Mahfud MD Mengisi Kuliah Umum Tentang Demokrasi di Unand
Jum'at, 17 November 2023 - 11:43 WIB
loading...
Calon Wakil Presiden, (Cawapres) Mahfud MD mengisi kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) tentang demokrasi. Foto/Aldhi Chandra.
A
A
A
JAKARTA - Calon Wakil Presiden, ( Cawapres ) Mahfud MD mengisi kuliah umum di Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat pada Kamis (16/11/2023). Mahfud menegaskan kegiatan kuliah umumnya tersebut bukanlah bentuk politik praktis.
"Kuliah umum saya ini adalah kegiatan reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis," kata Mahfud MD di hadapan para civitas akademik dan mahasiswa.
Mahfud memberikan kuliah umum kepada civitas academika dan para mahasiswa Unand dengan mengusung tema "Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat"
Cawapres dari Ganjar Pranowo itu kemudian menegaskan kuliah umum tersebut sama sekali bukan ajang kampanye untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Ganjar Pranowo: Fokus Utama Saya Pendidikan dan Kesehatan
"Di sini tidak ada kuliah untuk pemilu, tetapi ini kuliah tentang pemilu" ungkapnya.
Mahfud mengatakan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat, penting untuk menyampaikan materi kuliah pemilu kepada masyarakat, termasuk mahasiswa.
Apalagi dengan sejarah Indonesia yang didirikan oleh banyak tokoh, termasuk para tokoh dari Sumatera Barat yang ikut merumuskan ideologi dan peraturan negara. Melalui ide mereka, Indonesia dibangun sebagai negara kesatuan yang menganut sistem dan mekanisme demokrasi.
Mahfud mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa besar atas berdirinya Indonesia, di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, selain itu ada juga Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan juga Mohammad Yamin.
Kemudian, Mahfud MD, menceritakan pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melakukan voting untuk memilih konsep negara apakah negara demokrasi atau monarki atau kerajaan.
Baca juga: Profil Masa Muda Mahfud MD, Ini Jejak Kariernya Sebelum Jadi Cawapres Ganjar
“Sebelumnya ada perdebatan panjang memilih demokrasi atau kerajaan. Lalu dihasilkanlah bentuk negara kita adalah demokrasi yang fondasinya diletakkan oleh Bapak-Bapak bangsa kita,” ungkap Mahfud MD.
Mahfud menyebut fondasi demokrasi yang telah diletakkan para pendiri bangsa itu harus dijaga oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan cara memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan bermartabat.
Mahfud menjelaskan demokrasi yang baik akan berjalan apabila didampingi nomokrasi. Defenisi nomokrasi yang dijelaskan oleh sang Profesor Hukum ini adalah adanya kedaulatan hukum. Karena menurut Mahfud, tanpa kedaulatan hukum, demokrasi akan menjadi liar dengan kekuatan fisik dan kekuatan uang.
“Demokrasi berjalan baik bila didampingi dengan nomokrasi. Tanpa kedaulatan hukum, demokrasi akan liar karena kekuatan fisik dan kekuatan uang. Kalau nomokrasi tanpa demokrasi, hukum jadi elitis,” ungkap Mahfud.
Khusus untuk Pemilu 2024 ini, Mahfud MD menginginkan aturan hukum yang harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Ia melanjutkan, penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP harus adil dan netra;.
“Aparat pemerintah harus netral, siapa itu? TNI, Polri, ASN. Tidak boleh ada yang memihak ke salah satunya karena itu melanggar UU No 17 Tahun 2007 tentang Pemilu. Masalahnya, pemilu itu sering diwarnai kecurangan-kecurangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu itu jadi ternoda,” jelas Mahfud menambahkan.
"Kuliah umum saya ini adalah kegiatan reguler dan rutin, bukan kuliah politik praktis," kata Mahfud MD di hadapan para civitas akademik dan mahasiswa.
Mahfud memberikan kuliah umum kepada civitas academika dan para mahasiswa Unand dengan mengusung tema "Mewujudkan Pemilu 2024 yang Demokratis dan Bermartabat"
Cawapres dari Ganjar Pranowo itu kemudian menegaskan kuliah umum tersebut sama sekali bukan ajang kampanye untuk menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca juga: Ganjar Pranowo: Fokus Utama Saya Pendidikan dan Kesehatan
"Di sini tidak ada kuliah untuk pemilu, tetapi ini kuliah tentang pemilu" ungkapnya.
Mahfud mengatakan, untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan bermartabat, penting untuk menyampaikan materi kuliah pemilu kepada masyarakat, termasuk mahasiswa.
Apalagi dengan sejarah Indonesia yang didirikan oleh banyak tokoh, termasuk para tokoh dari Sumatera Barat yang ikut merumuskan ideologi dan peraturan negara. Melalui ide mereka, Indonesia dibangun sebagai negara kesatuan yang menganut sistem dan mekanisme demokrasi.
Mahfud mencontohkan tokoh-tokoh besar asal Ranah Minang yang berjasa besar atas berdirinya Indonesia, di antaranya Wakil Presiden pertama RI Mohammad Hatta, selain itu ada juga Syafruddin Prawiranegara, Sutan Syahrir, Tan Malaka, dan juga Mohammad Yamin.
Kemudian, Mahfud MD, menceritakan pada saat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) melakukan voting untuk memilih konsep negara apakah negara demokrasi atau monarki atau kerajaan.
Baca juga: Profil Masa Muda Mahfud MD, Ini Jejak Kariernya Sebelum Jadi Cawapres Ganjar
“Sebelumnya ada perdebatan panjang memilih demokrasi atau kerajaan. Lalu dihasilkanlah bentuk negara kita adalah demokrasi yang fondasinya diletakkan oleh Bapak-Bapak bangsa kita,” ungkap Mahfud MD.
Mahfud menyebut fondasi demokrasi yang telah diletakkan para pendiri bangsa itu harus dijaga oleh masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan cara memastikan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan bermartabat.
Mahfud menjelaskan demokrasi yang baik akan berjalan apabila didampingi nomokrasi. Defenisi nomokrasi yang dijelaskan oleh sang Profesor Hukum ini adalah adanya kedaulatan hukum. Karena menurut Mahfud, tanpa kedaulatan hukum, demokrasi akan menjadi liar dengan kekuatan fisik dan kekuatan uang.
“Demokrasi berjalan baik bila didampingi dengan nomokrasi. Tanpa kedaulatan hukum, demokrasi akan liar karena kekuatan fisik dan kekuatan uang. Kalau nomokrasi tanpa demokrasi, hukum jadi elitis,” ungkap Mahfud.
Khusus untuk Pemilu 2024 ini, Mahfud MD menginginkan aturan hukum yang harus dilaksanakan secara adil tanpa pandang bulu. Ia melanjutkan, penyelenggara Pemilu yakni KPU, Bawaslu dan DKPP harus adil dan netra;.
“Aparat pemerintah harus netral, siapa itu? TNI, Polri, ASN. Tidak boleh ada yang memihak ke salah satunya karena itu melanggar UU No 17 Tahun 2007 tentang Pemilu. Masalahnya, pemilu itu sering diwarnai kecurangan-kecurangan dan manipulasi sehingga hasil pemilu itu jadi ternoda,” jelas Mahfud menambahkan.
(nnz)
Lihat Juga :
