Selama PJJ, Guru Mengaku Terkendala Jelaskan Materi Pelajaran ke Siswa
Rabu, 02 Desember 2020 - 00:45 WIB
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di sekolah. Foto/Dok/SINDOnews
JAKARTA - Proses belajar mengajar di masa pandemi Covid-19 memberikan tantangan tersendiri, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didik. Pandemi menghilangkan proses pembelajaran tatap muka dan menggantikannya dengan proses pembelajaran jarak jauh (daring).
Adaptasi baru ini membuat para tenaga pendidik harus berjuang ekstra keras untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran, sehingga para muridnya bisa menyerap materi pembelajaran dengan maksimal. Seperti yang dialami oleh oleh Deswita Supriyatni, Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi STKIP Pasundan, Cimahi, Jawa Barat. (Baca juga: Gelar PTM, KPAI Minta Guru Tak Bebani Siswa Tugas Harian )
“Semasa pandemi, proses pembelajaran memang tidak optimal dalam penyampaian materi pembelajaran, karena biasanya materi yang saya sampaikan identik dengan tatap muka dan praktik. Sekarang mau tidak mau harus melalui teknologi media atau tatap muka secara virtual. Hambatannya adalah ketika para mahasiswa yang ada di daerah tidak bisa menyimak maksimal karena terjadi gangguan koneksi internet,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).
Hal serupa juga disampaikan Arya Wiratman, Guru SDS Islam Ibnu Hajar Cipayung, Jakarta Timur yang mengatakan kondisi pandemi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh baik secara virtual dan video pembelajaran, sangat monoton. “Meski begitu kami tetap berusaha mengemas pembelajaran mirip seperti saat tatap muka di kelas,” terangnya.
Oleh karena itulah tenaga pendidik dituntut untuk melakukan terobosan dan kreatif dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian untuk mendukung semua itu, pemerintah telah berupaya hadir melalui beberapa program yakni, bantuan kuota gratis bagi tenaga pendidik dan peserta didik. (Baca juga: Januari Mulai Sekolah Tatap Muka, Ini Aturan yang Harus Dipenuhi Sekolah )
Melalui Kementerian Pendikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada 1,9 juta guru, 166 ribu dosen, 3,8 juta mahasiswa, dan 29,6 juta siswa sekolah, sejumlah 100 GB yang dialokasikan 50 GB setiap bulannya. Hal ini pun dirasa sangat membantu kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
“Sebelum ada bantuan kuota internet, kondisi sangat sulit dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan harus pintar mengatur keuangan keluarga dan menyisihkan agar kebutuhan kuota internet terpenuhi. Setelah ada bantuan sangat meringankan beban pengeluaran sehari-hari,” kata Arya.
Selain bantuan kuota gratis, pemerintah juga memberikan bantuan melalui peluncuran BSU bagi pendidik dan tenaga Kependidikan non-PNS di bawah binaan Kemendikbud dan Kemenag. Bantuan ini menyasar lebih dari 2,74 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di seluruh Indonesia dengan mengalokasikan dana total sebesar Rp 4,7 Triliun dari Kemendikbud dan Kemenag.
BSU ini diberikan sejumlah Rp 1,8 juta bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan dengan persyaratan pencairan yang sangat mudah. Sehingga dengan adanya program-program tersebut dapat membantu para penerima manfaat di masa pandemi Covid-19.
Adaptasi baru ini membuat para tenaga pendidik harus berjuang ekstra keras untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran, sehingga para muridnya bisa menyerap materi pembelajaran dengan maksimal. Seperti yang dialami oleh oleh Deswita Supriyatni, Dosen Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi STKIP Pasundan, Cimahi, Jawa Barat. (Baca juga: Gelar PTM, KPAI Minta Guru Tak Bebani Siswa Tugas Harian )
“Semasa pandemi, proses pembelajaran memang tidak optimal dalam penyampaian materi pembelajaran, karena biasanya materi yang saya sampaikan identik dengan tatap muka dan praktik. Sekarang mau tidak mau harus melalui teknologi media atau tatap muka secara virtual. Hambatannya adalah ketika para mahasiswa yang ada di daerah tidak bisa menyimak maksimal karena terjadi gangguan koneksi internet,” jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (1/12/2020).
Hal serupa juga disampaikan Arya Wiratman, Guru SDS Islam Ibnu Hajar Cipayung, Jakarta Timur yang mengatakan kondisi pandemi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh baik secara virtual dan video pembelajaran, sangat monoton. “Meski begitu kami tetap berusaha mengemas pembelajaran mirip seperti saat tatap muka di kelas,” terangnya.
Oleh karena itulah tenaga pendidik dituntut untuk melakukan terobosan dan kreatif dalam menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian untuk mendukung semua itu, pemerintah telah berupaya hadir melalui beberapa program yakni, bantuan kuota gratis bagi tenaga pendidik dan peserta didik. (Baca juga: Januari Mulai Sekolah Tatap Muka, Ini Aturan yang Harus Dipenuhi Sekolah )
Melalui Kementerian Pendikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), pemerintah telah memberikan bantuan kuota internet kepada 1,9 juta guru, 166 ribu dosen, 3,8 juta mahasiswa, dan 29,6 juta siswa sekolah, sejumlah 100 GB yang dialokasikan 50 GB setiap bulannya. Hal ini pun dirasa sangat membantu kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ)
“Sebelum ada bantuan kuota internet, kondisi sangat sulit dan terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan harus pintar mengatur keuangan keluarga dan menyisihkan agar kebutuhan kuota internet terpenuhi. Setelah ada bantuan sangat meringankan beban pengeluaran sehari-hari,” kata Arya.
Selain bantuan kuota gratis, pemerintah juga memberikan bantuan melalui peluncuran BSU bagi pendidik dan tenaga Kependidikan non-PNS di bawah binaan Kemendikbud dan Kemenag. Bantuan ini menyasar lebih dari 2,74 juta pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS di seluruh Indonesia dengan mengalokasikan dana total sebesar Rp 4,7 Triliun dari Kemendikbud dan Kemenag.
BSU ini diberikan sejumlah Rp 1,8 juta bagi setiap pendidik dan tenaga kependidikan dengan persyaratan pencairan yang sangat mudah. Sehingga dengan adanya program-program tersebut dapat membantu para penerima manfaat di masa pandemi Covid-19.
(mpw)
tulis komentar anda