Wacana 1 Juta Guru P3K, FSGI: Selesaikan Dulu 43.000 Guru yang Diterima Tahun Lalu
Jum'at, 20 November 2020 - 08:22 WIB
Guru honorer harus mengajar secara tatap muka dengan siswanya yang tidak memiliki gawai dan kuota internet. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Pemerintah berencana membuka lowongan 1 juta guru dengan skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Wasekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Fahriza Marta Tanjung mengaku kaget dengan wacana itu.
Dia mengungkapkan ada 43.000 guru yang sudah diterima dengan skema P3K pada 2019 belum mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan. Pada tahun lalu, guru mendapatkan kuota sebanyak 51.000. (Baca juga: Cek Pencairan Bantuan Subsidi Upah di Info GTK dan PD Dikti )
“Saya kira ada baiknya sebelum wacana seperti itu, pengangkatan 1 juta guru, ya yang 43.000 guru diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini tidak menjadi angin surga bagi teman-teman guru yang memiliki penghasilan rendah,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis malam (19/11/2020).
Fahriza menduga belum turunnya SK pengangkatan itu berkaitan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai P3K ini. Apalagi saat ini, ekonomi sedang lesu.
P3K ini memang tidak ideal, tapi bisa menjadi jalan keluar bagi para guru honorer yang selama ini berpenghasilan rendah. Gaji dan tunjangan P3K sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi, P3K tidak menerima pensiun. (Baca juga: Data Guru Calon Penerima BSU Bocor, Perhimpunan Guru Minta Polisi Usut Tuntas )
Fahriza menerangkan P3K ini nantinya ada evaluasi. Jika kinerjanya buruk atau sudah tidak dibutuhkan lagi, sewaktu-waktu orang yang berstatus P3K bisa diberhentikan.
“Saya mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengangkat lagi guru dengan skema P3K. Kita mau menciptakan generasi emas 2045, ternyata profesi guru dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Fahriza memang tidak setuju jika semua guru honorer langsung diangkat. Data guru honorer ini juga tidak jelas. Namun, pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp1,8 juta disebutkan ada 1,6 juta orang guru honorer.
“Saya kira (pengangkatan PNS) tetap berbasis kinerja. Saya kira perlu adanya seleksi dan sistem rekrutmen yang baik. Tidak tiba-tiba 1,6 juta jadi PNS,” pungkasnya.
Dia mengungkapkan ada 43.000 guru yang sudah diterima dengan skema P3K pada 2019 belum mendapatkan surat keputusan (SK) pengangkatan. Pada tahun lalu, guru mendapatkan kuota sebanyak 51.000. (Baca juga: Cek Pencairan Bantuan Subsidi Upah di Info GTK dan PD Dikti )
“Saya kira ada baiknya sebelum wacana seperti itu, pengangkatan 1 juta guru, ya yang 43.000 guru diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini tidak menjadi angin surga bagi teman-teman guru yang memiliki penghasilan rendah,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis malam (19/11/2020).
Fahriza menduga belum turunnya SK pengangkatan itu berkaitan dengan kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membiayai P3K ini. Apalagi saat ini, ekonomi sedang lesu.
P3K ini memang tidak ideal, tapi bisa menjadi jalan keluar bagi para guru honorer yang selama ini berpenghasilan rendah. Gaji dan tunjangan P3K sama dengan pegawai negeri sipil (PNS). Akan tetapi, P3K tidak menerima pensiun. (Baca juga: Data Guru Calon Penerima BSU Bocor, Perhimpunan Guru Minta Polisi Usut Tuntas )
Fahriza menerangkan P3K ini nantinya ada evaluasi. Jika kinerjanya buruk atau sudah tidak dibutuhkan lagi, sewaktu-waktu orang yang berstatus P3K bisa diberhentikan.
“Saya mempertanyakan komitmen pemerintah untuk mengangkat lagi guru dengan skema P3K. Kita mau menciptakan generasi emas 2045, ternyata profesi guru dipandang sebelah mata,” tegasnya.
Fahriza memang tidak setuju jika semua guru honorer langsung diangkat. Data guru honorer ini juga tidak jelas. Namun, pada saat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengumumkan akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp1,8 juta disebutkan ada 1,6 juta orang guru honorer.
“Saya kira (pengangkatan PNS) tetap berbasis kinerja. Saya kira perlu adanya seleksi dan sistem rekrutmen yang baik. Tidak tiba-tiba 1,6 juta jadi PNS,” pungkasnya.
(mpw)
tulis komentar anda