Penghapusan Skripsi Imbangi Praktik Umum Perkuliahan di Eropa dan Amerika
loading...
Penghapusan kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa sudah selaras dengan praktik umum di negara-negara Eropa bahkan juga Amerika. Foto/Freepik.
A
A
A
JAKARTA - Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengungkapkan penghapusan kewajiban skripsi sebagai syarat kelulusan mahasiswa sudah selaras dengan praktik umum di negara-negara Eropa bahkan juga Amerika Serikat (AS).
“Menghapuskan kewajiban membuat skripsi untuk jenjang S1 menurut saya kebijakan yang selaras dengan praktik umum di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat,” ungkap Doni kepada MNC Portal, Rabu (30/8/2023).
Sehingga, kata Doni, tidak seharusnya mewajibkan pembuatan skripsi sebagai syarat kelulusan. Mengingat level S1 kompetensi pembelajarannya masih generik, umum, dan banyak berupa pengantar ke ilmu-ilmu yang lebih mendalam. “Jadi tidak mewajibkan pembuatan skripsi untuk kelulusan saya rasa relevan,” katanya.
Baca juga: Setuju Skripsi Dihapus, Dosen Unila Beri Catatan Khusus
Namun, Doni mengatakan kebijakan penghapusan skripsi ini harus diserahkan pada otonomi kampus yang lebih memahami kompetensi dasar bidang-bidang keilmuan yang disasar. Dia pun mengatakan bahwa Satuan Kredit Semester (SKS) sudah cukup menjadi bukti bagi kelulusan mahasiswa.
“Sebenarnya pemenuhan SKS sebagai bukti belajar ilmu-ilmu dasar di tingkat D3 atau S1 sudah mencukupi untuk menentukan kelulusan mahasiswa,” papar Doni.
Lebih lanjut, Doni mengungkapkan bahwa kampus diminta untuk menyesuaikan aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengenai penghapusan skripsi. Dia pun mengatakan kampus bisa menggunakan alternatif penilaian untuk kelulusan mahasiswa.
Baca juga: APTISI Sebut Skripsi Sudah Lama Tak Lagi Jadi Syarat Kelulusan di Negara Maju
“Kampus diminta menyesuaikan selama 2 tahun. Cara menguji kelulusan bisa dengan pembelajaran berbasis proyek mandiri atau kelompok, pembuatan prototipe, atau bentuk-bentuk ujian lain yang relevan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Merdeka Belajar Episode ke-26 diluncurkan dengan dikenalkannya beberapa kebijakan baru di perguruan tinggi.
Salah satunya mahasiswa bisa membuat tugas akhir dalam bentuk bukan hanya skripsi saja melainkan dalam wujud proyek, prototipe, atau bentuk lain yang dikerjakan secara individu maupun kelompok.
“Menghapuskan kewajiban membuat skripsi untuk jenjang S1 menurut saya kebijakan yang selaras dengan praktik umum di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat,” ungkap Doni kepada MNC Portal, Rabu (30/8/2023).
Sehingga, kata Doni, tidak seharusnya mewajibkan pembuatan skripsi sebagai syarat kelulusan. Mengingat level S1 kompetensi pembelajarannya masih generik, umum, dan banyak berupa pengantar ke ilmu-ilmu yang lebih mendalam. “Jadi tidak mewajibkan pembuatan skripsi untuk kelulusan saya rasa relevan,” katanya.
Baca juga: Setuju Skripsi Dihapus, Dosen Unila Beri Catatan Khusus
Namun, Doni mengatakan kebijakan penghapusan skripsi ini harus diserahkan pada otonomi kampus yang lebih memahami kompetensi dasar bidang-bidang keilmuan yang disasar. Dia pun mengatakan bahwa Satuan Kredit Semester (SKS) sudah cukup menjadi bukti bagi kelulusan mahasiswa.
“Sebenarnya pemenuhan SKS sebagai bukti belajar ilmu-ilmu dasar di tingkat D3 atau S1 sudah mencukupi untuk menentukan kelulusan mahasiswa,” papar Doni.
Lebih lanjut, Doni mengungkapkan bahwa kampus diminta untuk menyesuaikan aturan yang tertuang dalam Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengenai penghapusan skripsi. Dia pun mengatakan kampus bisa menggunakan alternatif penilaian untuk kelulusan mahasiswa.
Baca juga: APTISI Sebut Skripsi Sudah Lama Tak Lagi Jadi Syarat Kelulusan di Negara Maju
“Kampus diminta menyesuaikan selama 2 tahun. Cara menguji kelulusan bisa dengan pembelajaran berbasis proyek mandiri atau kelompok, pembuatan prototipe, atau bentuk-bentuk ujian lain yang relevan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Merdeka Belajar Episode ke-26 diluncurkan dengan dikenalkannya beberapa kebijakan baru di perguruan tinggi.
Salah satunya mahasiswa bisa membuat tugas akhir dalam bentuk bukan hanya skripsi saja melainkan dalam wujud proyek, prototipe, atau bentuk lain yang dikerjakan secara individu maupun kelompok.
(nnz)
Lihat Juga :
