Profil Pendidikan Fahri Hamzah, Aktivis UI yang Jadi Wamen PKP Merangkap Komisaris BTN
Rabu, 23 Juli 2025 - 14:09 WIB
loading...
Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Foto. Instagram.
A
A
A
JAKARTA - Fahri Hamzah saat ini rangkap jabatan Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. Penunjukan ini diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BTN pada 26 Maret 2025 lalu.
Fahri bukan satu-satunya wajah baru di jajaran komisaris . RUPST BTN 2025 juga menetapkan Suryo Utomo, mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai Komisaris Utama, serta Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN sebagai Wakil Komisaris Utama.
Baca juga:
Penunjukan Fahri Hamzah dinilai sesuai dengan fokus utama BTN sebagai bank yang bergerak di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Seperti diketahui, Bank Himbara lainnya juga mengadopsi pola serupa, misalnya Komisaris BRI berasal dari unsur Kementerian Koperasi dan UMKM.
Menteri BUMN menegaskan bahwa penempatan pejabat kementerian di kursi komisaris Himbara tidak akan mengganggu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi tetap dijaga ketat oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.
Fahri bukan satu-satunya wajah baru di jajaran komisaris . RUPST BTN 2025 juga menetapkan Suryo Utomo, mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai Komisaris Utama, serta Asisten Deputi Bidang Manajemen Risiko dan Kepatuhan Kementerian BUMN sebagai Wakil Komisaris Utama.
Baca juga:
Penunjukan Fahri Hamzah dinilai sesuai dengan fokus utama BTN sebagai bank yang bergerak di sektor perumahan dan kawasan permukiman. Seperti diketahui, Bank Himbara lainnya juga mengadopsi pola serupa, misalnya Komisaris BRI berasal dari unsur Kementerian Koperasi dan UMKM.
Menteri BUMN menegaskan bahwa penempatan pejabat kementerian di kursi komisaris Himbara tidak akan mengganggu prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Transparansi tetap dijaga ketat oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya.
Lihat Juga :
