Wacana Libur Sekolah selama Ramadan, P2G: Bagaimana dengan Siswa Non Muslim?

JAKARTA - Pemerintah mewacanakan libur sekolah selama bulan puasa Ramadan . Hal ini menimbulkan polemik salah satunya mengenai bagaimana hak belajar siswa non muslim selama libur satu bulan penuh.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan, pihaknya memperhatikan wacana libur sekolah ini dengan menyebut sejumlah faktor yang mesti diperhatikan oleh pemerintah.

Baca juga: Wacana Sekolah Libur Selama Puasa Ramadan, MUI: Sekolah Umum Sesuaikan Kurikulum

Faktor pertama yang harus diperhatikan pemerintah adalah, ujar Satriwan, prinsip utama layanan pendidikan dan pemenuhan hak anak dalam pendidikan.

Satriwan menekankan, prinsipnya layanan belajar itu harus berlaku untuk semua siswa. Jika libur satu bulan ini akan berlaku secara nasional, maka berdampak juga pada siswa agama non Islam.

Baca juga: Wacana Sekolah Libur selama Ramadan 2025, Ini Penjelasan Menag

“Harus dikaji secara holistik, jika libur ini hanya mengakomodir siswa beragama Islam, bagaimana siswa non muslim? Jika mereka libur, mereka tidak mendapat layanan pembelajaran. Jika mereka tetap sekolah, ini juga mendiskriminasi layanan belajar siswa muslim yang libur,” katanya kepada SINDOnews, dikutip Minggu (5/1/2024).

Ia melanjutkan, lama siswa di sekolah setiap ramadan itu memang sebelumnya sudah berkurang atau mendapatkan penyesuaian.

Baca juga: Sepakat Anak Libur Sekolah Selama Puasa Ramadan, Anwar Abbas: Bukan Berarti Tak Dapat Pendidikan

Jadi sebenarnya bisa tetap masuk sekolah, namun jadwal pembelajaran selama Ramadan dimodifikasi, diatur ulang, lalu dikombinasikan dengan kegiatan sekolah bernuasa pendidikan nilai kerohanian.

“Misal saja, dengan mengurangi jam pelajaran di SMA/MA/SMK dari 45 menjadi 30 - 35 menit. Kemudian mengubah jam masuk sekolah lebih siang dan lebih cepat pulang. Atau juga belajar aktif hanya dua minggu pada pertengahan Ramadan. Sisanya sekolah mengadakan program Pesantren Ramadan. Jadi opsinya ada banyak," lanjut Satriwan.

Dia juga menyoroti lemahnya pemantauan dan pengawasan siswa oleh guru dan orang tua jika sekolah libur sebulan penuh. Siapa yang akan membimbing belajar siswa pun harus menjadi perhatian pemerintah.

Selain itu, para guru sekolah atau madrasah swasta juga khawatir gaji mereka akan berkurang signifikan karena orang tua akan keberatan membayar iuran SPP jika anaknya libur sekolah.

"Guru-guru swasta di daerah khawatir, kalau liburnya full selama puasa, nanti yayasan akan memotong gajinya signifikan. Padahal kebutuhan belanja saat bulan puasa ditambah idul fitri keluarga meningkat," lanjutnya.

Pemerintah, katanya, juga perlu memikirkan gaji guru di bawah Rp1 juta per bulan, bagaimana nasib dan kesejahteraan guru swasta kecil apabila libur sekolah sebulan penuh.