7 Perguruan Tinggi Suarakan Kolegium Dokter Indonesia Tak Diambil Alih Pemerintah

Baca juga: Guru Besar FKUI Prihatin soal Kebijakan Kesehatan dan Pendidikan Kedokteran, Ini Respons Kemenkes

"Dan selama ini kolegium bekerja untuk bidang pendidikan, yang menentukan standar kompetensi, standar keilmuan dan standar kurikulum. Jadi memang bukan ranah negara," kata guru besar bidang bedah plastik ini.

Ketika menentukan standar keilmuan dan kompetensi itu kata Prof Johansjah sudah baku dan berlaku di semua negara.

"Jadi tanpa ada batas negara, semua sama. Ilmu yang sama itu terkait di seluruh dunia. Misal penelitian (tentang ilmu tertentu) dilakukan di sini, itu akan dievaluasi di seluruh dunia. Jangan sampai di sini benar dan di sana salah. Atau di sini salah di sana benar. Semua berlaku dengan standar yang sama di seluruh dunia tanpa ada batas negara," tandasnya.

Prof Djohansjah menyoroti isu yang sedang hangat yakni dokter umum bisa melakukan operasi sesar. Ditegaskan dokter yang melakukan operasi ganti kelamin Dorce Gamalama itu pemerintah tidak punya wewenang menentukan itu. Karena kompetensi itu ditentukan oleh kolegium. .

"Kapan seorang dokter itu bisa atau tidak berkecimpung di bidang bedah, maka yang menentukan kolegium. Kalau dibiarkan maka yang akan dirugikan pasien. Karena dokter umum hanya bisa membedah untuk bantu kelahiran. Tapi saat proses itu bisa terjadi komplikasi, jika begitu dokter umum tidak akan bisa menanganinya," jelas Prof Djohansjah.

Khawatir Dikelola Orang yang Tidak Ahli

Ditambahkan Guru besar FK Unair yang lain, Prof Dr dr David Perdanakusuma, SpBP RE, kolegium itu tidak bisa dipisahkan dengan ilmu. Karena kolegium itu adalah pengampu keilmuan.