Jurusan Kuliah 4 Ketua Umum Korpri, Alumni Lemhanas hingga Ilmu Hukum
Kamis, 21 September 2023 - 14:10 WIB
loading...
Ketua Umum Korpri periode 2015-2020, Zudan Arif Fakrulloh kembali terpilih sebagai Ketua Umum Korpri periode 2022-2007 dalam Munas IX Korpri di Jakarta (29/1/2022). Foto/dok Korpri
A
A
A
JAKARTA - Ini jurusan kuliah para Ketua Umum Korpri yang saat ini identik sebagai organisasi PNS di Indonesia. Membicarakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka tidak bisa dilepaskan dari Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), organisasi profesi yang beranggotakan seluruh PNS baik departemen maupun lembaga pemerintah non-departemen.
Korpri yang berdiri pada tanggal 29 November 1971merupakan organisasi ekstra struktural, yang artinya secara fungsional tidak terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Korpri dibentuk untuk meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri di Indonesia.
Sejak berdiri hingga saat ini, Korpri telah dipimpin sebanyak 4 orang sosok ketua umum yang memiliki latar belakang pendidikan beragam. Artikel kali ini akan membahas jurusan kuliah para Ketua Umum Korpri dari masa ke masa.
Muhammad Feisal Tamin adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) di era Presiden Megawati Sukarnoputri selain juga menjabat sebagai Ketua Umum Korpri periode 1998-2004
Feisal Tamin yang lahir di Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 15 Juni 1941 merintis karier birokrat dari bawah. Pencapaian tertingginya sebagai birokrat adalah saat menjabat Sekretaris Jenderal Departemen/Kementerian Dalam Negeri pada periode 1998 - 1999.
a. Orientation on Public Administration (1963)
b. Bachelor on Art SEP (1964)
c. Sarjana Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik (1967)
d. Lemhanas (KRA XVIII (1985)
e. Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan (2010)
Progo adalah mantan Ketua DPN Korpri periode 2004-2009 dan juga mantan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Progo Nurdjaman terpilih menjadi Ketua Umum DPP Korpri menggantikan Feisal Tami dalam Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke VI di Hotel Sahid Jakarta tahun 2004
Di era kepemimpinan Progo, Korpri mulai berjuang mensejahterakan anggotanya dengan berusaha meningkatkan gaji PNS. Namun kenaikan gaji PNS itu tetap menyesuaikan dengan anggaran pemerintah, termasuk dengan perkembangan ekonom
a. Sarjana Financial Management Trainer dan Local Governement Management and Finance for Senior Official dari The University of Birmingham.
b. Reinventing Government Course dan Sustainable Cities Training Course di Research Triangle Institue, North Carolina, Amerika Serikat
Baca juga: Korpri Klaim ASN yang Tak Netral Jumlahnya Sedikit
Diah Anggraeni, S.H., M.M menjabat sebagai Ketua Umum Korpri periode 2009-2015 menggantikan Progo Nurdjaman. Diah adalah adalah salah satu birokrat wanita yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selama 7 (tujuh) dari 2007 hingga 2014
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Korpri, Diah juga meminta semua anggota Korpri tidak berpolitik. Dirinya selalu menegaskan PNS di seluruh Indonesia harus netral. Kalaupun ada PNS yang ingin berafiliasi dengan partai politik maka dirinya harus mundur dari PNS
Dari berbagai sumber yang ditelusuri tidak ditemukan sumber valid mengenai riwayat pendidikan Diah Anggraeni. Meski demikian dilihat dari gelar yang disematkan di belakang namanya yakni SH dan MM, Diah dipastikan merupakan lulusan sarjana hukum dan juga pascasarjan bidang ekonomi.
Zudan Arif Fakrulloh adalah Ketua Umum Korpri yang terpilih dua kali yakni periode 2015-2020 dan periode 2022-2027). Saat ini Zudan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat sejak 12 Mei 2023 merangkap Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Sebelumnya Zudan juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Korpri, Zudan menargetkan agar organisasi tersebut bisa meningkatkan profesionalisme untuk mensejahterakan anggota Korpri. Selain itu, Zudan juga berencana untuk membentuk struktur organisasi Korpri yang baru untuk menjalankan program-programnya
b. S2 Ilmu Hukum Universutas Diponegoro (1995)
c. Doktor Ilmu Hukum Undip (2001)
Korpri yang berdiri pada tanggal 29 November 1971merupakan organisasi ekstra struktural, yang artinya secara fungsional tidak terlepas dari kedinasan maupun di luar kedinasan. Korpri dibentuk untuk meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri di Indonesia.
