PKS Desak Pemerintah Berikan Akses Internet Yang Murah Bagi Para Siswa-Siswi
Senin, 27 Juli 2020 - 09:40 WIB
loading...
A
A
A
PKS juga mengkritik Kemendikbud yang tidak memberdayakan aplikasi besutan sendiri, Rumah Belajar untuk keperluan PJJ. Kemendikbud memilih bekerja sama dengan pihak swasta. Itu dianggap menghamburkan anggaran.
Mardani mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana besar itu harus digunakan untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik.
Mardani meminta pemerintah pusat dan daerah agar porsi 20% anggaran pendidikan itu tetap terjaga. Pendidikannya, menurutnya, harus membentuk manusia yang beretika dan menambah daya saing sumber daya manusia (SDM). (Baca juga: Gugat Cerai ke Pengadilan, Ribuan Orang di Ciamis Bakal Menjanda-Menduda)
“PJJ di era COVID-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan. Semoga ke depan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar,” pungkasnya.
Mardani mengingatkan kembali amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang mewajibkan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Dana besar itu harus digunakan untuk program pendidikan yang tepat sasaran, efektif, efisien, dan memanusiakan peserta didik.
Mardani meminta pemerintah pusat dan daerah agar porsi 20% anggaran pendidikan itu tetap terjaga. Pendidikannya, menurutnya, harus membentuk manusia yang beretika dan menambah daya saing sumber daya manusia (SDM). (Baca juga: Gugat Cerai ke Pengadilan, Ribuan Orang di Ciamis Bakal Menjanda-Menduda)
“PJJ di era COVID-19 menggambarkan hal tersebut masih jauh dari harapan. Semoga ke depan penguatan infrastruktur dan ruang kolaborasi bagi banyak pihak dapat meningkatkan kualitas belajar mengajar,” pungkasnya.
(kri)
Lihat Juga :
