Kritisi SPMB 2025, PB PGRI: Sekolah Swasta Jangan Sekedar sebagai Pelengkap
Jum'at, 27 Juni 2025 - 14:47 WIB
loading...
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi. Foto/PB PGRI.
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Repubik Indonesia (PB PGRI ) memandang perubahan penerimaan murid baru melalui Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) harus tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menekankan pentingnya keterlibatan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam sistem pendidikan nasional.
Baca juga: SPMB 2025 Libatkan Sekolah Swasta, Pastikan Semua Siswa Tetap Bisa Bersekolah
Sistem SPMB, katanya, harus memperhitungkan realitas bahwa lebih dari 50 persen lulusan jenjang sebelumnya mengandalkan sekolah swasta sebagai pilihan.
"Oleh karena itu, afirmasi kebijakan terhadap sekolah swasta harus diintegrasikan dalam desain sistem penerimaan siswa baru, bukan sekadar diletakkan di pinggiran sebagai pelengkap," katanya, melalui siaran pers, Jumat (27/6/2025).
Baca juga: SPMB Jatim 2025 Jalur Domisili Dibuka Hari Ini, Begini Syarat Penerimaannya
Hal ini disampaikan Unifah pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PB PGRI 2025 yang dihelat di Jakarta. Pada rapimnas ini, PB PGRI menyoroti sejumlah isu aktual Pendidikan seperti SPMB, penjurusan SMA, deep learning, tes kompetensi akademik, putusan MK mengenai sekolah gratis, hingga pembelajaran koding dan AI.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menyebutkan, sekolah swasta yang berkualitas juga berhak mendapatkan akses informasi, regulasi yang adil, dan dukungan yang setara.
Baca juga: Masih Gagal di SPMB Jakarta 2025? Cek Jadwal dan Syarat Jalur Domisili
"Kami menekankan pentingnya meminimalkan disparitas akses antardaerah, serta memastikan bahwa sistem seleksi tidak hanya mengandalkan satu pendekatan kognitif, tetapi juga mempertimbangkan potensi, minat, dan kemampuan belajar siswa secara holistic," ujarnya
Menurut Unifah, keadilan dan transparansi dalam penerimaan siswa baru masih menjadi titik rawan dalam sistem pendidikan kita, terutama dengan sistem domisili dan jalur prestasi yang belum seragam pelaksanaannya di daerah.
"Sistem sebelumnya cenderung menciptakan ketimpangan baru, terutama di daerah dengan keterbatasan jumlah sekolah unggulan dan daya tampung yang tidak seimbang," lanjutnya.
PGRI mendorong reformasi sistem penerimaan murid baru yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan semata redistribusi siswa. Pemerintah harus fokus memperkuat sekolah-sekolah di zona nonfavorit melalui peningkatan SDM, sarana, dan dukungan komunitas.
Lebih dari itu, PB PGRI menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh semata-mata elitis dalam narasi, tetapi harus kontekstual dalam praktik. Suara guru dan sekolah dari pelosok negeri harus menjadi sumber inspirasi kebijakan, bukan sekadar objek implementasi.
"Oleh karena itu, PB PGRI menyerukan agar kebijakan pendidikan tidak hanya dibentuk di atas meja birokrasi, tetapi juga diuji melalui realitas di ruang kelas, daerah terpencil, dan lingkungan sekolah yang sesungguhnya," pungkas Unifah.
Ketua Umum PB PGRI Prof Unifah Rosyidi menekankan pentingnya keterlibatan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam sistem pendidikan nasional.
Baca juga: SPMB 2025 Libatkan Sekolah Swasta, Pastikan Semua Siswa Tetap Bisa Bersekolah
Sistem SPMB, katanya, harus memperhitungkan realitas bahwa lebih dari 50 persen lulusan jenjang sebelumnya mengandalkan sekolah swasta sebagai pilihan.
"Oleh karena itu, afirmasi kebijakan terhadap sekolah swasta harus diintegrasikan dalam desain sistem penerimaan siswa baru, bukan sekadar diletakkan di pinggiran sebagai pelengkap," katanya, melalui siaran pers, Jumat (27/6/2025).
Baca juga: SPMB Jatim 2025 Jalur Domisili Dibuka Hari Ini, Begini Syarat Penerimaannya
Hal ini disampaikan Unifah pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PB PGRI 2025 yang dihelat di Jakarta. Pada rapimnas ini, PB PGRI menyoroti sejumlah isu aktual Pendidikan seperti SPMB, penjurusan SMA, deep learning, tes kompetensi akademik, putusan MK mengenai sekolah gratis, hingga pembelajaran koding dan AI.
Guru Besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) itu menyebutkan, sekolah swasta yang berkualitas juga berhak mendapatkan akses informasi, regulasi yang adil, dan dukungan yang setara.
Baca juga: Masih Gagal di SPMB Jakarta 2025? Cek Jadwal dan Syarat Jalur Domisili
"Kami menekankan pentingnya meminimalkan disparitas akses antardaerah, serta memastikan bahwa sistem seleksi tidak hanya mengandalkan satu pendekatan kognitif, tetapi juga mempertimbangkan potensi, minat, dan kemampuan belajar siswa secara holistic," ujarnya
Menurut Unifah, keadilan dan transparansi dalam penerimaan siswa baru masih menjadi titik rawan dalam sistem pendidikan kita, terutama dengan sistem domisili dan jalur prestasi yang belum seragam pelaksanaannya di daerah.
"Sistem sebelumnya cenderung menciptakan ketimpangan baru, terutama di daerah dengan keterbatasan jumlah sekolah unggulan dan daya tampung yang tidak seimbang," lanjutnya.
PGRI mendorong reformasi sistem penerimaan murid baru yang berbasis pemerataan mutu sekolah, bukan semata redistribusi siswa. Pemerintah harus fokus memperkuat sekolah-sekolah di zona nonfavorit melalui peningkatan SDM, sarana, dan dukungan komunitas.
Lebih dari itu, PB PGRI menegaskan bahwa kebijakan pendidikan tidak boleh semata-mata elitis dalam narasi, tetapi harus kontekstual dalam praktik. Suara guru dan sekolah dari pelosok negeri harus menjadi sumber inspirasi kebijakan, bukan sekadar objek implementasi.
"Oleh karena itu, PB PGRI menyerukan agar kebijakan pendidikan tidak hanya dibentuk di atas meja birokrasi, tetapi juga diuji melalui realitas di ruang kelas, daerah terpencil, dan lingkungan sekolah yang sesungguhnya," pungkas Unifah.
(nnz)
Lihat Juga :
