Nadiem Makarim Tegaskan Sistem Zonasi Harus Tetap Dipertahankan
Jum'at, 03 Mei 2024 - 12:53 WIB
loading...
Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim pada acara Rembuk Komunitas Merdeka Belajar 2024. Foto/BKHM.
A
A
A
JAKARTA - Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan sistem zonasi di PPDB mengedepankan asas keadilan. Ia menilai semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk dapat masuk ke sekolah negeri.
Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan seputar sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kadang menimbulkan persoalan di lapangan pada acara silaturahmi bersama komunitas dan perwakilan siswa serta mahasiswa penerima program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (2/5/2024) di Jakarta.
Selama acara tersebut, Mendikbudristek juga terlibat dalam dialog dengan menjawab pertanyaan dari peserta mengenai berbagai persoalan pendidikan.
Baca juga: Apa Syarat Masuk SD di PPDB 2024 bagi Anak Berusia di Bawah 7 Tahun? Ini Penjelasannya
“Saya senang bisa hadir di sini untuk bertemu dengan Bapak/Ibu,” kata Mendikbudristek mengawali dialog melalui siaran pers, Jumat (3/5/2024).
Nadiem mengatakan, selama dua dekade terakhir, kebijakan Ujian Nasional (UN) yang menjadi syarat masuk ke jenjang yang lebih tinggi, menciptakan ketidakadilan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.
Hal ini ia sampaikan untuk menanggapi pertanyaan seputar sistem zonasi di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kadang menimbulkan persoalan di lapangan pada acara silaturahmi bersama komunitas dan perwakilan siswa serta mahasiswa penerima program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (2/5/2024) di Jakarta.
Selama acara tersebut, Mendikbudristek juga terlibat dalam dialog dengan menjawab pertanyaan dari peserta mengenai berbagai persoalan pendidikan.
Baca juga: Apa Syarat Masuk SD di PPDB 2024 bagi Anak Berusia di Bawah 7 Tahun? Ini Penjelasannya
“Saya senang bisa hadir di sini untuk bertemu dengan Bapak/Ibu,” kata Mendikbudristek mengawali dialog melalui siaran pers, Jumat (3/5/2024).
Nadiem mengatakan, selama dua dekade terakhir, kebijakan Ujian Nasional (UN) yang menjadi syarat masuk ke jenjang yang lebih tinggi, menciptakan ketidakadilan bagi keluarga dengan tingkat ekonomi rendah.
Lihat Juga :
