KBI XII Resmi Ditutup, Hasilkan 4 Rekomendasi Kebijakan untuk Bahasa, Sastra, dan Literasi
Minggu, 29 Oktober 2023 - 20:05 WIB
loading...
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbudristek Aminudin Azis. Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Kongres Bahasa Indonesia (KBI) XII 2023 telah resmi ditutup. Kongres ini menghasilkan 4 rekomendasi untuk pengembangan dan kemajuan bahasa, sastra , dan juga literasi di Indonesia.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbudristek Aminudin Azis mengatakan, rekomendasi hasil KBI XII ini akan diserahkan kepada Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Presiden Joko Widodo.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama hasil ini bisa diserahkan kepada presiden dan dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan ke depan," katanya dalam taklimat media penutupan KBI XII 2023, dikutip Minggu (29/10/2023).
Baca juga: Tentukan Arah Kebijakan Nasional Kebahasaan, Badan Bahasa Gelar KBI XII
KBI XIl merekomendasikan ditetapkannya payung hukum yang lebih tegas dan mengikat untuk menjamin pengelolaan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, bahasa dan sastra asing serta literasi di Indonesia sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Program prioritas nasional ini harus termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dan daerah untuk memperoleh dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan dana nonpemerintah.
1. Tentang bahasa dan sastra Indonesia, KBI XIl merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pemajuan dan pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ditetapkannya rencana induk dan peta jalan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi dengan misi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang melibatkan semua pemangku kepentingan diplomasi Indonesia, baik kementerian, lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan.
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kemendikbudristek Aminudin Azis mengatakan, rekomendasi hasil KBI XII ini akan diserahkan kepada Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dan Presiden Joko Widodo.
"Mudah-mudahan tidak terlalu lama hasil ini bisa diserahkan kepada presiden dan dijadikan bahan pertimbangan untuk kebijakan ke depan," katanya dalam taklimat media penutupan KBI XII 2023, dikutip Minggu (29/10/2023).
Baca juga: Tentukan Arah Kebijakan Nasional Kebahasaan, Badan Bahasa Gelar KBI XII
KBI XIl merekomendasikan ditetapkannya payung hukum yang lebih tegas dan mengikat untuk menjamin pengelolaan bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra daerah, bahasa dan sastra asing serta literasi di Indonesia sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Program prioritas nasional ini harus termaktub dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat dan daerah untuk memperoleh dukungan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan dana nonpemerintah.
4 rekomendasi KBI XIl adalah sebagai berikut:
1. Tentang bahasa dan sastra Indonesia, KBI XIl merekomendasikan ditetapkannya rencana induk dan peta jalan pemajuan dan pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia yang menjadi dasar bagi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan perubahan zaman, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Ditetapkannya rencana induk dan peta jalan internasionalisasi bahasa dan sastra Indonesia secara menyeluruh dan terintegrasi dengan misi diplomasi dan politik luar negeri Indonesia yang melibatkan semua pemangku kepentingan diplomasi Indonesia, baik kementerian, lembaga pemerintah/swasta, maupun perseorangan.
Lihat Juga :
