Beri Efek Jera, Partai Perindo Minta Satgas PPDB Tindak Tegas Praktik Jual Beli Kursi
Kamis, 11 Juli 2024 - 13:41 WIB
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia Agus Taufiq meminta Satgas PPDB bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani praktik jual beli kursi di sekolah. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia Agus Taufiq meminta Satgas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertindak tegas dan tidak tebang pilih dalam menangani praktik jual beli kursi di sekolah. Hal itu penting agar memberikan efek jera kepada mereka yang melakukan kecurangan.
Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengungkap penyimpangan dalam PPDB mulai dari praktik jual beli kursi hingga memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masuk sekolah favorit. Selain itu, masih ada pula praktik siswa yang dititipkan pejabat.
Agus Taufiq yang juga Juru Bicara Partai Perindo itu menegaskan pentingnya Satuan Tugas (Satgas) PPDB. Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Satgas PPDB yang melibatkan Kejaksaan hingga Kepolisian.
Baca juga: Wapres: Pembentukan Satgas PPDB Agar Pengawasan Lebih Ketat dan Fokus
“Satgas PPDB adalah hal baik yang sejak lama telah didorong oleh Partai Perindo, kami berharap masyarakat punya pusat pengaduan untuk melaporkan berbagai kecurangan dan masalah yang terjadi dalam PPDB,” kata Agus Taufiq, Kamis (11/7/2024).
Satgas PPDB ini, kata Agus, akan efektif jika tidak tebang pilih, karena pemain dalam titip-menitip siswa di PPDB ini banyak oknum pejabat. “Jika Satgas PPDB berani bertindak tegas dan tidak tebang pilih, maka akan memberi efek jera kepada yang lain,” ujarnya.
Baca juga: Masalah PPDB Bukan Hanya Zonasi, Ombudsman: Malah yang Lebih Lucu Jalur Prestasi
Agus menegaskan perlu juga diselesaikan akar masalah sebenarnya. Masalah utamanya adalah ketidakmerataan kualitas dan biaya pendidikan. “Semua orang berlomba masuk sekolah negeri yang notabene saat ini gratis dan dianggap unggulan,” ujarnya.
“Selama kualitas antar sekolah masih jauh gap-nya, dan kursi sekolah negeri yang gratis sangat terbatas, maka masalah PPDB akan selalu ada,” tambahnya.
Solusinya, kata Agus Taufiq, adalah sekolah-sekolah negeri yang dianggap bukan unggulan harus dibantu peningkatan kualitas pendidikannya, baik secara fasilitas sarana maupun SDM gurunya. Lalu perlu dipikirkan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta agar biaya pendidikannya semakin terjangkau masyarakat.
“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk kemajuan sebuah bangsa dan PPDB adalah kesempatan besar bagi negara untuk memenuhi hak atas akses pendidikan berkualitas kepada semua warga negara, jadi Partai Perindo berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan, khususnya masalah PPDB ini,” katanya.
Apalagi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy telah mengungkap penyimpangan dalam PPDB mulai dari praktik jual beli kursi hingga memalsukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk masuk sekolah favorit. Selain itu, masih ada pula praktik siswa yang dititipkan pejabat.
Agus Taufiq yang juga Juru Bicara Partai Perindo itu menegaskan pentingnya Satuan Tugas (Satgas) PPDB. Sebelumnya, pemerintah akan membentuk Satgas PPDB yang melibatkan Kejaksaan hingga Kepolisian.
Baca juga: Wapres: Pembentukan Satgas PPDB Agar Pengawasan Lebih Ketat dan Fokus
“Satgas PPDB adalah hal baik yang sejak lama telah didorong oleh Partai Perindo, kami berharap masyarakat punya pusat pengaduan untuk melaporkan berbagai kecurangan dan masalah yang terjadi dalam PPDB,” kata Agus Taufiq, Kamis (11/7/2024).
Satgas PPDB ini, kata Agus, akan efektif jika tidak tebang pilih, karena pemain dalam titip-menitip siswa di PPDB ini banyak oknum pejabat. “Jika Satgas PPDB berani bertindak tegas dan tidak tebang pilih, maka akan memberi efek jera kepada yang lain,” ujarnya.
Baca juga: Masalah PPDB Bukan Hanya Zonasi, Ombudsman: Malah yang Lebih Lucu Jalur Prestasi
Agus menegaskan perlu juga diselesaikan akar masalah sebenarnya. Masalah utamanya adalah ketidakmerataan kualitas dan biaya pendidikan. “Semua orang berlomba masuk sekolah negeri yang notabene saat ini gratis dan dianggap unggulan,” ujarnya.
“Selama kualitas antar sekolah masih jauh gap-nya, dan kursi sekolah negeri yang gratis sangat terbatas, maka masalah PPDB akan selalu ada,” tambahnya.
Solusinya, kata Agus Taufiq, adalah sekolah-sekolah negeri yang dianggap bukan unggulan harus dibantu peningkatan kualitas pendidikannya, baik secara fasilitas sarana maupun SDM gurunya. Lalu perlu dipikirkan subsidi kepada sekolah-sekolah swasta agar biaya pendidikannya semakin terjangkau masyarakat.
“Pendidikan adalah investasi terbaik untuk kemajuan sebuah bangsa dan PPDB adalah kesempatan besar bagi negara untuk memenuhi hak atas akses pendidikan berkualitas kepada semua warga negara, jadi Partai Perindo berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih serius terhadap pendidikan, khususnya masalah PPDB ini,” katanya.
(cip)
Lihat Juga :
