kembali ke UUD 1945
B. Dukungan rakyat terhadap situasi yang mengancam persatuan bangsa
C. Persetujuan partai politik atas kepemimpinan Soekarno
D. Pengaruh dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
E. Soekarno terpengaruh oleh kelompok kiri
Jawaban: B
A. Pelaksana kebijakan
B. Isi kebijakan
C. Lingkungan publik
D. Anggaran kebijakan
E. Semua jawaban benar
Jawaban: C
A. Membangun kesadaran nasional
B. Merancang proyek strategis
C. Menetapkan pajak yang adil
D. Menjalankan hukum secara tegas
E. Meningkatkan taraf hidup rakyat
Jawaban: C
A. Pengembangan institusi keuangan
B. Penuntasan utang sektor swasta
C. Meningkatkan efisiensi ekonomi
D. Mendorong keterbukaan
E. Menegakkan hukum secara adil
Jawaban: B
A. Undang-undang No.21 Tahun 2009
B. Undang-undang No.22 Tahun 2008
C. Undang-undang No.21 Tahun 2009
D. Undang-undang No.30 Tahun 2009
E. Undang-undang No.21 Tahun 2010
Jawaban: E
A. Keputusan Presiden No.27 Tahun 1999
B. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999
C. TAP MPR No.II/MPR/1978
D. TAP MPR No.IV/MPR/1978
E. TAP MPR No.V/MPR/1978
Jawaban: A
A. TAP NOV/MPR/2000
B. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
C. Keputusan Presiden No.30 Tahun 2003
D. Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001
E. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2003
Jawaban: D
A. Otoriter
B. Tidak terbatas
C. Tidak tak terbatas
D. Absolut
E. Mutlak
Jawaban: B
A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
B. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja.
C. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
D. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
Jawaban: D
Pemahaman yang mendalam terhadap materi Tes Wawasan Kebangsaan sangat penting bagi para calon peserta seleksi CPNS dan BUMN. Semoga bermanfaat.
M/G Alya Ramadhanty Vardiansyah
D. Mendesak pembubaran kabinet seratus menteri
E. Mengibarkan bendera Merah Putih di wilayah Irian Barat
Jawaban: E
38. Setelah kemerdekaan diproklamasikan, Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dipilih oleh…
A. Majelis Permusyawaratan RakyatB. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
C. Komite Nasional Indonesia Pusat
D. Dewan Perwakilan Rakyat
E. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
Jawaban: B
39. Usai Indonesia kembali bergabung dengan PBB pada tahun 1966, Ruslan Abdul Gani ditunjuk sebagai…
A. Duta besar Indonesia di PBBB. Konsultan perwakilan Indonesia di PBB
C. Utusan tetap Indonesia di PBB
D. Ketua dari anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
E. Kepala perwakilan tetap Indonesia di PBB
Jawaban: A
40. Salah satu pencapaian besar pada masa Orde Baru yang mendapat pengakuan internasional adalah…
A. Program transmigrasi
B. Perkembangan sektor industri
C. Kemandirian pangan
D. Program Keluarga Berencana
E. Penghapusan buta huruf
Jawaban: B
41. Kabinet Juanda yang resmi dibentuk pada 9 April 1957 dikenal sebagai Zaken Kabinet, yang berarti…
A. Kabinet dengan anggota dari partai-partai besar
B. Kabinet yang terdiri dari politisi dan militer
C. Kabinet yang diisi oleh para ahli di bidang masing-masing
D. Kabinet tanpa posisi menteri negara
E. Kabinet yang melibatkan kelompok oposisi
Jawaban: C
42. Pertimbangan yang mendasari diterbitkannya Dekrit Presiden 1959 adalah…
A. Keputusan untuk kembali ke UUD 1945
B. Dukungan rakyat terhadap situasi yang mengancam persatuan bangsa
C. Persetujuan partai politik atas kepemimpinan Soekarno
D. Pengaruh dari pemerintah Republik Rakyat Tiongkok
E. Soekarno terpengaruh oleh kelompok kiri
Jawaban: B
43. Dalam sistem kebijakan terdapat tiga elemen utama yang saling berkaitan, berikut ini yang bukan termasuk di dalamnya adalah…
A. Pelaksana kebijakan
B. Isi kebijakan
C. Lingkungan publik
D. Anggaran kebijakan
E. Semua jawaban benar
Jawaban: C
44. Bila dicermati secara serius, salah satu faktor kunci keberhasilan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan ekonomi nasional adalah…
A. Membangun kesadaran nasional
B. Merancang proyek strategis
C. Menetapkan pajak yang adil
D. Menjalankan hukum secara tegas
E. Meningkatkan taraf hidup rakyat
Jawaban: C
45. Di antara komponen penting dalam program reformasi dan stabilisasi ekonomi nasional, yang tidak termasuk adalah…
A. Pengembangan institusi keuangan
B. Penuntasan utang sektor swasta
C. Meningkatkan efisiensi ekonomi
D. Mendorong keterbukaan
E. Menegakkan hukum secara adil
Jawaban: B
46. Peraturan perundang-undangan terbaru yang mengatur ketenagalistrikan adalah…
A. Undang-undang No.21 Tahun 2009
B. Undang-undang No.22 Tahun 2008
C. Undang-undang No.21 Tahun 2009
D. Undang-undang No.30 Tahun 2009
E. Undang-undang No.21 Tahun 2010
Jawaban: E
47. Dasar hukum pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) tertuang dalam…
A. Keputusan Presiden No.27 Tahun 1999
B. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999
C. TAP MPR No.II/MPR/1978
D. TAP MPR No.IV/MPR/1978
E. TAP MPR No.V/MPR/1978
Jawaban: A
48. Ketentuan mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan provinsi sebagai wilayah otonom diatur melalui…
A. TAP NOV/MPR/2000
B. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
C. Keputusan Presiden No.30 Tahun 2003
D. Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001
E. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2003
Jawaban: D
49. Dalam sistem pemerintahan negara, kekuasaan yang dimiliki oleh kepala negara bersifat…
A. Otoriter
B. Tidak terbatas
C. Tidak tak terbatas
D. Absolut
E. Mutlak
Jawaban: B
50. Pasal 29 UUD 1945 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itu, kebebasan beragama diartikan sebagai…
A. Kebebasan untuk menentukan dan memilih agama yang dianut serta berpindah-pindah
B. Kebebasan dalam menjalankan ibadah kapan saja dan di mana saja.
C. Kebebasan melakukan penyembahan dan membentuk aliran baru keagamaan
D. Kebebasan yang bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
E. Kebebasan memeluk atau tidak memeluk salah satu agama resmi
Jawaban: D
Pemahaman yang mendalam terhadap materi Tes Wawasan Kebangsaan sangat penting bagi para calon peserta seleksi CPNS dan BUMN. Semoga bermanfaat.
M/G Alya Ramadhanty Vardiansyah
(nnz)
Lihat Juga :