Kala Ketidakadilan Usik Dunia Pendidikan

JAKARTA - Upaya meningkatkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia melalui Program Organisasi Penggerak (POP) menghadapi jalan terjal. Sejumlah ormas besar menyatakan mundur dari program yang menjanjikan dana hibah hingga Rp567 miliar tersebut. Ketidakjelasan standar rekrutmen hingga masuknya yayasan sosial yang terafiliasi dengan perusahaan besar menjadi pemicunya.

Sesaat setelah dipastikan diangkat sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud), Nadiem Makarim menyampaikan alasan dirinya diangkat sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Secara tegas, bos Gojek tersebut menyampaikan bahwa dia tahu apa yang dibutuhkan lingkungan kerja di masa depan. Pendidikan di Indonesia harus mempunyai link and match dengan kebutuhan dunia kerja tersebut. Nadiem pun bertekad untuk menyambungkan institusi pendidikan dengan kebutuhan di luar institusi pendidikan.

"Alasan kenapa mungkin saya terpilih, satu saya lebih mengerti apa yang akan ada di masa depan kita, itu yang pertama. Dan kebutuhan lingkungan pekerjaan di masa depan sangat berbeda. Itu link and match, itu visi Presiden. Saya akan mencoba menyambung apa yang akan dilakukan di institusi pendidikan dan apa yang dibutuhkan di luar institusi pendidikan," kata Nadiem kepada wartawan di Istana, Rabu (23/10/2019). (Baca: Masa Pandemi, Guru Ini Rela Datangi Murid untuk Belajar)

Banyak kalangan kaget atas keputusan berani Presiden Jokowi memilih Nadiem . Selain masih berusia belia, 35 tahun saat itu, alumni Harvard University itu tidak mempunyai rekam jejak di dunia pendidikan. Dia hanya dikenal sebagai founder Gojek, sebuah aplikasi ojek daring yang berhasil memberdayakan jutaan sopir Gojek di Tanah Air.

Namun, kekagetan sebagian kalangan diimpit dengan euforia publik atas munculnya sosok milenial di kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin. Apalagi tak lama setelah itu, Nadiem dengan gagah meluncurkan Program Merdeka Belajar yang menjadi arah baru kebijakan pendidikan di Indonesia. Penghapusan Ujian Nasional, penyederhanaan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Pelaksanaan USBN diganti asesmen, dan pola Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi akan dibuat lebih fleksibel.

Sambutan publik atas peluncuran Program Merdeka Belajar begitu luar biasa. Ekspektasi akan ada perubahan di sistem pendidikan nasional membubung tinggi. Apalagi Nadiem dengan cerdas menegaskan bahwa guru akan menjadi kunci utama keberhasilan Merdeka Belajar. "Semua itu awalnya dari guru, dari kapabilitas, kesejahteraan guru hal terpenting," katanya. (Baca juga: DPR sambut Positif Kebijakan Cuti Tahunan Dosen dan Guru)

Untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan guru ini, Nadiem melansir dua program unggulan yakni Program Guru Penggerak dan Program Organisasi Penggerak. Program Guru Penggerak bertujuan meningkatkan kompetensi guru dan kepala sekolah melalu berbagai metode pelatihan.

Diharapkan, para guru dan kepala sekolah yang mengikuti program ini mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berdaya dan meningkatkan hasil belajar murid. Untuk melatih para peserta program Guru Penggerak, tahun ini, Kemendikbud akan merekrut 280 fasilitator dan 560 pendamping. Peran fasilitator dan pendamping akan menjadi kunci dalam memastikan dampak baik dan keberlangsungan program Guru Penggerak.

Program Organisasi Penggerak Pendidikan

Selain program guru penggerak, Kemendikbud juga meluncurkan Program Organisasi Penggerak. Semangatnya program ini sama dengan program Guru Penggerak. Hanya, jika program guru penggerak mendorong individu menjadi fasilitator dan pendamping para guru dalam peningkatan kapasitas, POP berupaya melibatkan organisasi masyarakat untuk berpartisipasi.