Banyak Ponpes Mati Suri, Pemerintah Harus Bangkitkan Pendidikan Pesantren

CIANJUR - Wakil Ketua MPR Syarief Hasan meminta pemerintah membantu kesulitan pondok pesantren (Ponpes) yang tersebar di daerah terkait penanganan dampak pandemi COVID-19 . Selama ini, kontribusi ponpes dalam mencerdaskan anak bangsa sangat signifikan.

"Saya melihat, begitu banyak konstribusi pesantren bagi bangsa Indonesia. Selain dalam menyiarkan agama Islam, dalam hal pendidikan, pesantren juga ikut mencerdaskan anak-anak generasi penerus kita," kata Syarief Hasan usai acara Temu Tokoh Nasional, di Ponpes Nurul Hidayah Al-Khodijiyyah, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Sabtu (8/8/2020). (Baca juga: Syarief Hasan: Jangan Ragukan Jiwa Pancasila Para Santri )

Hadir dalam acara tersebut, Pimpinan Ponpes KH. Denny Ramdhani, Ketua MUI Cianjur KH. Ahmad Yani, Jajaran Dewan Kesenian Cianjur, para tokoh masyarakat desa, dan 500 santriwan- santriwati Ponpes.

Syarief melihat begitu besarnya kiprah ponpes kepada masyarakat Indonesia, maka ketika bangsa ini terdampak pandemi COVID-19, sudah semestinya negara hadir melakukan berbagai kebijakan dan langkah-langkah riil guna membantu ponpes bangkit dari dampak berat akibat pandemi.

"Saya melihat kita perlu memberikan akselerasi akses yang lebih besar. Untuk itu, saya akan cek di Kementerian Agama, apa aja sih program-program yang bisa diberikan kepada pesantren, agar lembaga keagamaan ini bisa lebih giat dalam hal melaksanakan kegiatan pendidikan pada saat pandemi COVID-19 ini. (Baca juga: AHY Posting Foto Bareng Prabowo, Netizen Sebut Pasangan Ideal 2024 )

Politisi dari Partai Demokrat ini juga menyoroti soal pendidikan secara daring atau online yang selama ini dilakukan lembaga pendidikan. Menurutnya, pendidikan secara daring banyak kekurangan dan sistemnya juga harus diperbaiki.

"Kita kan tahu tidak semua anak-anak itu punya HP, laptop, dan alat daring lainnya. Termasuk wifi dan kuota internet punya atau tidak, banyak blank spot. Saya tahu pasti dan itu harus menjadi perhatian serius pemerintah," ungkapnya.

Syarief Hasan juga mengingatkan pemerintah tentang biaya pendidikan secara online yang tidak sedikit. Dia mencontohkan, setiap siswa yang mengikuti pendidikan daring minimal harus memiliki kuota internet dan gawai. Tanpa itu, siswa tidak akan bisa mengikuti pelajaran.

"Itu juga harus menjadi perhatian pemerintah. Bayangkan saja kalau setiap murid harus mengeluarkan Rp200 ribu per bulan, itu dari mana uangnya. iya kan? itu harus secepatnya kita sikapi. Saya rasa stimulus untuk dunia pendidikan sangat perlu," tambahnya.

Pihaknya selaku wakil rakyat mengaku memiliki tanggung jawab membantu dunia pendidikan. "Saya rasa, bencana ini adalah tanggung jawab kita semua sebagai satu bangsa termasuk MPR. Untuk itulah, kami terus mendorong dan mendukung segala upaya pemerintah dalam mengatasi, serta melakukan berbagai koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dampak kepada masyarakat bisa segera teratasi," ujarnya.