Dianggap Alternatif, Kurikulum Darurat Harus Miliki Target yang Jelas
loading...
Sejumlah murid mengikuti proses belajar mengajar dengan tatap muka di ruangan terbuka. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi X DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal menyatakan, Kurikulum Darurat dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim memang perlu menjadi alternatif dalam menyikapi Pademi COVID-19 yang dipastikan masih akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
"Kurikulum itu harus mempunyai fokus dan target yang jelas agar mudah diterjemahkan di lapangan, baik oleh guru dan sekolah maupun oleh peserta didik dan wali murid," tutur Illiza kepada wartawan, Senin (10/8/2020). (Baca juga: Alhamdulillah, Pekan Ini Kemenag Salurkan Rp2,599 T untuk 21.173 Pesantren )
Menurutnya, kurikulum darurat tersebut juga harus membuat penilaian akhir terhadap siswa lebih fleksibel. Ia meminta agar sekolah dan guru diberikan kebebasan dalam memberikan penilaian bagi para murid. Maka, kreativitas guru juga perlu ditingkatkan untuk merespon situasi yang tidak normal atau darurat tersebut.
Selain itu, lanjut Politikus PPP ini menyatakan, kurikulum darurat juga harus tetap memastikan siswa memiliki kompetensi dasar dan memperhatikan pembentukan karakter siswa.
"Dan secara prinsip, perubahan yang terjadi dalam jangka waktu singkat akibat kurikulum darurat ini perlu dimaklumi oleh semua pihak," ujarnya. (Baca juga: KPAI Nilai Mendikbud Tak Tegas Terkait Kurikulum Darurat )
Menurut dia, di tengah keterbatasan Kurikulum Darurat tersebut, pihaknya berharap kebijakan ini bisa menjadi awal bagi kemendibud untuk mengevaluasi carut-marut sistem pendidikan kita selama ini. Ia menekankan, Kemendikbud harus memperhatikan semua masukan baik dari hasil Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan masuk dari berbagai stakeholder lain untuk untuk bisa merumuskan sistem pendidikan 'new era' atau era baru di tengah pademi ini.
"Kemendikbud juga harus memperhatikan kesenjangan infrastruktur antar daerah, terutama daerah dan pusat serta daerah tertinggal dengan perkotaan dalam menyusun dan menerapkan kurikulum darurat tersebut," tandasnya.
"Kurikulum itu harus mempunyai fokus dan target yang jelas agar mudah diterjemahkan di lapangan, baik oleh guru dan sekolah maupun oleh peserta didik dan wali murid," tutur Illiza kepada wartawan, Senin (10/8/2020). (Baca juga: Alhamdulillah, Pekan Ini Kemenag Salurkan Rp2,599 T untuk 21.173 Pesantren )
Menurutnya, kurikulum darurat tersebut juga harus membuat penilaian akhir terhadap siswa lebih fleksibel. Ia meminta agar sekolah dan guru diberikan kebebasan dalam memberikan penilaian bagi para murid. Maka, kreativitas guru juga perlu ditingkatkan untuk merespon situasi yang tidak normal atau darurat tersebut.
Selain itu, lanjut Politikus PPP ini menyatakan, kurikulum darurat juga harus tetap memastikan siswa memiliki kompetensi dasar dan memperhatikan pembentukan karakter siswa.
"Dan secara prinsip, perubahan yang terjadi dalam jangka waktu singkat akibat kurikulum darurat ini perlu dimaklumi oleh semua pihak," ujarnya. (Baca juga: KPAI Nilai Mendikbud Tak Tegas Terkait Kurikulum Darurat )
Menurut dia, di tengah keterbatasan Kurikulum Darurat tersebut, pihaknya berharap kebijakan ini bisa menjadi awal bagi kemendibud untuk mengevaluasi carut-marut sistem pendidikan kita selama ini. Ia menekankan, Kemendikbud harus memperhatikan semua masukan baik dari hasil Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan masuk dari berbagai stakeholder lain untuk untuk bisa merumuskan sistem pendidikan 'new era' atau era baru di tengah pademi ini.
"Kemendikbud juga harus memperhatikan kesenjangan infrastruktur antar daerah, terutama daerah dan pusat serta daerah tertinggal dengan perkotaan dalam menyusun dan menerapkan kurikulum darurat tersebut," tandasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
