Presiden Jokowi Pertimbangkan Penghapusan PPDB Sistem Zonasi
loading...
Presiden Jokowi berbicara kepada media usai menjajal LRT Jabodetabek bersama sejumlah artis Indonesia. Foto/MPI/Raka Dwi Novianto.
A
A
A
JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi menuai permasalahan di sejumlah daerah dan memicu kritikan berbagai pihak. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara mengenai hal ini.
Ditemui media di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta usai menjajal LRT Jabodetabek bersama sejumlah artis, Jokowi mengatakan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
"Dipertimbangkan (penghapusan zonasi PPDB)," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Kamis (10/8/2023).
Untuk mendalami pertimbangan tersebut, Jokowi terlebih dulu bakal melakukan pengecekkan secara mendalam. Dan mencari kekurangan serta kelebihan bakal dihapusnya zonasi PPDB.
Baca juga: Begini Alasan Menteri Nadiem Tetap Lanjutkan PPDB Zonasi
"Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Diketahui, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan masukan mengenai polemik sistem zonasi PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Rabu (9/8/2023).
Sekjen Gerindra itu, mengatakan bahwa Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Menurut Muzani, persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.
"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).
"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," pungkasnya.
Baca juga: Mengenal Gita Bahana Nusantara, Paduan Suara yang Selalu Meriahkan HUT RI di Istana Merdeka
Sementara sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, PPDB dengan menggunakan sistem zonasi harus tetap dilanjutkan karena mampu mengatasi kesenjangan antarpeserta didik. Menurut alumnus Harvard Business School ini, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit.
Belum lagi, tambahnya, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri. "Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," tuturnya.
Ditemui media di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta usai menjajal LRT Jabodetabek bersama sejumlah artis, Jokowi mengatakan bahwa dirinya mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB.
"Dipertimbangkan (penghapusan zonasi PPDB)," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta itu, Kamis (10/8/2023).
Untuk mendalami pertimbangan tersebut, Jokowi terlebih dulu bakal melakukan pengecekkan secara mendalam. Dan mencari kekurangan serta kelebihan bakal dihapusnya zonasi PPDB.
Baca juga: Begini Alasan Menteri Nadiem Tetap Lanjutkan PPDB Zonasi
"Akan dicek secara mendalam dulu, plus minusnya," kata mantan Wali Kota Solo tersebut.
Diketahui, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani, menyampaikan masukan mengenai polemik sistem zonasi PPDB saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana pada Rabu (9/8/2023).
Sekjen Gerindra itu, mengatakan bahwa Jokowi mempertimbangkan untuk menghapus sistem zonasi PPDB tahun depan. Menurut Muzani, persoalan PPDB ini hampir terjadi di semua provinsi.
"Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat. Presiden menanggapi bahwa ini memang menjadi catatan bagi pemerintah. Nyatanya memang sungguh luhur, maksudnya mulia, maksud baik dari diselenggarakannya PPDB ini ternyata belum terjadi. Bahkan terjadi persoalan-persoalan hampir di semua provinsi," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (9/8/2023).
"Karena itu presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus atau menghentikan kebijakan ini tahun depan. Tapi ini sedang dipertimbangkan," pungkasnya.
Baca juga: Mengenal Gita Bahana Nusantara, Paduan Suara yang Selalu Meriahkan HUT RI di Istana Merdeka
Sementara sebelumnya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjelaskan, PPDB dengan menggunakan sistem zonasi harus tetap dilanjutkan karena mampu mengatasi kesenjangan antarpeserta didik. Menurut alumnus Harvard Business School ini, dahulu, banyak orang tua peserta didik yang mendaftarkan anaknya masuk les agar bisa masuk ke sekolah favorit.
Belum lagi, tambahnya, ada juga peserta didik yang secara ekonomi tidak mampu, harus membayar sekolah swasta karena tidak lolos masuk sekolah negeri. "Zonasi adalah contoh ‘legacy’ kebijakan pendidikan yang perlu diteruskan dan disempurnakan. Nah, itu salah satu contoh di mana keberlanjutan itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," tuturnya.
(nnz)
Lihat Juga :
