Hardiknas 2020, Pemerintah Diminta Perhatikan Sekolah Swasta di Masa Corona
loading...
Memperingati Hardiknas 2020, JSIT Indonesia meminta Pemerintah lebih memperhatikan kondisi sekolah swasta di masa Pandemi Covid-19 atau virus Corona. Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2020, Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia meminta Pemerintah lebih memperhatikan kondisi sekolah swasta di masa Pandemi Covid-19 atau virus Corona.
JSIT Indonesia yang tergolong sekolah swasta dan beranggotakan 2.313 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, merasakan dampak akibat pandemi corona, dengan terjadinya kesulitan finansial pada sebagian besar sekolah-sekolah anggota.
Ketua JSIT Indonesia Mohammad Zahri mengatakan, berdasarkan survey baik yang dilakukan internal maupun eksternal, sekitar 50-56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial.
"Kesulitan finansial dirasakan sekolah swasta yang merupakan anggota JSIT Indonesia, persentase hampir sama dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, di mana sekira 56 persen sekolah swasta terdampak dengan mewabahnya Covid-19," ungkap Zahri, Sabtu (2/5/2020).
Zahri menambahkan, kondisi ini terlihat dari fenomena para orang tua yang kesulitan membayar SPP sekolah dan adanya tuntutan orang tua murid, agar mendapatkan pemotongan biaya SPP, karena tidak adanya kegiatan pembelajaran di sekolah yang berimplikasi pada biaya operasional sekolah untuk gaji dan pemeliharaan sekolah.
"Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat mempengaruhi daya tahan sekolah untuk membayar gaji guru dan karyawan sekolah, serta bisa berakibat kepada pemutusan hubungan kerja dan dalam jangka panjang akan mengganggu proses pendidikan di sekolah," jelas pria Asal Surabaya ini.
Lebih lanjut Zahri meminta Pemerintah, untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi sehingga bisa segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional.
"Lembaga pendidikan swasta ini juga mohon diperhatiikan Pemerintah, karena merupakan penyangga utama pendidikan di Tanah Air, mengingat timpangnya jumlah lembaga pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia," pinta Zahri.
Oleh karena itu menurut Zahri, JSIT Indonesia meminta pemerintah untuk segera mencari solusi yang komprehensif dalam mengantisipasi keadaan ini dan implikasinya pada masa mendatang. Zahri juga berharap Pemerintah Memberikan alternatif stimulus dan relaksasi bagi sekolah-sekolah swasta dalam menghadapi keterbatasan anggaran karena kesulitan bayar dari orang tua.
"Mempertimbangkan untuk memberikan bantuan likuiditas kepada sekolah swasta terdampak selama masa pandemi. Memberikan prioritas dalam pemberian kartu prakerja kepada guru honorer dan guru swasta yang terdampak karena mengalami PHK," tutup Zahri mengakhiri.
JSIT Indonesia yang tergolong sekolah swasta dan beranggotakan 2.313 sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, merasakan dampak akibat pandemi corona, dengan terjadinya kesulitan finansial pada sebagian besar sekolah-sekolah anggota.
Ketua JSIT Indonesia Mohammad Zahri mengatakan, berdasarkan survey baik yang dilakukan internal maupun eksternal, sekitar 50-56 persen sekolah swasta mengalami kesulitan finansial.
"Kesulitan finansial dirasakan sekolah swasta yang merupakan anggota JSIT Indonesia, persentase hampir sama dengan yang disampaikan Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Hamid Muhammad, di mana sekira 56 persen sekolah swasta terdampak dengan mewabahnya Covid-19," ungkap Zahri, Sabtu (2/5/2020).
Zahri menambahkan, kondisi ini terlihat dari fenomena para orang tua yang kesulitan membayar SPP sekolah dan adanya tuntutan orang tua murid, agar mendapatkan pemotongan biaya SPP, karena tidak adanya kegiatan pembelajaran di sekolah yang berimplikasi pada biaya operasional sekolah untuk gaji dan pemeliharaan sekolah.
"Jika hal ini terus berlanjut, akan sangat mempengaruhi daya tahan sekolah untuk membayar gaji guru dan karyawan sekolah, serta bisa berakibat kepada pemutusan hubungan kerja dan dalam jangka panjang akan mengganggu proses pendidikan di sekolah," jelas pria Asal Surabaya ini.
Lebih lanjut Zahri meminta Pemerintah, untuk menyiapkan langkah-langkah mitigasi sehingga bisa segera merumuskan skema bantuan bagi lembaga-lembaga pendidikan swasta dari tingkat pendidikan usia dini, dasar, menengah hingga perguruan yang mengalami kesulitan biaya operasional.
"Lembaga pendidikan swasta ini juga mohon diperhatiikan Pemerintah, karena merupakan penyangga utama pendidikan di Tanah Air, mengingat timpangnya jumlah lembaga pendidikan milik pemerintah dengan anak usia didik di Indonesia," pinta Zahri.
Oleh karena itu menurut Zahri, JSIT Indonesia meminta pemerintah untuk segera mencari solusi yang komprehensif dalam mengantisipasi keadaan ini dan implikasinya pada masa mendatang. Zahri juga berharap Pemerintah Memberikan alternatif stimulus dan relaksasi bagi sekolah-sekolah swasta dalam menghadapi keterbatasan anggaran karena kesulitan bayar dari orang tua.
"Mempertimbangkan untuk memberikan bantuan likuiditas kepada sekolah swasta terdampak selama masa pandemi. Memberikan prioritas dalam pemberian kartu prakerja kepada guru honorer dan guru swasta yang terdampak karena mengalami PHK," tutup Zahri mengakhiri.
(maf)
Lihat Juga :
