Dukungan Pemda Jadi Faktor Kunci Suksesnya Program Merdeka Belajar di Daerah

JAKARTA - Dukungan pemerintah daerah (Pemda) dan berbagai pegiat pendidikan menjadi salah satu faktor kunci kesuksesan pelaksanaan Program Merdeka Belajar di daerah. Berbagai kebijakan Merdeka Belajar dari pusat yang disinergikan dengan program daerah dinilai mampu mempercepat proses transformasi pendidikan.

Kepala Balai Guru Penggerak (BGP) Provinsi Riau Reisky Bestary menjelaskan dukungan pemda dan guru penggerak terbukti memuluskan langkahnya dalam implementasi Program Merdeka Belajar yang digagas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Baca juga: Kemendikbudristek Usul Pengawas dan Tenaga Administrasi Sekolah Diangkat Jadi ASN PPPK

“Keterlibatan pemda dan pegiat pendidikan dalam berbagai Program Merdeka Belajar cukup besar,” kata Reisky, melalui siaran pers, Jumat (16/8/2024).

Pada kesempatan live Instagram Ngopi Bareng Bu Nunuk @nunuksuryani, beberapa waktu lalu, Reisky menambahkan, sejak 2019 hingga 2023 di Riau terdapat lebih dari 8.400 guru yang direkrut melalui seleksi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).

Selain itu, terdapat 2.173 Guru Penggerak yang bersertifikat, 389 orang di antaranya telah menjadi kepala sekolah dan lebih dari 100 orang sebagai pengawas. Jumlah tersebut belum termasuk 2.187 guru penggerak yang berada di angkatan 10 dan 11.

Baca juga: Usulan Pemda untuk Formasi Guru PPPK Rendah, Dirjen GTK Ungkap Alasannya

Tak hanya itu, dukungan Pemda yang besar juga turut melancarkan Piloting Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) Bagi Guru Tertentu – sebelumnya bernama PPG Dalam Jabatan – Tahap I. Tercatat sudah 950 peserta PPG yang terundang melalui Sistem Informasi Manajemen Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (SIMPKB), 936 orang di antaranya sudah memberikan konfirmasi kesediaan. “Yang tidak konformasi lebih karena meninggal dunia atau mata pelajarannya sudah tidak sesuai,” kata Reisky.

Ia menjelaskan, sejatinya implementasi berbagai Kebijakan Merdeka Belajar di daerah bukan tanpa tantangan. Di Riau, misalnya, tantangan yang dihadapi antara lain berupa kondisi geografis daerah yang tidak semuanya daratan.

Oleh karenanya, BGP Provinsi Riau menggagas Program “Tanjak” (Telusur Jejak Pendidikan Sudut Riau) dengan sasaran kecamatan terluar. Program ini diharapkan mampu mengurangi ketimpangan kompetensi guru di kota dan daerah terluar.

Ada pula Program Bestari (brainstorming, elaborasi, refleksi, dan berbagi praktik baik). Selain menggandeng Pemda, program ini merupakan hasil kerjasama BGP Provinsi, Guru Penggerak, dan pakar dari universitas di Riau.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek, Nunuk Suryani mengapresiasi berbagai langkah yang dilakukan BGP Provinsi Riau. Menurut dia, langkah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para penggiat pendidikan sangat efektif dalam penguatan implementasi Program Merdeka Belajar.

Tak hanya di Riau, kolaborasi sejenis yang dilakukan berbagai daerah lain juga terbukti mampu membuat Merdeka Belajar berjalan mulus. “Kolaborasi dan sinergi seperti ini bisa menjadi salah satu model dalam implementasi Merdeka Belajar di lapangan,” ungkap Nunuk.

Di antara dukungan Pemda yang dibutuhkan dalam waktu dekat adalah mendorong suksesnya program piloting PPG Bagi Guru Tertentu. Kemendikbudristek mencatat sebanyak 91.866 guru di berbagai daerah mengikuti program ini dan 51.729 guru diantaranya telah menyelesaikan post test.

"Tidak ada ujian lagi setelah selesai post test. Sekarang tinggal menunggu mendaftar untuk mengikuti Ujian Kompetensi PPG (UKPPG)," jelas Nunuk. Dalam kesempatan itu, ia juga sekaligus memastikan bahwa seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya sepeserpun.

PPG Bagi Guru Tertentu merupakan program pendidikan profesi bagi guru yang menjadi sasaran untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Pembelajaran PPG Bagi Guru Tertentu dilakukan secara mandiri dan daring yang ditempuh selama kurang dari satu semester. Rencananya, UKPPG bagi piloting Tahap I akan dibuka pada 26 Agustus - 7 September 2024.

Dalam UKPPG, para guru akan menghadapi ujian tulis dan penilaian uji kinerja. Guru nantinya diminta mengunggah Rencana Pelaksanaan Pembelajaran dan video pembelajaran. "Jadi piloting ini adalah miniatur dari pelaksanaan PPG yang sesungguhnya," pungkas Nunuk.