Seminar Pusat Studi G20 UPH dan FSI: China Ancaman De Facto di Laut China Selatan

JAKARTA - Pandangan kritis masyarakat terhadap Republik Rakyat China (RRC) , khususnya terkait sikap agresif negara itu di Laut China Selatan dalam beberapa tahun terakhir ini perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah Indonesia. Hal ini karena persepsi dan pandangan publik idealnya tak terlalu berbeda dari sudut pandang elit yang berkuasa.

Demikian salah satu argumen yang mencuat dalam seminar berjudul ‘Ancaman China di Laut China Selatan: Antara Persepsi dan Realita,” yang diselenggarakan oleh Pusat Studi G20 Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Jumat 21 Juni 2024.

Hadir dalam seminar tersebut co-founder dari Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline, S.T, M.Sc, dosen Program Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan Republik Indonesia Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Surya Wiranto, S.H., M.H., dan dosen Magister Ilmu Komunikasi UPH Johanes Herlijanto, Ph.D. Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi G20 UPH, Amelia J.R. Liwe, Ph.D.

Direktur Eksekutif Pusat Studi G20 UPH, Amelia J.R. Liwe, Ph.D. menyatakan bahwa Indonesia diharapkan memiliki sikap yang tegas dalam menghadapi ancaman China di Laut China Selatan, demi mempertahankan prinsip-prinsip Indonesia.

“Memang Indonesia menjalankan politik luar negeri bebas aktif, tetapi bebas dan aktif tidak berarti tidak punya prinsip. Dengan memegang prinsip, Indonesia akan memainkan peran yang besar di kancah regional dan internasional,” kata Amelia yang juga menjabat sebagai ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional UPH dalam keterangan resminya, Sabtu (22/4/2024)

Baca juga: Indonesia Lontarkan Peringatan Keras kepada China soal Laut China Selatan

Diskusi mengenai sikap tegas terhadap China di atas mengemuka sebagai respons dari hasil jajak pendapat publik yang dilakukan oleh lembaga Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) beberapa waktu yang lalu.

“Dalam survei tersebut, 78,9 responden berpandangan bahwa kehadiran China di Laut China Selatan membawa ancaman bagi negara-negara ASEAN, sedangkan 73,1 persen responden menganggap China menghadirkan ancaman bagi Indonesia,” timpal co-founder ISDS, Edna Caroline.

Yang menarik, Edna mengemukakan bahwa generasi Y dan Z termasuk di antara responden yang memiliki persepsi ancaman dari China itu. Yang tak kalah menarik, sebagian terbesar (39,1 persen) responden beranggapan bahwa Indonesia dapat memperkuat kedaulatan Indonesia di Laut China Selatan melalui menjalin kemitraan dengan negara-negara ASEAN, sedangkan 16,7 persen menganggap Amerika Serikat (AS) sebagai mitra yang tepat.

Isu kedaulatan juga menjadi sebuah tema yang didiskusikan dalam seminar ini. Edna melaporkan bahwa para responden survey memahami kedaulatan bukan semata-mata dalam konteks teritorial, tetapi juga dalam konteks lain, seperti kedaulatan ekonomi, politik, dan ideologi.

Ketua FSI Johanes Herlijanto menyebut, pemahaman responden atas hasil survei ISDS memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia sangat sensitif dan menentang setiap upaya pihak luar mempengaruhi kemandirian negara dan pemerintah Indonesia melalui cara apapun.

Menurut Johanes yang juga dosen MIKOM UPH ini berpandangan bahwa persepsi China sebagai ancaman dapat ditelurusi hingga ke pertengahan abad yang lalu.

“Persepsi China sebagai ancaman sangat dominan di era pemerintahan Orde Baru, dan terus bertahan hingga rezim tersebut berakhir,” tuturnya.

Menurutnya, salah satu penyebabnya adalah kecurigaan bahwa China telah melakukan intervensi dan mencampuri urusan dalam negeri Indonesia dengan memberikan bantuan pada Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan kudeta yang gagal pada tahun 1965.

“Sekitar satu dasawarsa setelah runtuhnya rezim Orde Baru, tepatnya di zaman pemerintahan Presiden Yudhoyono, persepsi terhadap China di kalangan publik di Indonesia, khususnya kelas menengah, bergeser menjadi positif,” jelas Johanes.

Namun, berdasarkan keterangannya, persepsi negatif kembali mendominasi publik sejak tahun 2015. “Penyebabnya antara lain adalah berkembangnya media baru yang membuka arus informasi terkait tingkah laku China di dunia internasional, makin intensifnya hubungan ekonomi Indonesia China yang diwarnai dengan berbagai isu termasuk isu pekerja migran dan kekhawatiran terhadap ketergantungan Indonesia terhadap China, dan sikap China yang makin agresif dan asertif di Laut China Selatan, termasuk di ZEE Indonesia dekat Kepulauan Natuna,” tandas Johanes.

Namun dalam konteks Laut China Selatan, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr Surya Wiranto menegaskan perbedaan antara kedaulatan dan hak berdaulat. “Kedaulatan termasuk dalam wilayah teritorial Indonesia, dan hanya sejauh 12 mil dari pulau terluar Indonesia, sedangkan hak berdaulat yang meliputi zona ekonomi ekslusif (ZEE) yang membentang hingga 200 mil laut dari pulau terluar,” tuturnya.

Ditinjau dari hal di atas, seolah-olah tak ada permasalahan antara Indonesia dan China di Laut China Selatan. Namun pada praktiknya, menurut Surya, China melakukan klaim terhadap wilayah ZEE Indonesia, dengan menarik garis putus-putus sebagai tanda kepemilikan China atas sebagian ZEE Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, sebuah perairan yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.

“Perlu diketahui bahwa klaim China tersebut bukan hanya terkait hak menangkap ikan yang menurut mereka telah mereka lakukan di sana dalam sejarah, tetapi juga klaim terhadap landas kontinen Indonesia, yang menentukan hak Indonesia melakukan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di bawah laut,” tegasnya.

Meskipun klaim tersebut tidak berdasar dan dinilai ilegal menurut Konvensi PBB Terhadap Hukum Laut (UNCLOS), China tetap melakukan berbagai aktivitas untuk menegakan klaimnya tersebut.