Bahas POP, Katib Aam PBNU Temui Mendikbud Nadiem Makarim
loading...
A
A
A
JAKARTA - Katib Aam Pengurus Besar Nadlatul Ulama ( PBNU ) KH Yahya Cholil Staquf bertemu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud ) Nadiem Makariem, Kamis (6/8/2020). Selain silaturahmi, pertemuan juga membahas masalah pendidikan di tengah pandemi Covid-19.
“Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut,” kata Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Baca juga: Ketimbang Bikin Gaduh, Rp595 Miliar Dana POP Lebih Baik untuk Internet Gratis)
Menurut Gus Yahya – sapaan akrabnya, dia menemui Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kemendikbud.
Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa (4/8/2020) setelah ada klarifikasi mengenai dua hal. “Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial. Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan,” ujar Gus Yahya. (Baca juga: PGRI Usul Pemerintah Buat Diskresi Kebijakan Pembukaan Sekolah)
Dia menjelaskan, yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. “Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya. Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain misalnya, program afirmasi,” tuturnya.
Yang kedua, lanjut Gus Yahya, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.
“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” tandasnya.
Lihat Juga: Kolaborasi Kemendikbud, KemenPPA, dan Tanoto Foundation untuk Tingkatkan Kemandirian Anak
“Ini silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut,” kata Katib Aam PBNU KH Yahya Cholil Staquf. (Baca juga: Ketimbang Bikin Gaduh, Rp595 Miliar Dana POP Lebih Baik untuk Internet Gratis)
Menurut Gus Yahya – sapaan akrabnya, dia menemui Mendikbud atas persetujuan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi Kemendikbud.
Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa (4/8/2020) setelah ada klarifikasi mengenai dua hal. “Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial. Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan,” ujar Gus Yahya. (Baca juga: PGRI Usul Pemerintah Buat Diskresi Kebijakan Pembukaan Sekolah)
Dia menjelaskan, yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. “Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya. Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain misalnya, program afirmasi,” tuturnya.
Yang kedua, lanjut Gus Yahya, pelaksanaan POP dimulai bulan Januari 2021, sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.
“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaruan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” tandasnya.
Lihat Juga: Kolaborasi Kemendikbud, KemenPPA, dan Tanoto Foundation untuk Tingkatkan Kemandirian Anak
(nbs)