Sorot Peran dan Tantangan Ulama Perempuan di Indonesia, Hindun Anisah Raih Gelar Doktor Unusia

JAKARTA - Hindun Anisah , Anggota Komisi IV DPR meraih gelar doktor di program studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia).

Ia mempertahankan disertasinya berjudul berjudul Gerakan Ulama Perempuan Indonesia: Studi Atas Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Sebagai Gerakan Baru Perempuan Indonesia.

Menurut Hindun ulama perempuan kerap menghadapi resistensi dari masyarakat di Tanah Air, utamanya yang menyoal otoritas keagamaanya. Padahal, kontribusi ulama perempuan di dunia Islam bukan sebuah hal baru, bahkan sudah eksis sejal awal Islam, seperti Aisyah RA yang meriwayatkan sekitar 2.000 hadis sahih.

Baca juga: Kisah Ibu dan Anak Kompak Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum, Ini Judul Disertasinya

“Kondisi inilah yang dibahas dalam KUPI 2023, dan dari situlah saya terinspirasi menjadikannya tema utama disertasi saya,” katanya, dalam keterangan resmi, Selasa (19/8/2025).

KUPI adalah kongres yang menjadi wadah bagi para cendekiawan perempuan Islam di Indonesia. KUPI digelar pertama kali di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy, Cirebon, pada 2017 melalui Ikrar Kebon Jambu.

Namun, kata politikus PKB ini, ulama perempuan masih menghadapi hambatan berlapis. Di antaranya stereotipe gender, keterbatasan akses pendidikan tinggi, minimnya peluang kepemimpinan dalam organisasi keagamaan, hingga sulitnya berpartisipasi dalam pengambilan keputusan penting masih menjadi persoalan utama.

Untuk itu, KUPI menjadi wadah strategis dan transformatif untuk menjawab tantangan tersebut. "KUPI bukan sekadar forum pertemuan, melainkan platform dinamis yang memperjuangkan keadilan substantif melalui fikih ramah perempuan," kata alumnus Master Medical Anthropology, Amsterdam University tersebut.

Menurut Hindun, KUPI tak hanya menjadi motor penggerak bagi ulama perempuan untuk tampil dalam berbagai bidang, namun sekaligus mengikis resistensi sosial yang masih menghambat. “KUPI mampu menjadi roda penggerak baru bagi gerakan intelektual dan sosial bagi ulama perempuan,” imbuhnya.

Dalam disertasinya, ia menegaskan perlunya kesinambungan gerakan. Dalam hal ini KUPI perlu menyinergikan tiga aspek, yakni gerakan intelektual-keilmuan, gerakan sosial-keagamaan, serta advokasi kebijakan.

“Transformasi kapasitas ulama perempuan akan semakin nyata bila ada dialog, kampanye kesadaran, pelatihan, hingga pendampingan hukum,” ujarnya.

Untuk itu, gerakan ulama perempuan ini membutuhkan dukungan lebih luas dari masyarakat dan negara. Tanpa dukungan tersebut, ulama perempuan sulit meraih posisi setara dengan ulama pria.

“KUPI harus terus melakukan pembaruan pemikiran dan kerja nyata agar ulama perempuan dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan ulama pria,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Hindun menegaskan aspek akademis yang perlu dikembangkan dalam gerakan ulama perempuan. Untuk ini, KUPI telah melahirkan diskursus baru dalam studi Islam Nusantara, terutama dengan menghadirkan fikih ramah perempuan yang mengintegrasikan pengalaman perempuan dalam kerangka keilmuan Islam.

“Ini memberi warna baru dalam tradisi intelektual Islam di Indonesia,” tegasnya.

Hindun berharap disertasinya ini dapat menjadi pijakan akademik bagi penelitian lanjutan mengenai peran ulama perempuan. “Saya berharap hasil riset ini dapat membuka ruang lebih luas bagi lahirnya generasi baru ulama perempuan yang tidak hanya bergerak di tataran keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan budaya,” ujar Hindun.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar yang hadir dalam sidang tersebut menyatakan kebanggaannya atas kiprah Hindun. Menurut Muhaimin, Hindun adalah seorang aktivis yang tidak pernah berhenti berjuang, mengabdikan diri pada gerakan sosial, perempuan, dan keagamaan.

"Yang akhirnya juga dipikirkan dalam gerakan politik. Di mana semua ini butuh pijakan yang kuat, yaitu ilmu. Dengan mendapatkan gelar doktor ini, kita semakin yakin bahwa jalan ke depan akan semakin lurus, semakin tepat sasaran dan tidak akan salah dalam melaksanakan seluruh rangkaian perjuangan dan aktivis yang kita lakukan," ujar Muhaimin.

Ketika ditanya tentang gerakan ulama perempuan di PKB, Muhaimin menyebutkan perempuan memiliki ruang yang sangat luas dalam partai tersebut. "Sejak berdiri memang para pendiri sudah memiliki satu visi ya, membuka seluas-luasnya untuk perempuan yang berpotensi. Makanya begitu lahir Bu Khofifah (Khofifah Indar Parawansa), Menteri pertama Bu Khofifah, begitu juga Bu Ida Faiziyah (menaker 2019-2014)," sebut Muhaimin.

Ia menegaskan, tujuan semua itu adalah untuk mengembangkan keulamaan perempuan. "Habis itulah telah terbukti Hindun dan banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang akhirnya mengabdikan diri di dalam ilmu agama, di dalam ilmu kemasyarakatan, di dalam keulamaan."

Muhaimin menyampaikan pesan khusus untuk Hindun, agar ilmu yang didapatkan semakin memberikan jalan agar seluruh langkah-langkahnya konsisten.