Kemendikdasmen akan Benahi Kualitas Sekolah dan Guru untuk SPMB 2026
Kamis, 02 Oktober 2025 - 12:48 WIB
loading...
Konferensi Pers Membaca Suara Publik tentang SPMB membahas mengenai pelaksanaan SPMB 2025. Foto/Istimewa.
A
A
A
JAKARTA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diganti menjadi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) mulai tahun ajaran 2025-2026 oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Perubahan ini untuk menciptakan sistem penerimaan yang lebih adil dan transparan.
Perubahan ini mencakup penggunaan sistem domisili alih-alih zonasi, serta penekanan pada prinsip keadilan, kemudahan akses, dan pemerataan pendidikan.
Baca juga: Evaluasi SPMB 2025, Komisi X DPR Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Winner Jihad Akbar mengakui masih banyak kekurangan dari SPMB yang baru dimulai pada pertengahan tahun ini. Ini menjadi Pekerjaan Rumah dari Kemendikdasmen agar di masa yang akan datang SPMB bisa lebih baik lagi.
“Kalau kita lihat contohnya sekolah yang masih banyak tidak memenuhi kualitas yang sama alias masih timpang, ada juga sekolah yang belum ada layanan internet di daerah tersebut. Ini tentu masalah yang harus dicari solusinya. Pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas sekolah dan juga guru supaya tidak terjadi ketimpangan kualitas,” katanya pada Konferensi Pers Membaca Suara Publik tentang SPMB, melalui siaran pers, Kamis (2/10/2025).
Baca juga: Ombudsman Ultimatum SMAN 1 Rangkasbitung terkait SPMB
Jihad menambahkan, permasalahan lain dari SPMB adalah sosialisasi yang minim. Kata dia, ini terjadinya karena singkatnya waktu dari pertama kali kebijakan ini ditetapkan hingga ke waktu pelaksanaan. Karena itu, Jihad berharap sosialisasi SPMB 2026/2027 bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Komisi X DPR masih menemui sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan sistem SPBM khususnya untuk jalur prestasi dan domisili. Kata dia, di jalur prestasi ada temuan orangtua yang bekerja sama dengan guru untuk mengatur nilai siswa sejak semester 1 hingga semester 5. Bahkan, ada sejumlah calon siswa yang nilainya 100 untuk empat mata pelajaran sehingga total nilainya 2.000 untuk 5 semester.
“Di jalur zonasi ada juga kecurangan seperti siswa mendaftar ke sistem SPMB bukan dari rumah tapi dari lokasi yang dekat dengan sekolah. Sejauh ini kecurangan yang terjadi yang ditemukan Komisi X DPR hanya di jalur prestasi dan domisili. Meski demikian, SPMB ini adalah formula yang paling pass yang akan kita lakukan dalam rangka penerimaan siswa baru, tapi kelemahan ini harus diperbaiki ke depan,” kata Lalu.
Aktivis Pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas mengapresiasi survei yang dilakukan KIC. Terkait perubahan PPDB menjadi SPMB, ia menilai SPMB jauh lebih tepat dibandingkan PPDB. Karena, diksi murid jauh lebih bagus dibandingkan peserta didik. Saat ini, lanjut Darmaningtyas, sejumlah kalangan juga tengah memperjuangkan revisi UU Sisdiknas agar dimasukkan kata murid dan guru di dalamnya.
Sementara survei nasional yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) mengungkapkan sebanyak 9 dari 10 responden menilai SPMB sudah berjalan lebih baik dari PPDB sebelumnya.
Paparan mengenai hasil survei disampaikan oleh Manajer Riset dan Analitik Satria Triputra Wisnumurti. Dari sisi manfaat, responden merasakan peningkatan pemerataan akses (63,7%), transparansi seleksi (50,9%), dan berkurangnya dominasi sekolah favorit (49,8%).
Responden menilai SPMB bisa meningkatkan pemetaan akses pada layanan pendidikan, meningkatkan transparansi terkait kejelasan kuota jumlah pendaftar dan peringkat pendaftar serta mengurangi dominasi sekolah favorit.
Kepuasan responden terhadap pelaksanaan SPMB berada pada kategori “Baik” dengan skor rata-rata 3,26. Aspek yang paling tinggi selain ketiadaan biaya selama proses (3,46), yaitu transparansi hasil seleksi (3,31) dan kejelasan waktu pelaksanaan (3,30). Sementara aspek penilaian terendah terkait kompetensi panitia dan kemudahan prosedur SPMB.
