Dana Desa Masuk ke Anggaran Pendidikan Dipertanyakan, Ini Respons Menko PMK

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ( Menko PMK ) Muhadjir Effendy merespons mantan Menteri Pendidikan Mohammad Nuh yang mempertanyakan masuknya anggaran dana desa ke dalam postur anggaran pendidikan 2024.

Muhadjir mengatakan, pemerintah memiliki program pendidikan usia dini (PAUD)ada di setiap desa. Untuk itu, ia menegaskan bahwa setiap desa harus memiliki PAUD.

Baca juga: Mantan Menristekdikti Mohamad Nasir: Anggaran Pendidikan Tinggi Sangat Rendah

"Jadi semua desa harus ada PAUD, walaupun sekarang ini tahun yang lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tak ada PAUD, tetapi setelah kita susuri sudah ada TK swasta," kata Muhadjir saat RDPU bersama Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI, Selasa (2/7/2024).

Untuk itu, ia berkata, masuknya dana desa di dalam postur anggaran pendidikan 2024 untuk membangun PAUD.

"Lah PAUD ini untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa dan itulah dana pendidikan, dan di mark Pak, dikunci, kalau ga untuk PAUD ga dikeluarkan, harus untuk PAUD terutama untuk sarana fisik," tutur Muhadjir.

Baca juga: Heran Dana Desa ada di Pendidikan, Mantan Mendikbud: Kalau Lurah, Ngurusi Apa?

Untuk operasional, kata Muhadjir, Pemerintah telah siapkan anggaran yang masuk ke dalam Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. "Dan sekarang kalau ga salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucap Muhadjir.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh mempertanyakan adanya alokasi dana desa dalam postur anggaran pendidikan 2024. Ia pun heran kapan dana desa masuk dalam postur anggaran pendidikan 2024.

Baca juga: Anggaran Pendidikan-Kesehatan di RAPBN 2025 Hampir Seribu Triliun, Buat Makan Siang Gratis?

Dalam materi paparannya, total anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Dari jumlah itu, alokasi ke Kemendikbudristek sebesar Rp98 triliun, Kemenag Rp62 triliun, Kementerian dan lembaga lain Rp32,8 triliun.

Kemudian, anggaran pendidikan pada belanja non-kementerian/lembaga sebesar Rp47 triliun, pengeluaran pembiayaan Rp77 triliun, dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp346 triliun.

"Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan, dan isinya apa? Kalau lurah, ngurusi apa di pendidikannya itu?" kata Nuh dalam RDP bersama Komisi X DPR RI, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).