BPDPKS Salurkan Ribuan Beasiswa dan Pelatihan Perkebunan Sawit

JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) telah menyalurkan ribuan beasiswa perkebunan sawit. Selain itu BPDKS bersama Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Agro Nusantara dan Direktur Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) sepanjang 2024 juga telah menyelenggarakan pelatihan kelapa sawit bagi para pekebun sawit.

Peserta pelatihan kelapa sawit hasil kerja sama BPDPKS, LPP Agro Nusantara dan Ditjen Perkebunan Kementan kali ini terbagi dalam berbagai kelas pelatihan yang terdiri 11 jenis.

Mulai dari pelatihan teknis seperti budidaya tanaman kelapa sawit atau pengelolaan sarana dan prasarana perkebunan hingga pengembangan bisnis seperti Informasi Pasar dan Promosi; atau Manajemen & Administrasi Keuangan.

Untuk penyelenggaraan pelatihan, BPDPKS bekerjasama dengan 15 penyedia jasa pelatihan dan pengembangan yang melaksanakan pelatihan dalam periode April – September 2024.



LPP Agro Nusantara menjadi satu dari 15 penyelenggara pelatihan yang bekerja sama dengan BPDPKS. Sebagai salah satu penyelenggara pelatihan dipercaya BPDPKS untuk menyelenggarakan 43 kelas pelatihan bagi 1.339 peserta yang berasal dari 7 provinsi penghasil sawit di Indonesia. Jumlah ini setara dengan 21% dari total data rekomtek peserta pelatihan.

Pelatihan yang diselenggarakan kali ini diakui belum dilakukan monitoring secara terprogram pasca pelatihan. Namun demikian, LPP Agro sebagai pemberi materi dalam pelaksanaan telah melakukan komunikasi secara berkala kepada seluruh peserta pelatihan yang merupakan petani kebun sawit di tanah air.

“Terkait dengan sistem monitoring kami secara formal memang belum mengadakan atau belum ada sistem monitoring berkelanjutan. Untuk program ini mungkin nanti bisa diprogramkan ke depan akan ada atau apakah dari Dirjen pun akan ada,” kata SEVP Operation LPP Agro Nusantara, Pugar Indriawan, dalam diskusi bersama media melalui aplikasi zoom, Selasa (3/9/2024).

Pugar menjelaskan, meski belum dilakukan monitoring namun pihaknya tetap melakukan komunikasi dengan melakukan evaluasi melalui group diskusi terkait kendala-kendala yang dialami di lapangan.

“Kami dari LPP Agro biasanya akan melakukan evaluasi dan kami akan melakukan pendampingan. Biasanya kami akan membuat grup diskusi dengan teman-teman peserta ini. Di mana grup ini mereka akan sharing-sharing. Biasanya akan ada diskusi di situ, yang nantinya akan melibatkan tim ekspert dari tim LPP Agro Nusantara, biasanya itu akan bertahan dalam beberapa tahun kemudian,” kata Pugar.

Menurut Pugar, sejak dari tahun 2020, grup diskusi yang dibentuk pihaknya masih aktif hingga saat ini. “Itu akan ada seperti pada pelatihan- pelatihan kami yang sebelumnya dari tahun 2020 itu juga masih aktif sampai sekarang. Biasanya mereka saling diskusi, ada kendala seperti apa mereka, akan saling menanyakan. Memang secara formal untuk saat ini belum ada sistem yang dilaksanakan, tetapi kami harapkan ke depan akan susun, tentunya dengan dukungan dari Ditjend Bun ataupun dari BPDPKS untuk melaksanakan program- program ini,” kata Pugar.

Secara data, penyelenggaraan pelatihan LPP Agro Nusantara terus meningkat setiap tahunnya. Selain jumlah peserta, peningkatan juga terlihat di jumlah kelas dan lokasi pelaksanaan pelatihan. Tahun 2023, kelas yang berjalan sebanyak 28 kelas di 4 provinsi, sedangkan tahun 2024 pelatihan dilaksanakan di 7 provinsi. Dengan kelas terbanyak di Provinsi Riau sejumlah 23 kelas berjalan.

“Kontribusi LPP Agro Nusantara untuk program ini terus meningkat setiap tahunnya. Tahun lalu BPDPKS mempercayakan 876 peserta dan tahun 2024 meningkat di angka 1.339 peserta.” kata Pugar Indriawan.

Kepala Divisi Program Pelayanan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Arfie Thahar mengatakan, program monitoring sementara saat ini yang dilakukan yakni memantau pelaksanaan pelatihannya.

“Jadi kita pantau sebelum kegiatan dan apa setelah kegiatan yang dilakukan. Bagaimana dari hasil tersebut bisa mendapatkan apa yang diperoleh oleh petani. Sedangkan pasca pelatihan itu, saat ini kami sedang menyiapkan untuk memantau terutama dampak terhadap produktivitas dari kebunnya. Apakah dengan adanya pelatihan ini terjadi peningkatan produktivitas atau tidak itu mungkin salah satu yang akan dipantau,” ujarnya.

Thahar menambahkan pihaknya saat ini bersama Dirjen Perkebunan tengah menyiapkan metode yang tepat untuk memantau proses pelatihan. “Mungkin kita akan melanjutkan juga diskusi dengan lembaga pelatihan yang sudah punya pengalaman dan punya metode-metode yang bisa kami pilih untuk digunakan,” jelas Arfie.