Masalah PPDB Bukan Hanya Zonasi, Ombudsman: Malah yang Lebih Lucu Jalur Prestasi
Jum'at, 05 Juli 2024 - 14:41 WIB
loading...
Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkapkan sejumlah temuan dalam penyelenggaraan PPDB tahun ajaran 2024/2025. Foto/SINDOnews/Widya Michela.
A
A
A
JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) masih saja menemui masalah di lapangan. Tidak hanya di jalur zonasi, temuan Ombudsman menyebutkan jalur prestasi tidak transparan.
Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkapkan sejumlah temuan dalam PPDB tahun ajaran 2024/2025. Temuan itu banyak terjadi di tingkat SMA.
Baca juga: Ombudsman Temukan Dokumen Aspal di PPDB 2024 Palembang, 911 Siswa Didiskualifikasi
"Mulai SMP dan SMA mulai ada masalah dengan PPDB, tapi paling banyak biasanya di SMA," kata Indraza di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Adapun temuannya adalah jalur prestasi saat ini tidak terukur dan tidak adanya transparansi.
Baca juga: Domisili Tak Sesuai KK, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
"Malah yang lebih lucu jalur prestasi, yang kadang-kadang yang tidak terukur kenapa enggak ada transparansi, masalah penilaian. Orang masuk upload dokumen selesai, itu yang tahu panitia dan itu tidak diumumkan skor-skornya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jalur prestasi sebenarnya diputuskan oleh sekolah masing-masing yakni panitia dan dewan guru. "Yang terjadi semua diambil alih oleh dinas. lalu dinas yang menentukan jadi ada campur tangan di situ,"ucapnya.
Baca juga: Satgas PPDB Akan Libatkan Kejaksaan dan Polri, Wapres: Supaya Pengawasan Lebih Ketat
Oleh karena itu, Ombudsman mengusulkan agar pasca PPDB seluruh dinas melakukan pemetaan sebaran calon peserta didik, baik lokasi, minat, tingkat ekonomi, kondisi fisik. "Itu yang akan nanti Bisa dilakukan pemerataan untuk tahun depan baik sarana prasarana dan kuota-kota dari masing-masing jalur,"ucapnya.
Menurutnya dengan memetakan calon peserta didik sehingga pemerintah bisa membagi zona sambil memetakan minat calon siswa.
"Kan enggak hanya mengukur jarak. Yang terjadi temuan di berbagai kota KK numpang di ruko ternyata kantor malah ada yang mengerikan nitip di penjaga sekolah yg tinggal nya di sekolah titik nya 0 meter,"ucapnya.
Terakhir dia mendorong persiapan PPDB mulai tahun depan sudah dilakukan pemetaan yang panjang dan mapping pendataan yang kuat sehingga akan meminimalisir gap-gap kesenjangan yang ada. Selain itu juga peningkatan koordinasi antara kabupaten/kota yang berada di perbatasan.
"Jumlah SMA, SMK dan MAN kalau sejumlah cukup tapi ternyata minatnya lebih banyak di SMA sehingga rusuhlah ribut padahal kalau dia bisa memetakan mereka bisa memitigasi kurangnya jumlah sekolah atau disalurkan ke sekolah lain merangkul sekolah swasta,"tuturnya.
Anggota Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais mengungkapkan sejumlah temuan dalam PPDB tahun ajaran 2024/2025. Temuan itu banyak terjadi di tingkat SMA.
Baca juga: Ombudsman Temukan Dokumen Aspal di PPDB 2024 Palembang, 911 Siswa Didiskualifikasi
"Mulai SMP dan SMA mulai ada masalah dengan PPDB, tapi paling banyak biasanya di SMA," kata Indraza di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Jumat (5/7/2024).
Adapun temuannya adalah jalur prestasi saat ini tidak terukur dan tidak adanya transparansi.
Baca juga: Domisili Tak Sesuai KK, Ratusan Siswa Didiskualifikasi dari PPDB Jabar 2024 Jalur Zonasi
"Malah yang lebih lucu jalur prestasi, yang kadang-kadang yang tidak terukur kenapa enggak ada transparansi, masalah penilaian. Orang masuk upload dokumen selesai, itu yang tahu panitia dan itu tidak diumumkan skor-skornya," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, jalur prestasi sebenarnya diputuskan oleh sekolah masing-masing yakni panitia dan dewan guru. "Yang terjadi semua diambil alih oleh dinas. lalu dinas yang menentukan jadi ada campur tangan di situ,"ucapnya.
Baca juga: Satgas PPDB Akan Libatkan Kejaksaan dan Polri, Wapres: Supaya Pengawasan Lebih Ketat
Oleh karena itu, Ombudsman mengusulkan agar pasca PPDB seluruh dinas melakukan pemetaan sebaran calon peserta didik, baik lokasi, minat, tingkat ekonomi, kondisi fisik. "Itu yang akan nanti Bisa dilakukan pemerataan untuk tahun depan baik sarana prasarana dan kuota-kota dari masing-masing jalur,"ucapnya.
Menurutnya dengan memetakan calon peserta didik sehingga pemerintah bisa membagi zona sambil memetakan minat calon siswa.
"Kan enggak hanya mengukur jarak. Yang terjadi temuan di berbagai kota KK numpang di ruko ternyata kantor malah ada yang mengerikan nitip di penjaga sekolah yg tinggal nya di sekolah titik nya 0 meter,"ucapnya.
Terakhir dia mendorong persiapan PPDB mulai tahun depan sudah dilakukan pemetaan yang panjang dan mapping pendataan yang kuat sehingga akan meminimalisir gap-gap kesenjangan yang ada. Selain itu juga peningkatan koordinasi antara kabupaten/kota yang berada di perbatasan.
"Jumlah SMA, SMK dan MAN kalau sejumlah cukup tapi ternyata minatnya lebih banyak di SMA sehingga rusuhlah ribut padahal kalau dia bisa memetakan mereka bisa memitigasi kurangnya jumlah sekolah atau disalurkan ke sekolah lain merangkul sekolah swasta,"tuturnya.
(nnz)
Lihat Juga :
