Hasil Reses Anggota DPR, Kuota Rp7,2 T Belum Dirasakan Semua Guru-Siswa
Senin, 09 November 2020 - 20:41 WIB
“Tapi saya kira ini tidak memberikan solusi sempurna. Oleh karenanya, kami meminta ada pengawasan yang ketat terhadap penyaluran subsidi Rp7,2 triliun ini,” pinta anggota Komisi IV DPR ini. (Baca juga: Komisi X DPR Minta Nadiem Rajin Pantau Implementasi Kebijakan di Daerah )
Selain itu, Suhardi juga sepakat dengan pidato Ketua DPR bahwa Pilkada yang dilaksanakan 9 Desmeber mendatang dapat berjalan dengan baik, demokrasi yang sehat dan semua penyelenggara dapat menyelenggaran sesuai fungsinya masing-masing. Khususnya terkait netralitas ASN dalam pilkada.
“Utamanya kepada ASN diharapkan tidak dijadikan timses yang masif dari beberapa pihak yang ada di daerah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri agar bisa memberikan pengawasan tergadap pelaksanaan pilkada di daerah, sehingga berjalan dengan baik,” pintanya.
“Agar Pilkada 9 Desember tidak menjadi klaster baru Covid-19, KPU, Bawaslu memastikan protokol Covid-19 berjalan dengan baik,” pungkas Suhardi.
Selain itu, Suhardi juga sepakat dengan pidato Ketua DPR bahwa Pilkada yang dilaksanakan 9 Desmeber mendatang dapat berjalan dengan baik, demokrasi yang sehat dan semua penyelenggara dapat menyelenggaran sesuai fungsinya masing-masing. Khususnya terkait netralitas ASN dalam pilkada.
“Utamanya kepada ASN diharapkan tidak dijadikan timses yang masif dari beberapa pihak yang ada di daerah. Karena itu, Kementerian Dalam Negeri agar bisa memberikan pengawasan tergadap pelaksanaan pilkada di daerah, sehingga berjalan dengan baik,” pintanya.
“Agar Pilkada 9 Desember tidak menjadi klaster baru Covid-19, KPU, Bawaslu memastikan protokol Covid-19 berjalan dengan baik,” pungkas Suhardi.
(mpw)
Lihat Juga :