Pembukaan Sekolah di Zona Kuning Terlalu Berisiko bagi Siswa
loading...
Simulasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi dilakukan di 21 SMP di Kota Pahlawan. SINDOnews/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Rencana pemerintah membuka sekolah tatap muka di zona kuning menuai polemik. Ada risiko besar yang harus dihadapi anak-anak, guru, dan tenaga kependidikan.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan ada keterangan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengenai anak yang terinfeksi Covid-19 itu punya akibat fatal bagi kesehatannya.
Jika anak-anak itu sembuh, menurutnya, ada kerusakan pada paru-parunya. Rencana pembukaan sekolah di zona kuning dengan protokol kesehatan yang ketat mungkin sebuah terobosan di tengah banyaknya masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ). (Baca juga: FSGI: Pemerintah Harus Bangun Jaringan Internet di Seluruh Daerah untuk PJJ )
“Tetapi berisiko, pertaruhannya kesehatan peserta didik dan para pendidik. Sekarang mau dikorbankan atau bagaimana. Kalau seperti ini simalakama, pilihannya serba sulit,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (6/8/2020).
FSGI pernah melakukan survei mengenai kesiapan sekolah-sekolah untuk melakukan KBM tatap muka. Hasilnya, sekolah-sekolah keberatan atau tidak sanggup dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan.
Dia memaparkan sekolah yang akan melaksanakan KBM tatap muka itu harus membeli thermo gun, membuat wastafel, menyediakan sabun dan hand sanitizer, dan masker. Penggunaan masker itu harus diganti setiap hari. Jika tidak, malah akan berbahaya bagi kesehatan. (Baca juga: Menteri Agama Bolehkan Madrasah Belajar Tatap Muka )
“Misal ini, bagi orang tua yang mempunyai rezeki banyak dan mampu membelikan masker yang lebih bagus. Ada temannya mengatakan maskermu bagus, coba pinjam. Kalau seandainya terjadi seperti itu bahaya,” tuturnya.
Sekolah memang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, besarannya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan dalam jangka waktu panjang.
Heru mengungkapkan dalam sebuah diskusi perwakilan sekolah swasta terkemuka di Jakarta menyatakan tidak memiliki anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan. Untuk melaksanakan KBM tatap muka, menurutnya, sekolah harus melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) kepada para guru dan seluruh stafnya.
Selain itu, sekolah dan para orang tua harus memastikan kondisi anak sehat atau bebas dari COVID-19. “Itu biaya yang tinggi. Sementara itu, penghasilan orang tua banyak (terpukul) karena kondisi ekonominya sedang seperti ini,” pungkasnya.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan ada keterangan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) mengenai anak yang terinfeksi Covid-19 itu punya akibat fatal bagi kesehatannya.
Jika anak-anak itu sembuh, menurutnya, ada kerusakan pada paru-parunya. Rencana pembukaan sekolah di zona kuning dengan protokol kesehatan yang ketat mungkin sebuah terobosan di tengah banyaknya masalah pembelajaran jarak jauh (PJJ). (Baca juga: FSGI: Pemerintah Harus Bangun Jaringan Internet di Seluruh Daerah untuk PJJ )
“Tetapi berisiko, pertaruhannya kesehatan peserta didik dan para pendidik. Sekarang mau dikorbankan atau bagaimana. Kalau seperti ini simalakama, pilihannya serba sulit,” ujarnya saat dihubungi SINDOnews, Kamis (6/8/2020).
FSGI pernah melakukan survei mengenai kesiapan sekolah-sekolah untuk melakukan KBM tatap muka. Hasilnya, sekolah-sekolah keberatan atau tidak sanggup dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan.
Dia memaparkan sekolah yang akan melaksanakan KBM tatap muka itu harus membeli thermo gun, membuat wastafel, menyediakan sabun dan hand sanitizer, dan masker. Penggunaan masker itu harus diganti setiap hari. Jika tidak, malah akan berbahaya bagi kesehatan. (Baca juga: Menteri Agama Bolehkan Madrasah Belajar Tatap Muka )
“Misal ini, bagi orang tua yang mempunyai rezeki banyak dan mampu membelikan masker yang lebih bagus. Ada temannya mengatakan maskermu bagus, coba pinjam. Kalau seandainya terjadi seperti itu bahaya,” tuturnya.
Sekolah memang mendapatkan dana bantuan operasional sekolah (BOS). Namun, besarannya tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan protokol kesehatan dalam jangka waktu panjang.
Heru mengungkapkan dalam sebuah diskusi perwakilan sekolah swasta terkemuka di Jakarta menyatakan tidak memiliki anggaran untuk memenuhi protokol kesehatan. Untuk melaksanakan KBM tatap muka, menurutnya, sekolah harus melakukan tes polymerase chain reaction (PCR) kepada para guru dan seluruh stafnya.
Selain itu, sekolah dan para orang tua harus memastikan kondisi anak sehat atau bebas dari COVID-19. “Itu biaya yang tinggi. Sementara itu, penghasilan orang tua banyak (terpukul) karena kondisi ekonominya sedang seperti ini,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
