5 Sekolah Kedinasan yang Gratis dan Langsung Kerja Jadi PNS, Masa Depan Jelas

JAKARTA - Ini 5 sekolah kedinasan yang gratis dan langsung kerja jadi PNS. Berminat mendaftar di sekolah kedinasan dengan status lulusannya menjadi PNS? Sekolah kedinasan adalah perguruan tinggi kedinasan di bawah naungan lembaga pemerintah baik itu kementerian maupun lembaga.

Ada beberapa sekolah kedinasan yang gratis karena ditanggung oleh pemerintah. Sekolah kedinasan yang bisa langsung kerja ini karena berstatus ikatan dinas alias bisa diangkat menjadi PNS. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut 5 sekolah kedinasan gratis dan bisa langsung bekerja menjadi PNS

5 Sekolah Kedinasan yang Gratis dan Langsung Kerja

1. Politeknik Statistika STIS

Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan di lingkungan Badan Pusat Statistik (BPS). Sekolah kedinasan ini sudah berdiri sejak tahun 1958. STIS juga masuk dalam daftar sekolah kedinasan gratis dan langsung kerja menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan BPS.

Lulusan D3 STIS bakal diangkat sebagai calon aparatur sipil negara (CASN) golongan II/C di BPS di seluruh Indonesia. Sementara itu, lulusan D4 STIS akan diangkat menjadi CASN golongan III/A dan dapat ditugaskan di BPS, kementerian, lembaga, atau instansi lainnya di seluruh Indonesia. STIS menyediakan empat prodi yakni D3 Statistika, D4 Statistika, dan D4 Komputasi Statistik.

2. Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

STIN adalah sekolah kedinasan milik Badan Intelijen Negara (BIN) yang menyelenggarakan pendidikan akademik di bidang intelijen. Siswa yang lolos menjadi taruna taruni STIN bisa merasakan benefit berupa sekolah gratis.

Baca juga: Perbedaan Sekolah Kedinasan Ikatan Dinas dengan Sekolah Kedinasan Non Ikatan Dinas

Dalam praktiknya, taruna taruni dipersiapkan sebagai personal intelijen negara untuk menjaikan intelijen secara tepat, cepat, dan akurat. STIN memiliki beberapa prodi S1, yakni Agen Intelijen, Teknologi Intelijen, Cyber Intelijen, dan Ekonomi Intelijen. STIN juga membuka program pascasarjana untuk jenjang S2 dan S3 sebanyak enam prodi.

3. STMKG

STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merupakan sekolah kedinasan milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Siswa yang lolos masuk ke STMKG juga bisa menikmati benefit sekolah gratis.

Keuntungan bersekolah di STMKG adalah diangkat menjadi ASN golongan 3A dan mendapat pelatihan semi militer untuk meningkatkan kedisplinan. STMKG punya beberapa empat prodi, yakni D4 Meteorologi, D4 Klimatologi, D4 Geofisika, dan D4 Instrumentasi.

4. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN

STAN adalah sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). STAN termasuk sekolah kedinasan paling diminati karena berbagai keuntungan yang diberikan. Mulai dari sekolah gratis hingga lulus bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan kerja Kemenkeu.

Pendidikan program diploma yang diselenggarakan STAN bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli di bidang keuangan negara. Lulusan PKN STAN diharapkan mempunyai keahlian tertentu, seperti akuntansi, perpajakan, pajak bumi dan bangunan, kebendaharaan negara, termasuk kepabean dan cukai.

PKN STAN menyediakan beberapa program studi (prodi), yakni:

• D4 Akuntansi Sektor Publik

• D4 Manajemen Keuangan Negara

• D4 Manajemen Aset Publik

• D3 Akuntansi

• D3 Pajak

• D3 PBB/Penilai

• D3 Kepabean dan Cukai

• D3 Kebendaharaan Negara

• D3 Manajemen Aset.

5. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

IPDN juga masuk dalam daftar sekolah kedinasan paling diminati tiap tahunnya. Hal ini tak terlepas dari keuntungan yang diberikan IPDN bagi siswa yang berhasil lolos menjadi praja IPDN.

IPDN merupakan sekolah kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). IPDN memiliki tiga fakultas, yakni Fakultas Politik Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan, dan Fakultas Perlindungan Masyarakat.

IPDN memiliki kampus pusat di Jatinangor di Sumedang Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Setelah menyelesaikan studi, praja IPDN lulus, mereka dapat mengisi formasi PNS di lingkungan pemerintahan, baik di kementerian atau pemerintah daerah.