Jika Kemendikbud Ingin Sederhanakan Kurikulum, Ini Saran Komisi X DPR
Kamis, 01 Oktober 2020 - 00:46 WIB
Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melakukan lima pendekatan dalam membahas penyederhanaan kurikulum .
“Kalau itu dokumen publik atau rencana pembangunan menjadi kurikulum atau akan dipakai, maka sebaiknya menggunakan lima pendekatan,” kata Abdul Fikri dalam diskusi virtual, Rabu (30/9/2020).
Menurutnya, pendekatan pertama adalah yang bersifat top down, yakni masuk dalam rencana strategis (Renstra) atau visi misi presiden. Kedua, pendekatan bottom up, yaitu memperhitungkan ekspektasi masyarakat. (Baca juga: Bantuan Kuota untuk Tetap Nyalakan Api Belajar Siswa )
Selanjutnya, pendekatan partisipatif, ketika semua pemangku kepentingan harus dilibatkan seperti asosiasi atau perhimpunan yang bersangkutan. Lalu, pendekatan politik, dalam hal ini DPR sebagai parlemen. “Bahkan, partai pendukung (pemerintahan) saja kadang tak tahu,” tambah dia.
"Kelima, pendekatan teknokratik, yakni birokrasi yang harus sesuai aturan. Ini adalah yang terpenting dari lima pendekatan tersebut," terang politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. (Baca juga: Banyak Pengaduan Orang Tua, FMPP Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa )
“Kalau itu dokumen publik atau rencana pembangunan menjadi kurikulum atau akan dipakai, maka sebaiknya menggunakan lima pendekatan,” kata Abdul Fikri dalam diskusi virtual, Rabu (30/9/2020).
Menurutnya, pendekatan pertama adalah yang bersifat top down, yakni masuk dalam rencana strategis (Renstra) atau visi misi presiden. Kedua, pendekatan bottom up, yaitu memperhitungkan ekspektasi masyarakat. (Baca juga: Bantuan Kuota untuk Tetap Nyalakan Api Belajar Siswa )
Selanjutnya, pendekatan partisipatif, ketika semua pemangku kepentingan harus dilibatkan seperti asosiasi atau perhimpunan yang bersangkutan. Lalu, pendekatan politik, dalam hal ini DPR sebagai parlemen. “Bahkan, partai pendukung (pemerintahan) saja kadang tak tahu,” tambah dia.
"Kelima, pendekatan teknokratik, yakni birokrasi yang harus sesuai aturan. Ini adalah yang terpenting dari lima pendekatan tersebut," terang politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. (Baca juga: Banyak Pengaduan Orang Tua, FMPP Minta Sekolah Tak Tahan Ijazah Siswa )
Lihat Juga :