Sejak berdiri hingga saat ini, Korpri telah dipimpin sebanyak 4 orang sosok ketua umum yang memiliki latar belakang pendidikan beragam. Artikel kali ini akan membahas jurusan kuliah para Ketua Umum Korpri dari masa ke masa.
Jurusan Kuliah 4 Ketua Umum Korpri
1. Feisal Tamin (1998-2004)
Muhammad Feisal Tamin adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada Kabinet Gotong Royong (2001-2004) di era Presiden Megawati Sukarnoputri selain juga menjabat sebagai Ketua Umum Korpri periode 1998-2004
Feisal Tamin yang lahir di Dompu, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 15 Juni 1941 merintis karier birokrat dari bawah. Pencapaian tertingginya sebagai birokrat adalah saat menjabat Sekretaris Jenderal Departemen/Kementerian Dalam Negeri pada periode 1998 - 1999.
Riwayat pendidikan
a. Orientation on Public Administration (1963)
b. Bachelor on Art SEP (1964)
c. Sarjana Fakultas Sosial Ekonomi dan Politik (1967)
d. Lemhanas (KRA XVIII (1985)
e. Doktor Ilmu Manajemen Pemerintahan (2010)
2. Progo Nurdjaman (2004-2009)
Progo adalah mantan Ketua DPN Korpri periode 2004-2009 dan juga mantan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Progo Nurdjaman terpilih menjadi Ketua Umum DPP Korpri menggantikan Feisal Tami dalam Musyawarah Nasional (Munas) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke VI di Hotel Sahid Jakarta tahun 2004
Di era kepemimpinan Progo, Korpri mulai berjuang mensejahterakan anggotanya dengan berusaha meningkatkan gaji PNS. Namun kenaikan gaji PNS itu tetap menyesuaikan dengan anggaran pemerintah, termasuk dengan perkembangan ekonom
Riwayat pendidikan
a. Sarjana Financial Management Trainer dan Local Governement Management and Finance for Senior Official dari The University of Birmingham.
b. Reinventing Government Course dan Sustainable Cities Training Course di Research Triangle Institue, North Carolina, Amerika Serikat
Baca juga: Korpri Klaim ASN yang Tak Netral Jumlahnya Sedikit
3. Diah Anggraeni (2009-2015)
Diah Anggraeni, S.H., M.M menjabat sebagai Ketua Umum Korpri periode 2009-2015 menggantikan Progo Nurdjaman. Diah adalah adalah salah satu birokrat wanita yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia selama 7 (tujuh) dari 2007 hingga 2014
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Korpri, Diah juga meminta semua anggota Korpri tidak berpolitik. Dirinya selalu menegaskan PNS di seluruh Indonesia harus netral. Kalaupun ada PNS yang ingin berafiliasi dengan partai politik maka dirinya harus mundur dari PNS
Riwayat pendidikan
Dari berbagai sumber yang ditelusuri tidak ditemukan sumber valid mengenai riwayat pendidikan Diah Anggraeni. Meski demikian dilihat dari gelar yang disematkan di belakang namanya yakni SH dan MM, Diah dipastikan merupakan lulusan sarjana hukum dan juga pascasarjan bidang ekonomi.
4. Zudan Arif Fakrulloh (2015-2020 dan 2022-2027)
Zudan Arif Fakrulloh adalah Ketua Umum Korpri yang terpilih dua kali yakni periode 2015-2020 dan periode 2022-2027). Saat ini Zudan menjabat sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat sejak 12 Mei 2023 merangkap Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan sejak 15 Maret 2023. Sebelumnya Zudan juga sempat menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sejak terpilih sebagai Ketua Umum Korpri, Zudan menargetkan agar organisasi tersebut bisa meningkatkan profesionalisme untuk mensejahterakan anggota Korpri. Selain itu, Zudan juga berencana untuk membentuk struktur organisasi Korpri yang baru untuk menjalankan program-programnya
Riwayat pendidikan
a. Sarjana Hukum UNS Solo (1992)b. S2 Ilmu Hukum Universutas Diponegoro (1995)
c. Doktor Ilmu Hukum Undip (2001)
(wyn)
Lihat Juga :
