50 Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan Beserta Jawabannya untuk Seleksi CPNS dan BUMN

JAKARTA - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) merupakan salah satu komponen penting dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Contoh soal pun penting diketahui untuk para pelamar.

Diketahui, TWK bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta mengenai ideologi negara, konstitusi, sejarah nasional, serta nilai-nilai kebangsaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.



Baca juga: Persiapan SKD CPNS, Ini Daftar Barang yang Wajib Dibawa dan Dilarang saat Tes

Dalam proses seleksi CPNS 2024, nilai ambang batas untuk TWK ditetapkan sebesar 65 dari total nilai kumulatif 150, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 321 Tahun 2024.

50 Contoh Soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK)

1. Secara esensial, demokrasi yang berlandaskan Pancasila mengedepankan prinsip …

A. Kekeluargaan

B. Musyawarah

C. Konflik tajam

D. Individualisme

Jawaban: A

2. Lambang perisai yang terletak di dada burung Garuda mencerminkan …

A. Kesatuan Indonesia

B. Pertahanan nasional Indonesia

C. Kemakmuran rakyat Indonesia

D. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia

Jawaban: B

3. Keharmonisan hubungan sosial antara individu dan masyarakat yang seimbang dan serasi didasari oleh nilai-nilai Pancasila, khususnya:

A. Sila kedua

B. Sila ketiga

C. Sila keempat

D. Sila kelima

Jawaban: A

4. Berikut ini merupakan prinsip dalam pengembangan ketahanan nasional Indonesia, kecuali…

A. Kesejahteraan dan keamanan

B. Memperkuat rasa keadilan

C. Kekeluargaan

D. Mawas diri

Jawaban: B

Baca juga: Siap-siap SKD CPNS 2024 16 Oktober, Ini Materi, Jumlah Soal, dan Nilai Ambang Batasnya

5. Lagu Garuda Pancasila diciptakan oleh …

A. W.R. Soepratman

B. C. Simanjuntak

C. Sudharnoto

D. R. Kusbini

Jawaban: C

6. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) resmi dibentuk pada tanggal …

A. 6 Agustus 1945

B. 7 Agustus 1945

C. 17 Agustus 1945

D. 18 Agustus 1945

Jawaban: B

7. Hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal …

A. 17 Agustus

B. 18 Agustus

C. 1 Juni

D. 30 September

Jawaban: C

8. Simbol yang mewakili sila kedua adalah …

A. Bintang

B. Rantai

C. Kepala Banteng

D. Pohon Beringin

Jawaban: B

9. Aturan mengenai tata cara pengucapan Pancasila dalam upacara resmi ditetapkan melalui …

A. TAP MPR RI No. II/MPR/1978

B. INPRES No. 12 Tahun 1968

C. UU No. 5 Tahun 1985

D. TAP MPR No. I/MPR/1983

Jawaban: B

10. Keseluruhan pola hidup masyarakat yang tercermin dalam perilaku anggotanya disebut …

A. Kebudayaan

B. Kepercayaan

C. Ideologi

D. Struktur sosial

Jawaban: A

11. Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai pemimpin daerah dipilih melalui …

A. Proses demokratis

B. Pemilihan langsung

C. Pemilihan oleh partai mayoritas

D. Tidak ada jawaban yang benar

Jawaban: A

12. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila ditegaskan dalam …

A. Supersemar 11 Maret 1966

B. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama

C. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

D. Dekrit Presiden

Jawaban: C

13. Perbedaan utama antara negara kesatuan dan negara serikat terletak pada …

A. Jabatan kepala negara

B. Sistem pemerintahan

C. Jumlah konstitusi yang dimiliki

D. Hak dalam mengatur wilayahnya

Jawaban: B

14. Tahap ketiga dalam proses amandemen UUD 1945 oleh MPR dilakukan oleh …

A. Badan Pekerja MPR

B. Rapat paripurna MPR

C. Komisi atau Panitia Ad Hoc

D. Rapat fraksi-fraksi

Jawaban: C

15. Pasal 28A hingga 28J dalam UUD 1945 merupakan penjabaran dari sila …

A. Pertama

B. Kedua

C. Ketiga

D. Keempat

Jawaban: B

16. Kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar dan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaannya tercantum dalam UUD 1945 pasal …

A. 31 ayat 1

B. 31 ayat 2

C. 31 ayat 3

D. 31 ayat 4

Jawaban: B

17. Pihak yang berwenang memberikan gelar, tanda jasa, dan penghargaan lainnya adalah …

A. Presiden

B. DPR

C. MPR

D. Semua jawaban benar

Jawaban: A

18. Salah satu karakteristik dari konvensi adalah …

A. Bersifat tetap

B. Menjamin kelangsungan kekuasaan

C. Sebagai pelengkap dalam pelaksanaan pemerintahan

D. Tidak bertentangan dengan UUD