Orang Tua Siswa SMAN Mojosari Keluhkan Besarnya Iuran Sekolah
loading...
Puluhan wali murid SMAN 1 Mojosari, Mojokerto melakukan audiensi dengan pihak sekolah. Mereka mengeluhkan pungutan sekolah sebesar Rp850 ribu. Foto/SINDOnews/Tritus Julan
A
A
A
MOJOKERTO - Puluhan wali murid mendatangi SMAN 1 Mojosari, Kabupaten Mojokerto . Mereka mengeluhkan kebijakan pungutan sebesar Rp850 ribu yang dikeluarkan oleh pihak sekolah di tengah Pandemi COVID-19.
Pantauan di lokasi, para wali murid ini tiba di sekolah sekira pukul 10.00 WIB. Puluhan orang tua siswa ini diterima pihak sekolah dan langsung menggelar audiensi. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan orang tua wali murid mengeluhkan pungutan sebesar Rp850 ribu. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kami merasa keberatan dan merasa tidak mampu (membayar pungutan tersebut). Apalagi saat ini masih kondisi pandemi Covid-19. Kami tidak setuju dengan kesepakatan kemarin, karena merasa terlalu banyak tarikannya," kata salah satu perwakilan wali murid, Agus Susanto, Senin (10/8). (Baca juga: Uang Pangkal Rp15-250 Juta, Peminat Seleksi Mandiri Unpad Capai 40.000 Orang )
Pria yang anaknya kini duduk di bangku kelas XI SMAN 1 Mojosari ini menuturkan, kebijakan pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa ini dirasa terlalu memberatkan. Sesuai dengan edaran yang diterima pada 6 Agustus 2020, setiap siswa mulai dari kelas X sampai XII dikenakan pungutan sebesar Rp850 ribu.
"Rinciannya Rp250 sumbangan orang tua untuk peningkatan mutu pendidikan tiap bulan dan Rp600 ribu untuk biaya pembangunan Sport Center. Dari hasil audensi ini dikembalikan ke wali murid masing-masing. Artinya hasil kesepakatan bisa diangsur. Dan bagi yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Mojosari Ibnu Mudzakir mengaku ada kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan beberapa orang tua murid. Terkait dengan iuran yang dibebankan ke wali murid sebesar Rp850 yang sudah disepakati pihak komite sekolah dan juga perwakilan wali murid. (Baca juga: Siap-siap! Kompetisi Sains Nasional Jenjang SMA Dimulai Secara Daring )
"Karena tingkat kepahaman setiap orang tua beda-beda sehingga ini yang terjadi. Intinya mereka meminta adanya mekanisme keringanan dan pembebasanya," terangnya
Menurutnya iuran sebesar Rp850 ribu yang dibebankan kepada orang tua murid sudah melalui kesepakatan pihak komite sekolah dan perwakilan dari para orang tua. Yakni perwakilan wali murid mulai kelas X sampai kelas XII. Sehingga, besaran pungutan tersebut sudah ditentukan secara musyarawah oleh pihak komite sekolah dan wali murid.
"Kemarin yang ikut rapat ada 183 orang. Ini perwakilan dari paguyuban bersama komite sekolah dengan mensepakati iuran sebesar Rp600 untuk sumbangan gedung dan Rp250 ribu untuk SOPP," terang Ibnu.
Iuran ini, lanjut Ibnu digunakan untuk kebutuhan sekolah. Meski saat ini masih pendemi, namun kegiatan sekolah masih terus berjalan. Iuran ini juga untuk kesejahteraan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama ini mengajar di sekolah tersebut.
"Sebab, di SMAN 1 Mojosari kurang lebih memiliki sebayak 70 orang guru yang masih berstatus PTT dan GTT. Pokoknya di sini antara PNS dan GTT-PTT itu, lebih banyak GTT dan PTT-nya," terang Ibnu.
Sementara itu, Ibnu menyebut jika berdasarkan hasil audensi, pihak sekolah memang memberikan kelonggaran bagi orang tua siswa yang tidak mampu untuk membayar pungutan. Yakni mengajukan keringanan dengan cara membuat surat dari desa atau membawa kartu PKH dan lainya.
