Mendikbud Diminta Masukkan Masalah Guru Honorer dalam Peta Jalan Pendidikan
Kamis, 02 Juli 2020 - 18:13 WIB
Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (2/7/2020). Foto/SINDOnews/Rico Simanjuntak
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal meminta penyelesaian masalah guru honorer secara bertahap dicantumkan dalam peta jalan pendidikan Indonesia 2020-2035. Maka itu, tidak adanya cara penyelesaian masalah guru honorer dalam peta jalan pendidikan itu dipertanyakan oleh Illiza.
"Di dalam peta jalan ini belum kami melihat tentang bagaimana menyelesaikan guru-guru honorer, kapan target bisa kita selesaikan," ujar Illiza dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (2/7/2020). (Baca juga: KPAI Ungkap Ada Daerah yang Menerapkan Seleksi Nilai di Jalur Zonasi)
Karena, kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, hal tersebut menyangkut komitmen bersama. "Mungkin ada target-target tahapan-tahapan yang bisa dilakukan melalui peta jalan ini," kata mantan Wali Kota Banda Aceh ini.
Dalam kesempatan itu, dia mengusulkan pimpinan Komisi X DPR RI untuk membentuk panitia kerja (Panja) khusus membahas peta jalan pendidikan tersebut.
Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa masalah guru honorer merupakan persoalan lama. "Mengenai penyelesaian masalah guru honorer. Ini tentunya adalah permasalahan yang sudah lama dan akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai arahannya," kata Nadiem Makarim dalam kesempatan sama.
Namun, Nadiem meminta anggota DPR di Komisi X untuk bersabar. "Karena kita sudah ada, sudah lama sebenarnya punya suatu tim yang terdedikasi, kami mungkin sudah mencapai beberapa titik terangnya, tapi mohon tunggu aba-abanya dari kami untuk bisa memaparkan hasil daripada penyelesaian masalah ini," tutur Nadiem.
Dia pun mengakui peta jalan pendidikan itu tidak mencantumkan masalah guru honorer. "Belum ada di peta jalan bukan karena itu menjadi bukan bagian penting daripada rencana strategi pendidikan kita, karena kalau guru-guru yang layak tidak mendapat nafkah yang layak, ya tidak mungkin kita berbicara kualitas pembelajaran," paparnya. (Baca juga: Azyumardi Azra Nilai Raport Mendikbud Nadiem Makarim Merah)
Maka itu, Nadiem meminta Komisi X DPR RI untuk tidak usah khawatir mengenai persoalan guru honorer itu. "Jangan khawatir itu memang sudah ada tim yang terdedikasi dan kami akan menyempurnakan rencana ke depannya. Berbagai kementerian pun terlibat," pungkasnya.
"Di dalam peta jalan ini belum kami melihat tentang bagaimana menyelesaikan guru-guru honorer, kapan target bisa kita selesaikan," ujar Illiza dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, Kamis (2/7/2020). (Baca juga: KPAI Ungkap Ada Daerah yang Menerapkan Seleksi Nilai di Jalur Zonasi)
Karena, kata Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, hal tersebut menyangkut komitmen bersama. "Mungkin ada target-target tahapan-tahapan yang bisa dilakukan melalui peta jalan ini," kata mantan Wali Kota Banda Aceh ini.
Dalam kesempatan itu, dia mengusulkan pimpinan Komisi X DPR RI untuk membentuk panitia kerja (Panja) khusus membahas peta jalan pendidikan tersebut.
Sementara itu, Mendikbud Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa masalah guru honorer merupakan persoalan lama. "Mengenai penyelesaian masalah guru honorer. Ini tentunya adalah permasalahan yang sudah lama dan akan memakan waktu beberapa tahun untuk mencapai arahannya," kata Nadiem Makarim dalam kesempatan sama.
Namun, Nadiem meminta anggota DPR di Komisi X untuk bersabar. "Karena kita sudah ada, sudah lama sebenarnya punya suatu tim yang terdedikasi, kami mungkin sudah mencapai beberapa titik terangnya, tapi mohon tunggu aba-abanya dari kami untuk bisa memaparkan hasil daripada penyelesaian masalah ini," tutur Nadiem.
Dia pun mengakui peta jalan pendidikan itu tidak mencantumkan masalah guru honorer. "Belum ada di peta jalan bukan karena itu menjadi bukan bagian penting daripada rencana strategi pendidikan kita, karena kalau guru-guru yang layak tidak mendapat nafkah yang layak, ya tidak mungkin kita berbicara kualitas pembelajaran," paparnya. (Baca juga: Azyumardi Azra Nilai Raport Mendikbud Nadiem Makarim Merah)
Maka itu, Nadiem meminta Komisi X DPR RI untuk tidak usah khawatir mengenai persoalan guru honorer itu. "Jangan khawatir itu memang sudah ada tim yang terdedikasi dan kami akan menyempurnakan rencana ke depannya. Berbagai kementerian pun terlibat," pungkasnya.
(kri)
tulis komentar anda