Perhimpunan Pendidikan Meminta Asesmen Nasional pada 2021 Ditunda
Selasa, 20 Oktober 2020 - 11:34 WIB
“Ada persoalan sosialisasi oleh Kemendikbud yang jauh dari kata maksimal dalam konteks ini. Dalam hal waktu, memang terlihat buru-buru. Sekarang sudah Oktober dan AN dijadwalkan maret 2021, persiapannya singkat,” ujar Satriwan melalui keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (20/10/2020). (Baca juga: Beasiswa Unggulan Kemendikbud Diperebutkan 85.000 Calon, Ini Kisi-kisinya )
Kedua, anggaran yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam raker dengan DPR untuk program AN ini sekitar Rp1,49 triliun. Uang itu akan digunakan untuk pendampingan kurikulum guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp518,8 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan Rp137,8 miliar, dan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah Rp346,9 miliar.
Kemudian, dana juga akan digunakan untuk asesmen kompetensi minimum dan akreditasi Rp358,2 miliar, kegiatan pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut asesmen kompetensi Rp120,2 miliar.
Menurut Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri, dana ini sangat fantastis karena melampaui dana program organisasi penggerak (POP) yang menjadi polemic beberapa waktu lalu. “Bagi P2G lebih baik anggaran jumbo ini sementara dialokasi untuk membantu siswa dan guru selama PJJ, baik daring maupun luring,” ujarnya.
Iman mengungkapkan alasan ketiga penundaan adalah PJJ masih bermasalah. Sampai saat ini belum ada perbaikan signifikan. Bantuan, khususnya untuk PJJ luring belum dirasakan kecuali tayangan pembelajaran di TVRI dan RRI.
Kedua, anggaran yang diajukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dalam raker dengan DPR untuk program AN ini sekitar Rp1,49 triliun. Uang itu akan digunakan untuk pendampingan kurikulum guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp518,8 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan Rp137,8 miliar, dan implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah Rp346,9 miliar.
Kemudian, dana juga akan digunakan untuk asesmen kompetensi minimum dan akreditasi Rp358,2 miliar, kegiatan pendampingan pemerintah daerah dan tindak lanjut asesmen kompetensi Rp120,2 miliar.
Menurut Kepala Bidang Advokasi P2G Iman Z Haeri, dana ini sangat fantastis karena melampaui dana program organisasi penggerak (POP) yang menjadi polemic beberapa waktu lalu. “Bagi P2G lebih baik anggaran jumbo ini sementara dialokasi untuk membantu siswa dan guru selama PJJ, baik daring maupun luring,” ujarnya.
Iman mengungkapkan alasan ketiga penundaan adalah PJJ masih bermasalah. Sampai saat ini belum ada perbaikan signifikan. Bantuan, khususnya untuk PJJ luring belum dirasakan kecuali tayangan pembelajaran di TVRI dan RRI.
Lihat Juga :