Kemendikbud Batasi Pemberian Gelar Profesor Kehormatan Melalui Permendikbudristek Baru

JAKARTA - Pemberian gelar profesor kehormatan akan dibatasi jumlahnya. Kebijakan ini merupakan salah satu poin pada Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen yang baru diluncurkan Kemendikbudristek .

Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris mengatakan, pada Permendikbudristek Nomor 44 Kemendikbudristek akan memperketat mengenai pemberian gelar profesor kehormatan.

Baca juga: Dikukuhkan Jadi Guru Besar Kehormatan Unair, Carina Dewi: Vaksin Kunci Hadapi Pandemi

"Jadi di Permendikbud Nomor 44 2024 ini kita membatasi jumlah dan memperketat prosedur pengangkatan profesor kehormatan," katanya, dikutip dari YouTube Kemendikbud RI pada Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024, dikutip Kamis (3/10/2024).

Mantan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Indonesia (UI) ini menuturkan, jika sebelumnya profesor kehormatan itu tidak dibatasi. Maka sesuai Permendikbudristek Nomor 44, jumlah profesor kehormatan pada perguruan tinggi paling banyak satu untuk setiap rumpun ilmu.

Baca juga: Mendes PDTT Gus Halim Raih Gelar Profesor Kehormatan Unesa

Kemudian untuk prosedur pengangkatan yang sebelumnya dilakukan penilian pemenuhan kriteria oleh tim ahli yang dibentuk perguruan tinggi dengan pertimbangan senat dan pemimpin perguruan tinggi kini berubah.

Sesuai Permendikbudristek, Harris menyampaikan, profesor kehormatan hanya dapat diangkat oleh perguruan tinggi yang telah memiliki profesor.

Baca juga: Beri Gelar Profesor Kehormatan ke Megawati, Ini Alasan Seoul Institute of The Arts

Selain itu, tim penilai untuk mengangkat profesor kehormatan melibatkan paling sedikit lima profesor dengan paling sedikit tiga di antaranya profesor dari perguruan tinggi lain.

"Jadi ini akan memberikan ruang acknowledgement bagi komunitas dari profesor yang diusung atau diusulkan," terang Harris.

Selain pembatasan gelar profesor kehormatan, Harris menerangkan, Permendikbudristek 44/2024 ini memperjelas pengaturan agar profesi dosen semakin bermartabat dengan hak ketenagakerjaan yang semakin terlindungi.

Permendikbudristek Nomor 44/2024 ini juga menyederhanakan aturan pengangkatan, pemindahan, dan sertifikasi dosen, serta meningkatkan otonomi perguruan tinggi dalam menentukan karier dosen.

“Kini dosen memiliki fleksibilitas dalam merencanakan karier dan menentukan capaian kinerjanya, yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama pimpinan perguruan tinggi,” ujarnya.

Hadir pada sosialisasi, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Tatang Muttaqin, menilai penerbitan regulasi tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.

“Harapannya, regulasi ini dapat memberikan kepastian hukum terhadap tata kelola profesi dan karier dosen serta pemberian tunjangan dan penghasilan bagi dosen ASN dan dosen non-ASN,” pungkasnya.