"Intinya, hasilnya disepakati, para orang tua siswa mau menerima kebijakan itu. Namun, bagi wali murid yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan," tandas Ibnu.
Pantauan di lokasi, para wali murid ini tiba di sekolah sekira pukul 10.00 WIB. Puluhan orang tua siswa ini diterima pihak sekolah dan langsung menggelar audiensi. Dalam kesempatan tersebut, sejumlah perwakilan orang tua wali murid mengeluhkan pungutan sebesar Rp850 ribu. Apalagi saat ini dalam kondisi pandemi COVID-19.
"Kami merasa keberatan dan merasa tidak mampu (membayar pungutan tersebut). Apalagi saat ini masih kondisi pandemi Covid-19. Kami tidak setuju dengan kesepakatan kemarin, karena merasa terlalu banyak tarikannya," kata salah satu perwakilan wali murid, Agus Susanto, Senin (10/8). (Baca juga: Uang Pangkal Rp15-250 Juta, Peminat Seleksi Mandiri Unpad Capai 40.000 Orang )
Pria yang anaknya kini duduk di bangku kelas XI SMAN 1 Mojosari ini menuturkan, kebijakan pungutan yang dibebankan kepada orang tua siswa ini dirasa terlalu memberatkan. Sesuai dengan edaran yang diterima pada 6 Agustus 2020, setiap siswa mulai dari kelas X sampai XII dikenakan pungutan sebesar Rp850 ribu.
"Rinciannya Rp250 sumbangan orang tua untuk peningkatan mutu pendidikan tiap bulan dan Rp600 ribu untuk biaya pembangunan Sport Center. Dari hasil audensi ini dikembalikan ke wali murid masing-masing. Artinya hasil kesepakatan bisa diangsur. Dan bagi yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Mojosari Ibnu Mudzakir mengaku ada kesalahpahaman antara pihak sekolah dengan beberapa orang tua murid. Terkait dengan iuran yang dibebankan ke wali murid sebesar Rp850 yang sudah disepakati pihak komite sekolah dan juga perwakilan wali murid. (Baca juga: Siap-siap! Kompetisi Sains Nasional Jenjang SMA Dimulai Secara Daring )
"Karena tingkat kepahaman setiap orang tua beda-beda sehingga ini yang terjadi. Intinya mereka meminta adanya mekanisme keringanan dan pembebasanya," terangnya
Menurutnya iuran sebesar Rp850 ribu yang dibebankan kepada orang tua murid sudah melalui kesepakatan pihak komite sekolah dan perwakilan dari para orang tua. Yakni perwakilan wali murid mulai kelas X sampai kelas XII. Sehingga, besaran pungutan tersebut sudah ditentukan secara musyarawah oleh pihak komite sekolah dan wali murid.
"Kemarin yang ikut rapat ada 183 orang. Ini perwakilan dari paguyuban bersama komite sekolah dengan mensepakati iuran sebesar Rp600 untuk sumbangan gedung dan Rp250 ribu untuk SOPP," terang Ibnu.
Iuran ini, lanjut Ibnu digunakan untuk kebutuhan sekolah. Meski saat ini masih pendemi, namun kegiatan sekolah masih terus berjalan. Iuran ini juga untuk kesejahteraan guru Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang selama ini mengajar di sekolah tersebut.
"Sebab, di SMAN 1 Mojosari kurang lebih memiliki sebayak 70 orang guru yang masih berstatus PTT dan GTT. Pokoknya di sini antara PNS dan GTT-PTT itu, lebih banyak GTT dan PTT-nya," terang Ibnu.
Sementara itu, Ibnu menyebut jika berdasarkan hasil audensi, pihak sekolah memang memberikan kelonggaran bagi orang tua siswa yang tidak mampu untuk membayar pungutan. Yakni mengajukan keringanan dengan cara membuat surat dari desa atau membawa kartu PKH dan lainya.
"Intinya, hasilnya disepakati, para orang tua siswa mau menerima kebijakan itu. Namun, bagi wali murid yang tidak mampu bisa mengajukan keringanan," tandas Ibnu.
(mpw)
Lihat Juga :
