Akademisi: Bangkitkan Nilai dan Makna Pancasila bagi Generasi Milenial
Sabtu, 02 Oktober 2021 - 05:00 WIB
Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara mulai tergerus, terutama di kalangan generasi milenial dan Z. Foto/Ist
JAKARTA - Keberadaan Pancasila sebagai ideologi negara mulai tergerus oleh perkembangan zaman, terutama di kalangan generasi milenial. Generasi ini menjadi obyek utama yang harus didorong untuk tetap mengamalkan nilai luhur tersebut. Karena itu, membumikan kembali nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila mendesak dilakukan.
“Ketika pancasila itu dikampanyekan secara terus menerus, bahkan sampai ada pembentukan BPIP. Ini kan sebenarnya menjelaskan bahwa ada yang kurang dalam hal penanaman nilai-nilai pancasila termasuk pemahaman pancasila di kalangan milenial itu sendiri,” kata Akademisi Universitas Al Azhar Wildan Hakim di Jakarta, Jumat (1/10/2021).
Wildan mengutip peryataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang mengatakan, “Kita harus bisa menjelaskan kepada generasi milenial apa manfaat dari pancasila itu sendiri”. Barangkali, kata dia, kalau dirinya yang ditanya seperti itu juga akan bingung. Sebab, jika bicara manfaat berarti harus bicara dalam tataran yang mudah dipahami oleh generasi muda milenial.
Menurut Wildan, langkah nyata dari pernyataan Sri Sultan sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa politikus di parlemen, salah satunya Ketua DPR Puan Maharani. Dalam hal ini, Puan banyak belajar dari ibunya yang merupakan mantan Presiden RI ke 5 Megawati. Selain itu, Puan juga menimba nilai dan makna Pancasila dari kakeknya Soekarno selaku pencetus pancasila.
“Sebenarnya kalau saya lihat, peran dari ketua DPR kan sangat berat. Harus bisa menjadi contoh, harus bisa menyatukan seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen dan Seluruh kekuatan fraksi-fraksi yang punya kursi, dan menampung aspirasi masyarakat,” terang Dosen PR Politik dan Riset Opini Publik tersebut.
Selain itu, Ketua DPR juga dituntut mampu menjadi representasi tunggal dari parlemen yang di isi oleh 575 angggota parlemen. Puan Maharani dituntut bisa menjaga betul marwah politinya, komunikasi politiknya, pesan politiknya, supaya tidak menyinggung. Baik pihak-pihak yang berada di dalam parlemen maupun publik yang berada di luar parlemen.
Hal ini tentu saja bukan perkara yang mudah, satu sisi menjaga citra diri dan kedua menjaga citra parlemen. Ini melekat. Artinya, kalau saat ini Puan lebih banyak ke lapangan dan melihat langsung kondisi masyarakat, sebenarnya ini merupakan langkah nyata Puan Maharani untuk menyerap bagaimana kehidupan masyarakat berjalan.
“Ketika pancasila itu dikampanyekan secara terus menerus, bahkan sampai ada pembentukan BPIP. Ini kan sebenarnya menjelaskan bahwa ada yang kurang dalam hal penanaman nilai-nilai pancasila termasuk pemahaman pancasila di kalangan milenial itu sendiri,” kata Akademisi Universitas Al Azhar Wildan Hakim di Jakarta, Jumat (1/10/2021).
Baca Juga
Wildan mengutip peryataan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X yang mengatakan, “Kita harus bisa menjelaskan kepada generasi milenial apa manfaat dari pancasila itu sendiri”. Barangkali, kata dia, kalau dirinya yang ditanya seperti itu juga akan bingung. Sebab, jika bicara manfaat berarti harus bicara dalam tataran yang mudah dipahami oleh generasi muda milenial.
Menurut Wildan, langkah nyata dari pernyataan Sri Sultan sebenarnya sudah dilakukan oleh beberapa politikus di parlemen, salah satunya Ketua DPR Puan Maharani. Dalam hal ini, Puan banyak belajar dari ibunya yang merupakan mantan Presiden RI ke 5 Megawati. Selain itu, Puan juga menimba nilai dan makna Pancasila dari kakeknya Soekarno selaku pencetus pancasila.
“Sebenarnya kalau saya lihat, peran dari ketua DPR kan sangat berat. Harus bisa menjadi contoh, harus bisa menyatukan seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen dan Seluruh kekuatan fraksi-fraksi yang punya kursi, dan menampung aspirasi masyarakat,” terang Dosen PR Politik dan Riset Opini Publik tersebut.
Baca Juga
Selain itu, Ketua DPR juga dituntut mampu menjadi representasi tunggal dari parlemen yang di isi oleh 575 angggota parlemen. Puan Maharani dituntut bisa menjaga betul marwah politinya, komunikasi politiknya, pesan politiknya, supaya tidak menyinggung. Baik pihak-pihak yang berada di dalam parlemen maupun publik yang berada di luar parlemen.
Hal ini tentu saja bukan perkara yang mudah, satu sisi menjaga citra diri dan kedua menjaga citra parlemen. Ini melekat. Artinya, kalau saat ini Puan lebih banyak ke lapangan dan melihat langsung kondisi masyarakat, sebenarnya ini merupakan langkah nyata Puan Maharani untuk menyerap bagaimana kehidupan masyarakat berjalan.
tulis komentar anda