Hakteknas, PKS Nilai Pemerintah Kurang Serius Tangani Riset dan Inovasi
Senin, 10 Agustus 2020 - 11:29 WIB
loading...
A
A
A
Mulyanto menilai Perpres terkait BRIN ini sudah sangat mendesak. Tanpa ada kejelasan bentuk kelembagaan dikhawatirkan akan mengganggu kegiatan riset yang selama ini berjalan. Program riset dan inovasi yang sudah direncanakan terancam tidak terlaksana karena tidak jelasnya aspek kelembagaan. Mulyanto menambahkan, penundaan ini mencerminkan pemerintah tidak punya political will untuk membangun inovasi nasional.
Menurut dia, seharusnya sesuai fatsun yang ada, pemerintah tidak menunda selama ini. Ini tentu menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional. Karena itu di kalangan peneliti senior, muncul kegamangan mengenai ketidakjelasan eksistensi lembaga mereka, termasuk kesan politisasi lembaga inovasi. Terkait dengan anggaran litbang, Mulyanto juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah tersebut.
Untuk riset vaksin Covid-19, misalnya, melalui Konsorsium Riset Nasional, ternyata hanya dialokasikan dana litbang sekitar 20-an miliar. "Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dana pengembangan vaksin Covid-19 dari Sinovac. Karenanya jangan heran kalau akhirnya nanti bangsa ini merogoh kocek triliunan rupiah untuk membeli vaksin impor dari China itu. Kita masih senang menjadi bangsa pembeli, ketimbang bangsa pembuat," ujar Mulyanto.
Sementara itu, lanjut dia, tantangan pembangunan semakin lama semakin berat dan peran riset-inovasi menjadi semakin vital. Dia mengatakan, medan kompetisi produksi telah bergeser dari keunggulan SDA (comparative advantage) menuju pada keunggulan bersaing (competitive advantage).
Dia berpendapat, nilai tambah dan daya saing produk sangat dipengaruhi oleh sentuhan teknologi dan inovasi. Karena itu, kata dia, jangan heran kalau yang terjadi adalah de-industrialisasi dini. "Hal ini disebabkan sektor industri kita terus merosot, kalah bersaing untuk ekspor. Pemerintah seharusnya serius membenahi soal ini. Jangan untuk mengurusi kelembagaan BRIN saja, sudah lebih dari 8 bulan masih terlantar. Ini kan aneh," kata Mulyanto.
Menurut dia, seharusnya sesuai fatsun yang ada, pemerintah tidak menunda selama ini. Ini tentu menghambat kerja pembangunan riset dan inovasi nasional. Karena itu di kalangan peneliti senior, muncul kegamangan mengenai ketidakjelasan eksistensi lembaga mereka, termasuk kesan politisasi lembaga inovasi. Terkait dengan anggaran litbang, Mulyanto juga menyoroti lemahnya dukungan pemerintah tersebut.
Untuk riset vaksin Covid-19, misalnya, melalui Konsorsium Riset Nasional, ternyata hanya dialokasikan dana litbang sekitar 20-an miliar. "Ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dana pengembangan vaksin Covid-19 dari Sinovac. Karenanya jangan heran kalau akhirnya nanti bangsa ini merogoh kocek triliunan rupiah untuk membeli vaksin impor dari China itu. Kita masih senang menjadi bangsa pembeli, ketimbang bangsa pembuat," ujar Mulyanto.
Sementara itu, lanjut dia, tantangan pembangunan semakin lama semakin berat dan peran riset-inovasi menjadi semakin vital. Dia mengatakan, medan kompetisi produksi telah bergeser dari keunggulan SDA (comparative advantage) menuju pada keunggulan bersaing (competitive advantage).
Dia berpendapat, nilai tambah dan daya saing produk sangat dipengaruhi oleh sentuhan teknologi dan inovasi. Karena itu, kata dia, jangan heran kalau yang terjadi adalah de-industrialisasi dini. "Hal ini disebabkan sektor industri kita terus merosot, kalah bersaing untuk ekspor. Pemerintah seharusnya serius membenahi soal ini. Jangan untuk mengurusi kelembagaan BRIN saja, sudah lebih dari 8 bulan masih terlantar. Ini kan aneh," kata Mulyanto.
(cip)
