Pemerintah Didesak Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru

JAKARTA - Pemerintah didesak segera mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya, sistem itu selalu menimbulkan polemik di masyarakat setiap tahunnya, tanpa bisa diantisipasi oleh pemerintah dengan kasus sama, yakni permasalahan teknis seperti server tidak bisa diakses, fasilitas tidak mendukung dan sebagainya.

Baca juga: Pendaftaran PPDB SMP dan SMA DKI Jakarta Jalur Zonasi Dimulai Hari Ini



Ketua Bidang Pelayanan Masyarakat DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Styandari Hakim mengungkapkan, partainya mendapat banyak keluhan masyarakat dari berbagai daerah terkait sistem zonasi PPDB itu.

"Kami mendesak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan sistem zonasi, karena menjadi permasalahan setiap tahun," katanya, Selasa (29/6/2021).