Ketua Komisi X DPR: Pendidik Harus Dipandang sebagai Investasi Bukan Beban Negara
loading...
Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda (kiri), mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta Jawa Barat, Sabtu (25/11/2023). Foto/Ist
A
A
A
PURWAKARTA - Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024 masih diwarnai dengan cerita sedih tentang belum sejahteranya kehidupan para pendidik di tanah air. Kondisi ini terjadi karena cara pandang yang menempatkan guru sebagai beban daripada investasi negara.
“Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban daripada investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta, Sabtu (25/11/2023).
Huda mengungkapkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi. Pertama hampir 12 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kedua upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun berjalan lamban. “Sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air,” katanya.
Baca juga: Peningkatan Kompetensi Guru Juga Harus Sentuh Guru Honorer
Kesalahan cara pandang pemerintah tersebut, kata Huda, berimbas berlarutnya upaya meningkatkan kualitas pendidik di tanah air. Situasi ini memberikan efek domino terhadap sulitnya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
“Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kualitas dan mutu pendidikan kita dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia jika guru sebagai pilar utama pendidikan masih bergelut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” katanya.
Politisi PKB ini mengungkapkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN setiap tahun, harusnya bisa menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Hanya saja dalam praktiknya anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.
“20% APBN itu cukup besar. Tahun ini saja anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp612,2 triliun lalu tahun depan meningkat menjadi Rp660,8 triliun. Dengan anggaran sebesar itu jika guru menjadi prioritas kebijakan maka saya yakin persoalan kesejahteraan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia bisa terselesaikan,” katanya.
“Jika pengeluaran negara untuk para pendidik masih dipandang sebagai beban daripada investasi, maka upaya meningkatkan kualitas guru termasuk kesejahteraan hidup mereka tidak akan bisa diwujudkan dalam waktu dekat,” ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda, saat mendampingi Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dalam Peringatan Hari Guru di Purwakarta, Sabtu (25/11/2023).
Huda mengungkapkan ada beberapa indikasi yang menunjukkan jika negara masih melihat guru sebagai beban dibandingkan investasi. Pertama hampir 12 tahun terakhir pemerintah melakukan moratorium pengangkatan guru sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kedua upaya untuk mengangkat guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pun berjalan lamban. “Sikap pemerintah daerah yang kurang responsif dalam mendorong sertifikasi guru juga menjadi indikator nyata jika mereka melihat guru ini sebagai beban daripada investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air,” katanya.
Baca juga: Peningkatan Kompetensi Guru Juga Harus Sentuh Guru Honorer
Kesalahan cara pandang pemerintah tersebut, kata Huda, berimbas berlarutnya upaya meningkatkan kualitas pendidik di tanah air. Situasi ini memberikan efek domino terhadap sulitnya meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air.
“Bagaimana bisa mengejar ketertinggalan kualitas dan mutu pendidikan kita dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia jika guru sebagai pilar utama pendidikan masih bergelut dengan masalah pemenuhan kebutuhan dasar mereka,” katanya.
Politisi PKB ini mengungkapkan dengan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN setiap tahun, harusnya bisa menjadi katalisator penyelesaian masalah kesejahteraan guru. Hanya saja dalam praktiknya anggaran pendidikan belum sepenuhnya untuk fungsi pendidikan.
“20% APBN itu cukup besar. Tahun ini saja anggaran pendidikan tercatat sebesar Rp612,2 triliun lalu tahun depan meningkat menjadi Rp660,8 triliun. Dengan anggaran sebesar itu jika guru menjadi prioritas kebijakan maka saya yakin persoalan kesejahteraan hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia pendidik di Indonesia bisa terselesaikan,” katanya.
(wyn)
Lihat Juga :
