Puslapdik Disarankan Jadi Badan Khusus untuk Integrasi Penyaluran Beasiswa

Menurut Budi, jika kewenangan tersebut nantinya dipecah dalam beberapa lembaga yang berbeda, kesulitan koordinasi pasti akan muncul. Tidak dimungkiri, dalam satu lembaga saja, koordinasi terkadang tidak berjalan baik, lebih lagi jika berbeda. Dia menyoroti dengan kondisi setiap sektor mempunyai ambisi dan program percepatan masing-masing dan mungkin tidak terstruktur secara nasional.

"Dengan kemajuan teknologi, harusnya birokrasi bisa dikecilkan, agar mudah koordinasinya, tapi ternyata saat ini malah dibesarkan, dipecah-pecah lagi, apa tidak semakin menyulitkan koordinasi?" ujarnya.

Pasalnya, saat program berjalan dengan melibatkan banyak kementerian, aturan turunan yang diterima ke daerah seringkali akhirnya berbenturan. Kondisi itu akan semakin memperburuk koordinasi yang sebelumnya sulit dilakukan.

Pemerintah perlu terus mendorong peran dan tugas Puslapdik jika memang yang dimaksudkan sebagai institusi yang memikirkan pembiayaan pendidikan bagi rakyat sejak kecil hingga menjadi pekerja yang mendukung pembangunan bangsa. Sangat memungkinkan Puslapdik tetap berperan dan mengelola biaya pendidikan dari jenjang PAUD hingga Kuliah walaupun dibiayai tiga kementerian.

"Mestinya bisa, misal dibawah Kemenko PMK," ujar Budi mengusulkan untuk membuat tugas Puslapdik terus berjalan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah sependapat untuk membuat Puslapdik menjadi lembaga tersendiri dalam mengelola pembiayaan pendidikan. Puslapdik dinilai memang sangat mungkin menjadi lembaga sendiri jika memang adanya kebutuhan.