Gaji Guru Honorer Masih Rendah, 74 Persen Dibayar di Bawah Rp2 Juta per Bulan

JAKARTA - Gaji guru honorer masih memprihatinkan. Bahkan survei IDEAS menyebutkan 74 persen guru honorer digaji di bawah Rp2 juta.

Peneliti Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) Muhammad Anwar mengatakan, hasil survei daring terhadap 403 responden guru di 25 provinsi menyebutkan 42 persen guru memiliki penghasilan di bawah Rp2 Juta per bulan dan 13 persen di antaranya berpenghasilan di bawah Rp500 Ribu per bulan.

Namun jika ditarik lebih khusus ke guru honorer atau kontrak maka akan terlihat rendahnya tingkat kesejahteraan mereka.

"74 persen Guru Honorer/Kontrak memiliki penghasilan di bawah Rp2 Juta per bulan bahkan 20,5 persen di antaranya masih berpenghasilan di bawah Rp500 ribu," katanya, melalui siaran pers, Selasa (21/5/2024).

Baca juga: Tuntut THR dan Pengangkatan P3K, Ratusan Guru Honorer Lombok Timur Geruduk Kantor Bupati

Survei IDEAS ini bekerja sama dengan GREAT Edunesia Dompet Dhuafa melakukan survei kesejahteraan guru di Indonesia pada pekan pertama bulan Mei 2024 dalam rangka Hari Pendidikan Nasional.

403 responden ini memiliki komposisi responden Pulau Jawa sebanyak 291 orang dan Luar Jawa 112 orang.

Responden survei terdiri dari 123 orang berstatus sebagai Guru PNS, 118 Guru Tetap Yayasan, 117 Guru Honorer atau Kontrak dan 45 Guru PPPK.

Anwar menjelaskan, gaji Rp2 juta yang diperoleh guru honorer itu bahkan masih di bawah Upah Minimum Kabupaten-Kota (UMK) 2024 terendah Indonesia, yaitu Kabupaten Banjarnegara dengan UMK sebesar Rp2.038.005.

"Ini artinya, di daerah dengan biaya hidup terendah sekalipun para guru terutama guru honorer masih harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,” tutur Anwar.


Foto/IDEAS.

Anwar melanjutkan bahwa dengan jumlah tanggungan rata-rata 3 orang anggota keluarga, 89 persen guru merasa bahwa penghasilan dari mengajar tersebut pas-pasan bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup, hanya 11 Persen saja yang mengaku cukup dan ada sisa.

Untuk menutupi kebutuhan itu guru pun memiliki pekerjaan sampingan. Dari survei ini terlihat 55,8 persen guru memiliki penghasilan tambahan dari pekerjaan lain.

"Namun penghasilan tambahan inipun tidak signifikan, mayoritas guru yang memiliki sampingan tersebut hanya mendapat kurang dari Rp 500 ribu,” ucap Anwar.

Terdapat pekerjaan sampingan terfavorit yang dipilih oleh Guru yaitu Mengajar Privat atau Bimbel (39,1 persen), Berdagang (29,3 persen), Bertani (12,8 persen), Buruh (4,4 persen), Konten Kreator (4 persen), dan Driver Ojek Daring (3,1 persen).

Minimnya penghasilan dari pekerjaan utama sebagai guru dan tambahan dari pekerjaan sampingan, menjadikan berutang sebagai salah satu jalan untuk menutupi kebutuhan hidup. Tercatat 79,8 persen guru mengaku memiliki utang.

“Para guru mengaku memiliki utang kepada Bank/BPR sebanyak 52,6 persen, Keluarga atau Kerabat 19,3 persen, Koperasi Simpan Pinjam 13,7 persen, Teman atau Tetangga 8,7 persen dan Pinjaman Online 5,2 persen,” ungkap Anwar.

Ketika dalam kondisi terdesak oleh suatu kebutuhan 56,5 persen guru mengaku pernah menjual atau menggadaikan barang berharga yang dimilikinya. Adapun barang yang digadaikan itu antara lain Emas Perhiasan (38,5 persen), BPKB Kendaraan (14 persen), Sertifikat Rumah/Tanah (13 persen), Motor (11,4), Emas Kawin (4,3 persen) dan SK PNS (3,9 persen).

“Dengan kondisi kesejahteraan guru yang rendah, kami melihat tekad guru Indonesia sangat membanggakan ini terbaca dari 93,5 persen responden berkeingginan untuk tetap mengabdi dan memberikan ilmu sebagai guru hingga masa pensiun walau kesejahteraan sebagian besar mereka jauh dari layak,” papar anwar.

Baca juga: P2G Khawatir Dana BOS untuk Program Makan Siang Gratis akan Korbankan Upah Guru Honorer

Asep Hendriana, CEO GREAT Edunesia Dompet Dhuafa, yang memiliki fokus program terkait pendidikan, mengatakan bahwa temuan IDEAS tersebut terkonfirmasi oleh pengalaman lembaganya dalam mendampingi para guru.

“Berdasarkan pengalaman lembaga kami, tingkat kesejahteraan yang rendah pada profesi guru, tidak pernah menyurutkan semangat mereka untuk tetap mengajar hingga usia senja karena bagi mereka ini adalah sebuah pengabdian,” ujar Asep.

Asep menilai Pemerintah baik Pusat maupun Daerah perlu memperhatikan permasalahan ini. Selain soal kesejahteraan, Asep juga memandang perlu ada lembaga-lembaga yang memang mendampingi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya lewat pelatihan, pendampingan dan program capacity building lainnya