NU Akhirnya Putuskan Tetap Ikut POP Kemendikbud
loading...
A
A
A
JAKARTA - Katib Am PBNU Yahya Cholil Staquf menyatakan, Nahdlatul Ulama (NU) akhirnya memutuskan untuk tetap ikut serta dalam Program Organisasi Penggerak (POP) yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud ).
Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa, 4 Agustus 2020, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal. Kabar bahwa NU akhirnya tetap ikut POP setelah sebelumnya menyatakan mundur, disampaikan Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf setelah melakukan pertemuan dengan Mendikbud Nadiem Makarim di Hotel Dharmawangsa, sesudah acara dialog Mendikbud bersama mantan Mendikbud M Nuh serta rektor-rektor Universitas NU se-Indonesia, Kamis (6/8/2020). (Baca juga: Bahas POP, Katib Aam PBNU Temui Mendikbud Nadiem Makarim)
Menurut Gus Yahya, dia menemui Mendikbud atas persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut POP setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.
Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial. “Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan”, kata Gus Yahya. (Baca juga: Ketimbang Bikin Gaduh, Rp595 Miliar Dana POP Lebih Baik untuk Internet Gratis)
Dalam program tersebut, hal yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya.
Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi.
Kedua, bahwa pelaksanaan POP dimulai Januari 2021 yang akan datang sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.
“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaharuan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” tuturnya.
Pertemuan dengan Mendikbud tersebut juga dalam rangka silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. "Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Sebelumnya, Ketua LP Ma’arif NU PBNU Z Arifin Junaidi mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud tahun ini. Selain memutuskan untuk tidak mengikuti POP tahun ini, dalam pernyataan sikapnya, LP Ma’arif NU PBNU juga meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan.
”LP Ma’arif PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan, setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP,” tutur Arifin Junaidi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
Menurutnya, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma’arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung. Kendati begitu, tahun ini LP Ma’arif NU PBNU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta inovasi pendidikan secara mandiri. ”Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma’arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma’arif NU PBNU dalam daftar POP tahun ini,” pungkasnya.
Keputusan itu diambil dalam rapat di PBNU pada Selasa, 4 Agustus 2020, setelah ada klarifikasi mengenai dua hal. Kabar bahwa NU akhirnya tetap ikut POP setelah sebelumnya menyatakan mundur, disampaikan Gus Yahya, sapaan akrab Yahya Cholil Staquf setelah melakukan pertemuan dengan Mendikbud Nadiem Makarim di Hotel Dharmawangsa, sesudah acara dialog Mendikbud bersama mantan Mendikbud M Nuh serta rektor-rektor Universitas NU se-Indonesia, Kamis (6/8/2020). (Baca juga: Bahas POP, Katib Aam PBNU Temui Mendikbud Nadiem Makarim)
Menurut Gus Yahya, dia menemui Mendikbud atas persetujuan Rais Am dan Ketua Umum PBNU untuk menyampaikan keputusan bahwa NU tetap ikut POP setelah ada klarifikasi mengenai dua hal.
Pertama, bahwa POP bukan program yang bersifat akar rumput, tapi lebih bersifat laboratorial. “Memang sudah ada klarifikasi dari Mendikbud sebelumnya bahwa dengan POP ini sebenarnya Kemendikbud hanya bermaksud membeli model inovasi dari berbagai pihak yang menawarkan gagasan”, kata Gus Yahya. (Baca juga: Ketimbang Bikin Gaduh, Rp595 Miliar Dana POP Lebih Baik untuk Internet Gratis)
Dalam program tersebut, hal yang diukur adalah kelayakan gagasan dan perencanaan eksekusinya. Pihak mana pun bisa ikut tanpa harus bergantung pada ukuran organisasi atau keluasan konstituennya.
Untuk menyentuh akar rumput, termasuk warga NU, Kemendikbud menyiapkan sejumlah program lain, misalnya, program afirmasi.
Kedua, bahwa pelaksanaan POP dimulai Januari 2021 yang akan datang sehingga ada waktu yang cukup untuk menuntaskan pelaksanaan program sepanjang tahun depan.
“Kami mendukung upaya Mendikbud untuk mengambil langkah-langkah kongkret sebagai jalan keluar dari kesulitan-kesulitan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Kami juga mendukung upaya-upaya pembaharuan untuk memperbaiki kapasitas sistem pendidikan kita dalam menjawab tantangan masa depan. Tentu saja sambil tetap kritis terhadap kekurangan-kekurangan yang ada,” tuturnya.
Pertemuan dengan Mendikbud tersebut juga dalam rangka silaturahmi untuk mengurai kekusutan komunikasi yang sempat terjadi. "Dalam suasana prihatin akibat pandemi dan masyarakat sangat membutuhkan jalan keluar dari berbagai kesulitan, sangat tidak elok kalau kontroversi yang tidak substansial dibiarkan berlarut-larut,” katanya.
Sebelumnya, Ketua LP Ma’arif NU PBNU Z Arifin Junaidi mengatakan, pihaknya memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud tahun ini. Selain memutuskan untuk tidak mengikuti POP tahun ini, dalam pernyataan sikapnya, LP Ma’arif NU PBNU juga meminta kepada Kemendikbud untuk mematangkan konsep POP dan menunda pelaksanaannya tahun depan.
”LP Ma’arif PBNU mempertimbangkan untuk bergabung dalam POP tahun depan, setelah mempelajari dan mencermati revisi konsep POP,” tutur Arifin Junaidi dalam keterangan tertulis, Selasa (4/8/2020).
Menurutnya, apabila Kemendikbud memaksakan POP dilaksanakan tahun ini maka LP Ma’arif NU PBNU menyatakan tidak bergabung. Kendati begitu, tahun ini LP Ma’arif NU PBNU tetap melaksanakan peningkatan kapasitas kepala sekolah dan guru, serta inovasi pendidikan secara mandiri. ”Karena dilaksanakan secara mandiri maka LP Ma’arif NU PBNU meminta kepada Kemendikbud untuk tidak mencantumkan LP Ma’arif NU PBNU dalam daftar POP tahun ini,” pungkasnya.
(nbs)