Pendidikan Virtual Lemah Gara-gara Kemendikbud Tak Beri Panduan
Sabtu, 04 Juli 2020 - 20:14 WIB
Ketua IKA UPI Enggartiasto Lukita. Foto: SINDOnews/agung bakti sarasa
JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) Enggartiasto Lukita mengungkapkan bahwa model pendidikan virtual belum sepenuhnya dapat dilaksanakan optimal akibat berbagai keterbatasan.
"Berdasarkan survei, hanya 60 persen pendidikan virtual bisa dilaksanakan akibat berbagai hal, mulai keterjangkauan internet, fasilitas pendukung, hingga persoalan guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran virtual," bebernya dalam opening speech diskusi daring bertema "Guru Digital VS Pandemi", Sabtu (4/7/2020).
Kendati tak ingin menyalahkan pemerintah, Enggar mengakui bahwa Kemendikbud mestinya memberikan petunjuk bagaimana model pembelajaran virtual, khususnya kepada para guru.”Bagaimanapun, Kemendikbud seharusnya memberikan arahan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran virtual," tegasnya.
(Baca: Pemerhati Pendidikan Kritik Kerja Sama Kemendikbud dengan Google)
Menurut Enggar, Kemendikbud seharusnya menggandeng Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menyusun panduan pembelajaran bagi para guru, sehingga seluruh guru di Indonesia memiliki pegangan dan keseragaman dalam melaksanakan pendidikan virtual. "Kenapa harus LPTK? karena LPTK memang dikhususkan untuk itu," imbuhnya.
Enggar pun berharap, keberadaan LPTK menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun sayang, LPTK belum menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. "Di sistem pendidikan nasional tidak disinggung LPTK, apakah memang tidak perlu lembaga LPTK?," ujar Enggar.
Enggar mengingatkan bahwa belum optimalnya pendidikan virtual di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya merupakan persoalan serius. Bila tidak segera diselesaikan, dia khawatir kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pelosok akan semakin lebar.
(Baca: Di tengah Pandemi, Sektor Pendidikan Mendesak Perhatian Serius)
"Apalagi, kita haru saja menyambut bangga status Indonesia sebagai negara middle upper. Untuk mempertahankan status ini, pendidikan harus merata, terutama di daerah tertinggal, agar negara kita tetap di posisi itu," katanya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengakui LPTK memang belum menjadi bagian dari peta jalan sistem pendidikan nasional yang kini sedang digodok pemerintah.
"LPTK memang belum maksimal dan ini penting diletakkan dalam peta jalan pendidikan nasional seusai tema besar Mereka Belajar yang diusung Mendikbud Nadiem Makarim ," tandasnya.
"Berdasarkan survei, hanya 60 persen pendidikan virtual bisa dilaksanakan akibat berbagai hal, mulai keterjangkauan internet, fasilitas pendukung, hingga persoalan guru-guru yang tidak dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran virtual," bebernya dalam opening speech diskusi daring bertema "Guru Digital VS Pandemi", Sabtu (4/7/2020).
Kendati tak ingin menyalahkan pemerintah, Enggar mengakui bahwa Kemendikbud mestinya memberikan petunjuk bagaimana model pembelajaran virtual, khususnya kepada para guru.”Bagaimanapun, Kemendikbud seharusnya memberikan arahan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran virtual," tegasnya.
(Baca: Pemerhati Pendidikan Kritik Kerja Sama Kemendikbud dengan Google)
Menurut Enggar, Kemendikbud seharusnya menggandeng Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menyusun panduan pembelajaran bagi para guru, sehingga seluruh guru di Indonesia memiliki pegangan dan keseragaman dalam melaksanakan pendidikan virtual. "Kenapa harus LPTK? karena LPTK memang dikhususkan untuk itu," imbuhnya.
Enggar pun berharap, keberadaan LPTK menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Namun sayang, LPTK belum menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. "Di sistem pendidikan nasional tidak disinggung LPTK, apakah memang tidak perlu lembaga LPTK?," ujar Enggar.
Enggar mengingatkan bahwa belum optimalnya pendidikan virtual di tengah pandemi yang belum jelas kapan berakhirnya merupakan persoalan serius. Bila tidak segera diselesaikan, dia khawatir kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pelosok akan semakin lebar.
(Baca: Di tengah Pandemi, Sektor Pendidikan Mendesak Perhatian Serius)
"Apalagi, kita haru saja menyambut bangga status Indonesia sebagai negara middle upper. Untuk mempertahankan status ini, pendidikan harus merata, terutama di daerah tertinggal, agar negara kita tetap di posisi itu," katanya.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda mengakui LPTK memang belum menjadi bagian dari peta jalan sistem pendidikan nasional yang kini sedang digodok pemerintah.
"LPTK memang belum maksimal dan ini penting diletakkan dalam peta jalan pendidikan nasional seusai tema besar Mereka Belajar yang diusung Mendikbud Nadiem Makarim ," tandasnya.
(muh)
tulis komentar anda