KPAI Minta Sekolah Lakukan Simulasi Protokol Kesehatan Sebelum Gelar PTM
Senin, 14 September 2020 - 08:45 WIB
loading...
Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dunia pendidikan mengalami dilema di tengah pagebluk COVID-19, antara melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau tatap muka. Sekolah-sekolah diminta mempersiapkan semua infrastruktur dan protokol kesehatan COVID-19 untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru
Pada 9-10 September lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengunjungi dua sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, SMPN I Rajapolah dan SMKN Manonjaya. Secara umum, KPAI menilai masih ada beberapa kekurangan di dua sekolah itu, seperti jumlah wastafel yang masih kurang, ruangan praktek sempit, dan meja di ruang guru saling berdekatan. (Baca juga: UI Luncurkan S3 Kajian Stratejik dan Global, Pertama di Indonesia )
“Dengan jarak tidak sampai 1 meter. Penataan ulang ruang guru harus dilakukan kembali untuk jaga jarak ketika pembelajaran tatap muka dimulai nanti,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).
Untuk itu, KPAI meminta sekolah memenuhi infrastruktur sesuai daftar periksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekolah, menurutnya, harus menghitung jumlah alat dengan siswa, serta memastikan peralatan untuk adaptasi kebiasaan baru bisa digunakan dengan baik.
“KPAI mendorong pihak sekolah untuk membuat protokol kesehatan atau standar operasional prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru di sekolah secepatnya. Itu agar dapat disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa,” tutur mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu. (Baca juga: Bantuan Paket Kuota Ditargetkan Minggu Depan Dikirim )
Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, Retno mengatakan sekolah harus melakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasi itu cukup diikuti seperempat dari total jumlah siswa, terutama untuk praktek di bengkel dan laboratorium.
Simulasi ini untuk melihat dan evaluasi apakah para guru dan peserta didik patuh atau tidak terhadap protokol kesehatan selama berada di sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kabupaten Tasikmalaya harus memastikan sekolah menerapkan kurikulum dalam situasi darurat.
“KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu anggaran bagi sekolah dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP,” pungkasnya.
Pada 9-10 September lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengunjungi dua sekolah di Kabupaten Tasikmalaya, SMPN I Rajapolah dan SMKN Manonjaya. Secara umum, KPAI menilai masih ada beberapa kekurangan di dua sekolah itu, seperti jumlah wastafel yang masih kurang, ruangan praktek sempit, dan meja di ruang guru saling berdekatan. (Baca juga: UI Luncurkan S3 Kajian Stratejik dan Global, Pertama di Indonesia )
“Dengan jarak tidak sampai 1 meter. Penataan ulang ruang guru harus dilakukan kembali untuk jaga jarak ketika pembelajaran tatap muka dimulai nanti,” ujar Komisioner KPAI Retno Listyarti melalui keterangan tertulis, Minggu (13/9/2020).
Untuk itu, KPAI meminta sekolah memenuhi infrastruktur sesuai daftar periksa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sekolah, menurutnya, harus menghitung jumlah alat dengan siswa, serta memastikan peralatan untuk adaptasi kebiasaan baru bisa digunakan dengan baik.
“KPAI mendorong pihak sekolah untuk membuat protokol kesehatan atau standar operasional prosedur (SOP) adaptasi kebiasaan baru di sekolah secepatnya. Itu agar dapat disosialisasikan kepada seluruh warga sekolah dan orang tua siswa,” tutur mantan Kepala SMAN 3 Jakarta itu. (Baca juga: Bantuan Paket Kuota Ditargetkan Minggu Depan Dikirim )
Sebelum melaksanakan pembelajaran tatap muka, Retno mengatakan sekolah harus melakukan simulasi terlebih dahulu. Simulasi itu cukup diikuti seperempat dari total jumlah siswa, terutama untuk praktek di bengkel dan laboratorium.
Simulasi ini untuk melihat dan evaluasi apakah para guru dan peserta didik patuh atau tidak terhadap protokol kesehatan selama berada di sekolah. Selain itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Kabupaten Tasikmalaya harus memastikan sekolah menerapkan kurikulum dalam situasi darurat.
“KPAI mendorong Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya untuk membantu anggaran bagi sekolah dalam menyiapkan infrastruktur dan protokol kesehatan/SOP,” pungkasnya.
(mpw)
Lihat Juga :
