Komisi X Nilai Rekomendasi Forum Rektor Indonesia Layak Ditindaklanjuti
Rabu, 28 Juli 2021 - 13:04 WIB
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda. Dok SINDONEWS
Konferensi Forum Rektor Indonesia (FRI) 2021 menghasilkan lima rekomendasi dalam upaya meningkatkan kualitas Pendidikan tinggi di tanah air. Lima rekomendasi tentang implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka (MBKM) tersebut layak ditindaklanjuti oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek).
“Kami menilai Forum Rektor Indonesia mampu memotret secara tepat kendala implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang menjadi program andalan Mas Menteri Nadiem Makarim. Oleh karena lima rekomendasi yang diberikan layak untuk diakomodasi dalam rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (28/7/2021). (Baca Juga :3 Program Kampus Merdeka yang Terbuka bagi Mahasiswa)
Dia mengatakan secara umum program Merdeka Belajar dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memang belum sepenuhnya tuntas. Salah satu contohnya hingga saat ini konsep dasar Program Merdeka Belajar belum tersampaikan secara komprehensif ke Komisi X DPR. “Padahal dasar hukum ini penting karena di level implementasi kebijakan dari program tersebut ada penggunaan anggaran negara,” katanya.
Pun juga, lanjut Huda dalam tataran implementasi kebijakan di level perguruan tinggi melalui program MBKM. Belum ada kebijakan komprehensif sehingga program MBKM yang meliputi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi belum optimal diterapkan di lapangan. “Di sinilah urgensi rekomendasi dari Forum Rektor Indonesia di mana kelima poin tersebut bisa menjadi menciptakan ekosistem kampus yang lebih acceptable terhadap Program MBKM,” katanya. (Baca Juga :Ingin Punya Pengalaman di Dunia Profesi? Mahasiswa Bisa Ikuti MSIB Kampus Merdeka)
“Kami menilai Forum Rektor Indonesia mampu memotret secara tepat kendala implementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang menjadi program andalan Mas Menteri Nadiem Makarim. Oleh karena lima rekomendasi yang diberikan layak untuk diakomodasi dalam rencana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda, Rabu (28/7/2021). (Baca Juga :3 Program Kampus Merdeka yang Terbuka bagi Mahasiswa)
Dia mengatakan secara umum program Merdeka Belajar dari Mendikbud Ristek Nadiem Makarim memang belum sepenuhnya tuntas. Salah satu contohnya hingga saat ini konsep dasar Program Merdeka Belajar belum tersampaikan secara komprehensif ke Komisi X DPR. “Padahal dasar hukum ini penting karena di level implementasi kebijakan dari program tersebut ada penggunaan anggaran negara,” katanya.
Pun juga, lanjut Huda dalam tataran implementasi kebijakan di level perguruan tinggi melalui program MBKM. Belum ada kebijakan komprehensif sehingga program MBKM yang meliputi kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan system akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi belum optimal diterapkan di lapangan. “Di sinilah urgensi rekomendasi dari Forum Rektor Indonesia di mana kelima poin tersebut bisa menjadi menciptakan ekosistem kampus yang lebih acceptable terhadap Program MBKM,” katanya. (Baca Juga :Ingin Punya Pengalaman di Dunia Profesi? Mahasiswa Bisa Ikuti MSIB Kampus Merdeka)
Lihat Juga :