Komisi X DPR Pertanyakan Wacana Anggaran Makan Siang Gratis dari Dana BOS, Ini Alasannya

JAKARTA - Wacana anggaran program makan siang gratis dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dipertanyakan banyak kalangan, salah satunya DPR. Jika wacana dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini direalisasikan maka setidaknya alokasi dana BOS dari APBN harus naik hingga 600%.

“Wacana anggaran makan gratis akan diambilkan dari dana BOS itu layak dipertanyakan karena jelas tidak mungkin besaran dana BOS existing dari APBN yang saat ini berkisar Rp51 triliunan harus dialihkan untuk program yang butuh anggaran lebih dari Rp450 triliun. Mungkin Pak Menko Perekonomian sendiri saat ini sedang bingung dari mana alokasi anggaran untuk membiayai program makan siang gratis,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangan resminya, Jumat (1/3/2024).

Untuk diketahui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau (BOS). Adapun dana BOS dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Pernyataan ini disampaikan Airlangga Hartarto saat melakukan simulasi makan siang gratis di SMP Negeri Curug, Kabupaten Tanggerang, Kamis (29/2/2023).


Huda menjelaskan, besaran dana BOS setiap tahun hanya berkisar Rp51 triliun. Dana tersebut terdiri dari BOS reguler, BOS afirmasi, dan BOS PAUD. Selama ini dana BOS diperuntukkan membantu belanja operasional 217 ribu sekolah di seluruh Indonesia.

“Kalau dari besaran kebutuhan program makan siang gratis pasti tidak mungkin jika diambilkan dari dana program BOS. Makanya saya tidak paham maksud dari Pak Menko Perekonomian,” ujarnya.

Sebagai gambaran, lanjut Huda, dana BOS 2023 untuk sekolah dasar hanya berkisar Rp900 ribu per siswa. Sedangkan untuk makan siang gratis yang dianggarkan Rp15.000 per siswa.

Jika dihitung kebutuhan tersebut selama 30 hari selama setahun maka dana yang dibutuhkan sekitar Rp5,4 juta. “Maka jika Dana BOS digunakan untuk makan siang gratis maka sudah pasti alokasi anggarannya harus ditingkatkan hingga 600%,” katanya.

Huda mengatakan program makan siang gratis membutuhkan waktu panjang untuk benar-benar layak diterapkan secara berkelanjutan. Dibutuhkan studi kelayakan dan exercises secara simultan sebelum dilaksanakan di berbagai sekolah di Indonesia.
“Studi kelayakan ini diperlukan agar program makan siang gratis ini sesuai dengan tujuan awal dan tepat sasaran,” katanya.

Politikus PKB ini menegaskan jangan sampai program makan siang gratis dilakukan secara serampangan tanpa mempertimbangkan kapasitas anggaran.