Pemerintah Subsidi Kuota, Tapi Banyak Siswa di Daerah Terkendala Sinyal
loading...
Sejumlah siswa mengikuti proses belajar-mengajar dengan daring atau jarak jauh di Papua. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berencana memberikan kuota internet gratis untuk mendukung Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Namun, subsidi dinilai belum menjawab permasalahan PJJ, seperti ketiadaan gawai dan akses internet di sejumlah daerah.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendikbud diminta untuk melakukan survei ke setiap daerah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah untuk mendata setiap kebutuhan sekolah dalam rangka pelaksanaan sistem PJJ. (Baca juga: Tak Terpakai, 38.000 Tablet Dipinjamkan ke Siswa Tak Mampu untuk PJJ )
Langkah ini diperlukan agar pemberian kuota internet dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik, serta memberikan dukungan bagi sekolah, khususnya sekolah yang berada di daerah pelosok atau 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), dengan memperhatikan anak didik maupun tenaga pengajar yang tidak memiliki gawai maupun akses internet sehingga tidak terjadi disparitas dalam pelayanan pendidikan.
"Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus mencari solusi yang baik dan tepat bagi sistem pembelajaran di daerah, khususnya di wilayah 3T seperti bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memberikan bantuan pengadaan barang untuk sekolah yakni gawai dan membangun infrastruktur telekomunikasi," tuturnya, Senin (31/8).
Dengan cara itu, kata Bamsoet, kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut tetap terlaksana. Sebab, bantuan kuota internet hanya bisa bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal yang baik. (Baca juga: Gaji Rp150.000, Guru Honorer Ini Rela Ngajar Keliling ke Rumah Siswa )
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk mengoptimalkan metode luar jaringan (luring) jika metode daring masih memiliki banyak kendala, seperti keterbatasan jaringan dan keterbatasan kepemilikan gadget/gawai.
"Saya mendorong pemerintah tetap memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam sistem PJJ selama masa pandemi, sehingga diharapkan memberikan harapan siswa/i dapat mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah," katanya.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, untuk menjawab persoalan tersebut, Kemendikbud diminta untuk melakukan survei ke setiap daerah bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah untuk mendata setiap kebutuhan sekolah dalam rangka pelaksanaan sistem PJJ. (Baca juga: Tak Terpakai, 38.000 Tablet Dipinjamkan ke Siswa Tak Mampu untuk PJJ )
Langkah ini diperlukan agar pemberian kuota internet dapat dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik, serta memberikan dukungan bagi sekolah, khususnya sekolah yang berada di daerah pelosok atau 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar), dengan memperhatikan anak didik maupun tenaga pengajar yang tidak memiliki gawai maupun akses internet sehingga tidak terjadi disparitas dalam pelayanan pendidikan.
"Pemerintah dalam hal ini Kemendikbud harus mencari solusi yang baik dan tepat bagi sistem pembelajaran di daerah, khususnya di wilayah 3T seperti bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika agar memberikan bantuan pengadaan barang untuk sekolah yakni gawai dan membangun infrastruktur telekomunikasi," tuturnya, Senin (31/8).
Dengan cara itu, kata Bamsoet, kegiatan belajar mengajar di wilayah tersebut tetap terlaksana. Sebab, bantuan kuota internet hanya bisa bermanfaat bagi anak-anak yang memiliki gawai dan akses sinyal yang baik. (Baca juga: Gaji Rp150.000, Guru Honorer Ini Rela Ngajar Keliling ke Rumah Siswa )
Di sisi lain, pemerintah didorong untuk mengoptimalkan metode luar jaringan (luring) jika metode daring masih memiliki banyak kendala, seperti keterbatasan jaringan dan keterbatasan kepemilikan gadget/gawai.
"Saya mendorong pemerintah tetap memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam sistem PJJ selama masa pandemi, sehingga diharapkan memberikan harapan siswa/i dapat mengikuti sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan pemerintah," katanya.
(mpw)
Explore More