Selain itu, responden yang anaknya diterima di sekolah negeri jauh lebih puas dibandingkan yang diterima di sekolah swasta.
Perubahan ini mencakup penggunaan sistem domisili alih-alih zonasi, serta penekanan pada prinsip keadilan, kemudahan akses, dan pemerataan pendidikan.
Baca juga: Evaluasi SPMB 2025, Komisi X DPR Panggil Mendikdasmen Pekan Depan
Direktur Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen Winner Jihad Akbar mengakui masih banyak kekurangan dari SPMB yang baru dimulai pada pertengahan tahun ini. Ini menjadi Pekerjaan Rumah dari Kemendikdasmen agar di masa yang akan datang SPMB bisa lebih baik lagi.
“Kalau kita lihat contohnya sekolah yang masih banyak tidak memenuhi kualitas yang sama alias masih timpang, ada juga sekolah yang belum ada layanan internet di daerah tersebut. Ini tentu masalah yang harus dicari solusinya. Pemerintah akan berusaha meningkatkan kualitas sekolah dan juga guru supaya tidak terjadi ketimpangan kualitas,” katanya pada Konferensi Pers Membaca Suara Publik tentang SPMB, melalui siaran pers, Kamis (2/10/2025).
Baca juga: Ombudsman Ultimatum SMAN 1 Rangkasbitung terkait SPMB
Jihad menambahkan, permasalahan lain dari SPMB adalah sosialisasi yang minim. Kata dia, ini terjadinya karena singkatnya waktu dari pertama kali kebijakan ini ditetapkan hingga ke waktu pelaksanaan. Karena itu, Jihad berharap sosialisasi SPMB 2026/2027 bisa dilakukan sejak akhir tahun ini.
Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan, Komisi X DPR masih menemui sejumlah kecurangan dalam pelaksanaan sistem SPBM khususnya untuk jalur prestasi dan domisili. Kata dia, di jalur prestasi ada temuan orangtua yang bekerja sama dengan guru untuk mengatur nilai siswa sejak semester 1 hingga semester 5. Bahkan, ada sejumlah calon siswa yang nilainya 100 untuk empat mata pelajaran sehingga total nilainya 2.000 untuk 5 semester.
“Di jalur zonasi ada juga kecurangan seperti siswa mendaftar ke sistem SPMB bukan dari rumah tapi dari lokasi yang dekat dengan sekolah. Sejauh ini kecurangan yang terjadi yang ditemukan Komisi X DPR hanya di jalur prestasi dan domisili. Meski demikian, SPMB ini adalah formula yang paling pass yang akan kita lakukan dalam rangka penerimaan siswa baru, tapi kelemahan ini harus diperbaiki ke depan,” kata Lalu.
Aktivis Pendidikan Tamansiswa Ki Darmaningtyas mengapresiasi survei yang dilakukan KIC. Terkait perubahan PPDB menjadi SPMB, ia menilai SPMB jauh lebih tepat dibandingkan PPDB. Karena, diksi murid jauh lebih bagus dibandingkan peserta didik. Saat ini, lanjut Darmaningtyas, sejumlah kalangan juga tengah memperjuangkan revisi UU Sisdiknas agar dimasukkan kata murid dan guru di dalamnya.
Sementara survei nasional yang dilakukan Katadata Insight Center (KIC) mengungkapkan sebanyak 9 dari 10 responden menilai SPMB sudah berjalan lebih baik dari PPDB sebelumnya.
Paparan mengenai hasil survei disampaikan oleh Manajer Riset dan Analitik Satria Triputra Wisnumurti. Dari sisi manfaat, responden merasakan peningkatan pemerataan akses (63,7%), transparansi seleksi (50,9%), dan berkurangnya dominasi sekolah favorit (49,8%).
Responden menilai SPMB bisa meningkatkan pemetaan akses pada layanan pendidikan, meningkatkan transparansi terkait kejelasan kuota jumlah pendaftar dan peringkat pendaftar serta mengurangi dominasi sekolah favorit.
Kepuasan responden terhadap pelaksanaan SPMB berada pada kategori “Baik” dengan skor rata-rata 3,26. Aspek yang paling tinggi selain ketiadaan biaya selama proses (3,46), yaitu transparansi hasil seleksi (3,31) dan kejelasan waktu pelaksanaan (3,30). Sementara aspek penilaian terendah terkait kompetensi panitia dan kemudahan prosedur SPMB.
Selain itu, responden yang anaknya diterima di sekolah negeri jauh lebih puas dibandingkan yang diterima di sekolah swasta.
(nnz)
Lihat Juga :
