PGRI: Digitalisasi Pendidikan akan Sia-sia tanpa Pembenahan Infrastruktur
Jum'at, 13 November 2020 - 08:46 WIB
Sejumlah siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau pembelajaran jarak jauh di sebuag saung tak jauh dari rumahnya. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bakal lebih fokus untuk digitalisasi pendidikan pada 2021. Akan tetapi, menurut Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Unifah Rosyidi hal itu sulit terwujud tanpa adanya pembenahan infrastruktur.
“Jangan ide dulu dikeluarkan tapi infrastrukturnya belum disiapkan, itu yang selalu terjadi saat ini,” terangnya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11). (Baca juga: PGRI: Banyak Sekolah di Daerah Belum Terima Sosialisasi Asesmen Nasional )
Unifah mengatakan, seperti halnya pembelajaran jarak jauh (PJJ), perlu diadopsi dalam sistem pendidikan di masa mendatang. Dalam hal ini, Kemendikbud harus mengaturnya agar itu terlaksana.
“Ya, berpikir dahulu PJJ bagaimana nanti pasca Covid. Tidak sepenuhnya kita mengajar kayak biasa lagi, blended learning. Infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di daerah terpencil dipikirkan. Itu saya berharap diselesaikan dulu, baru ngomong digitalisasi sekolah,” imbuhnya.
Saat ini banyak pelajar yang tidak bisa menjalankan PJJ. Berdasar itu, Unifah menyebut implementasi digitalisasi pendidikan sulit direalisasikan jika infrastruktur belum memadai. (Baca juga: Kemenko PMK: Asesmen Nasional Berbasis Digital Bakal Alami Banyak Kendala )
“Jangan belum selesai (infrastruktur), sudah melompat ke digitalisasi sekolah, nanti yang maju makin maju, mundur makin mundur. Ide boleh dikatakan bagus, ide gagasan visi, terus strategi dan implementasi lemah banget,” tambahnya.
Oleh karena itu, Kemendikbud juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk pembanguann infrastruktur. “Iya dibicarakan (dengan Kemkominfo), jangan digitalisasi sekolah dulu, itu bagus, oke silakan, tapi bagaimana menyelesaikan (masalah infrastruktur dulu),” tambahnya.
Bukan itu saja, kendala soal kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi harus diperhatikan. Di sini literasi digital perlu digenjot. “Belum (merata kemampuan guru). Banyak yang belum sampai jaringannya. Jadi Indonesia tidak bisa full dengan digitalisasi. Indonesia harus blended, karena faktanya begitu,” tutup Unifah.
“Jangan ide dulu dikeluarkan tapi infrastrukturnya belum disiapkan, itu yang selalu terjadi saat ini,” terangnya di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (12/11). (Baca juga: PGRI: Banyak Sekolah di Daerah Belum Terima Sosialisasi Asesmen Nasional )
Unifah mengatakan, seperti halnya pembelajaran jarak jauh (PJJ), perlu diadopsi dalam sistem pendidikan di masa mendatang. Dalam hal ini, Kemendikbud harus mengaturnya agar itu terlaksana.
“Ya, berpikir dahulu PJJ bagaimana nanti pasca Covid. Tidak sepenuhnya kita mengajar kayak biasa lagi, blended learning. Infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di daerah terpencil dipikirkan. Itu saya berharap diselesaikan dulu, baru ngomong digitalisasi sekolah,” imbuhnya.
Saat ini banyak pelajar yang tidak bisa menjalankan PJJ. Berdasar itu, Unifah menyebut implementasi digitalisasi pendidikan sulit direalisasikan jika infrastruktur belum memadai. (Baca juga: Kemenko PMK: Asesmen Nasional Berbasis Digital Bakal Alami Banyak Kendala )
“Jangan belum selesai (infrastruktur), sudah melompat ke digitalisasi sekolah, nanti yang maju makin maju, mundur makin mundur. Ide boleh dikatakan bagus, ide gagasan visi, terus strategi dan implementasi lemah banget,” tambahnya.
Oleh karena itu, Kemendikbud juga perlu berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) untuk pembanguann infrastruktur. “Iya dibicarakan (dengan Kemkominfo), jangan digitalisasi sekolah dulu, itu bagus, oke silakan, tapi bagaimana menyelesaikan (masalah infrastruktur dulu),” tambahnya.
Bukan itu saja, kendala soal kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi harus diperhatikan. Di sini literasi digital perlu digenjot. “Belum (merata kemampuan guru). Banyak yang belum sampai jaringannya. Jadi Indonesia tidak bisa full dengan digitalisasi. Indonesia harus blended, karena faktanya begitu,” tutup Unifah.
(mpw)
tulis komentar anda