Kemendikbud Kawal SK Guru Honorer agar Lolos P3K pada 2021
loading...
Nasib guru honorer yang mayoritas bergaji sangat kecil justru tidak termasuk dalam cakupan klasifikasi penerima bantuan sosial. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril mengupayakan guru honorer yang sudah lolos dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) pada 2019, mendapatkan Surat Keputusan (SK) mereka di 2021. Tertundanya SK ini berdampak pada tidak turunnya gaji guru honorer dari pemerintah.
"Guru honorer yang sudah lulus P3K di 2019 itu, kita terus mendorong komunikasi kita dengan Kemenpan RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) supaya pada saat ini di Setneg (Sekretariat Negara), Perpres (Peraturan Presiden) untuk gaji dan tunjangan itu untuk diterbitkan," kata Iwan di Jakarta, Senin (7/9/2020). (Baca juga: Gandeng Google, 3 Ribu Mahasiswa akan Dilatih Jadi Talent Digital )
Menurutnya, Kemendikbud tengah mengupayakan pula pembukaan formasi P3K lanjutan bagi guru honorer, tahun depan. Kemendikbud terus melakukan dialog dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenpan RB. "Supaya kemudian kita bisa formasi untuk guru-guru di tahun depan ini," terang Iwan.
Dia memastikan jika permasalahan guru honorer menjadi perhatian utama dari Kemendikbud. Berbagai upaya juga turut dilakukan untuk kesejahteraan guru honorer. (Baca juga: Sinergikan Industri-Kampus, Kemendikbud Luncurkan Platform Kedai Reka )
Misalnya, dengan relaksasi dana Bantuan Operasional sekolah (BOS). Kemendikbud meluncurkan perubahan anggaran sehingga dana BOS bisa untuk pembayaran guru honorer sampai 50 persen. "Nah kemudian pada masa pandemi ini dibebaskan dan bisa dari kepala sekolah yang menentukan alokasinya," ungkap Iwan.
Dia berharap komunikasi lintas kementerian ini berjalan lancar. Pihaknya berkomitmen menyelesaikan permasalahan guru honorer. "Dan mudah-mudahan komunikasi ini semakin positif tentunya dan ini komitmen kami untuk terus mendorong untuk menghasilkan hasil terbaik untuk penyelesaian guru honorer," tutur dia.
"Guru honorer yang sudah lulus P3K di 2019 itu, kita terus mendorong komunikasi kita dengan Kemenpan RB (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) supaya pada saat ini di Setneg (Sekretariat Negara), Perpres (Peraturan Presiden) untuk gaji dan tunjangan itu untuk diterbitkan," kata Iwan di Jakarta, Senin (7/9/2020). (Baca juga: Gandeng Google, 3 Ribu Mahasiswa akan Dilatih Jadi Talent Digital )
Menurutnya, Kemendikbud tengah mengupayakan pula pembukaan formasi P3K lanjutan bagi guru honorer, tahun depan. Kemendikbud terus melakukan dialog dengan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenpan RB. "Supaya kemudian kita bisa formasi untuk guru-guru di tahun depan ini," terang Iwan.
Dia memastikan jika permasalahan guru honorer menjadi perhatian utama dari Kemendikbud. Berbagai upaya juga turut dilakukan untuk kesejahteraan guru honorer. (Baca juga: Sinergikan Industri-Kampus, Kemendikbud Luncurkan Platform Kedai Reka )
Misalnya, dengan relaksasi dana Bantuan Operasional sekolah (BOS). Kemendikbud meluncurkan perubahan anggaran sehingga dana BOS bisa untuk pembayaran guru honorer sampai 50 persen. "Nah kemudian pada masa pandemi ini dibebaskan dan bisa dari kepala sekolah yang menentukan alokasinya," ungkap Iwan.
Dia berharap komunikasi lintas kementerian ini berjalan lancar. Pihaknya berkomitmen menyelesaikan permasalahan guru honorer. "Dan mudah-mudahan komunikasi ini semakin positif tentunya dan ini komitmen kami untuk terus mendorong untuk menghasilkan hasil terbaik untuk penyelesaian guru honorer," tutur dia.
(mpw)
Lihat Juga :
